Bandara Surabaya II Nagekeo Tersandera Proses Hukum, Ada 3 Isu Seksi

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan serta turunannya, Bappelitbangda berwenang melakukan studi dan kajian perhubungan udara.

“Persoalan kewenangan ini sejatinya telah berakhir melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 8 Tahun 2020 tentang APBD Kabupaten Nagekeo Tahun 2021”, jelasnya.

Kedua,  isu usulan penetapan lokasi (penlok) bandar udara baru di Kabupaten Nagekeo. Menurut Kasmir  polisi menyatakan, ada indikasi Pemerintah Kabupaten Nagekeo telah membebaskan lahan yang belum ada persetujuan penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan.

Kepala Bappelitbangda menjelaskan bahwa sesungguhnya Pemkab Nagekeo tidak melakukan pembebasan lahan, tetapi melakukan sertifikasi  lahan bekas bandara Surabaya II yang dibangun Jepang. Lahan dimaksud adalah milik Pemda Nagekeo yang telah diperuntukan secara khusus untuk pembangunan bandara sejak pembangunan Daerah Irigasi Mbay.

Lahan yang telah disertifikat atas nama Pemda Nagekeo ini adalah bekas bandara yang dibangun Jepang tahun 1944 dan telah dimasukan sebagai Lapangan Terbang Perintis sejak tahun 1976 melalui Surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor DJU/2379 tanggal 12 November 1975.