FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 9 Februari 2026.

Warga Desa Labolewa dan Desa Ulupulu terdampak pembangunan waduk Mbay-Lambo mengancam akan menghentikan dan memblokade seluruh aktivitas pembangunan waduk jika hak ganti kerugian lahan mereka tidak segera dibayarkan.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul aksi warga yang kembali mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo untuk menuntut kepastian pembayaran kompensasi pengadaan tanah yang hingga kini belum terealisasi sejak tahun 2022.

Rombongan warga warga datang dengan mengenakan busana adat didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Aristo Yanuarius Seda, SH, Ferdinandus Sabu, SH, dan Tarsisius Paso Kara Deru, di bawah koordinasi Thomas Jawa Sina dan Kanisius Suku.

Kedatangan mereka membawa aspirasi terkait dugaan penyelewengan proses ganti kerugian lahan pembangunan Waduk Mbay-Lambo yang dinilai mengabaikan hak 84 warga terdampak di Desa Labolewa dan Ulupulu.

Di Kantor Bupati Nagekeo, para warga diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus. Dalam pertemuan tersebut, warga dan kuasa hukum memaparkan kronologi panjang persoalan ganti kerugian, mulai dari penetapan sebagai pihak yang berhak menerima kompensasi hingga mandeknya pembayaran tanpa kejelasan.

Warga mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak langsung oleh PSN Waduk Mbay-Lambo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Simplisius Donatus berjanji akan membentuk tim khusus serta segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengurai persoalan dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 10 Juni 2025.

Penunjukan Wunibaldus Wedo sebagai penerima kuasa untuk menerima ganti rugi tanah di lokasi pembangunan Waduk Mbay – Lambo sebesar Rp 21, 8 Miliar berpotensi dibatalkan.

Kesepakatan dibalik penunjukan Wunibaldus Wedo disinyalir hanya menjadi akal – akalan dari pihak- pihak tertentu yang ingin menguasai dana ganti rugi tersebut serta sangat bertentangan dengan Akta Dading yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasca mediasi yang diinisiasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo pada 27 Mei 2025 lalu, tiga pihak yakni Kristoforus Lado, Tadeus Betu, dan Gabriel Bedi telah melayangkan surat keberatan. Mereka meminta pembatalan berita acara penunjukan Wunibaldus Wedo sebagai kuasa penerima ganti rugi atas 14 bidang tanah di lokasi pembangunan Waduk Mbay–Lambo.

Menurut Kristoforus Lado, langkah tersebut diambil karena ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses mediasi yang dinilai menguntungkan satu pihak.

“Sejak awal, saat membaca surat undangan dari Kantor Pertanahan Nagekeo, kami sudah menduga ada permainan,” ujar Kristoforus kepada Fakta Hukum NTT, Selasa 10 Juni 2025.

Kisruh ini bermula dari undangan mediasi yang dikeluarkan secara tiba-tiba oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo kepada pihak-pihak yang sebelumnya bersengketa dalam perkara perdata Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW di Pengadilan Negeri Bajawa. Sengketa terkait kepemilikan atas 14 bidang tanah tersebut sebenarnya telah diselesaikan melalui akta dading pada 8 Juni 2023.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Mei 2025.

Bendungan Mbay/Lambo akan menjadi bendungan terbaik di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada berharap agar masyarakat terdampak yang hak-haknya belum terpenuhi mengadu ke Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo.

Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo di Kabupaten Nagekeo tahap demi tahap terus dikerjakan agar segera rampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adenan Rasyid, Direktur Bendungan dan Danau Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menjelaskan bahwa progres fisik Pekerjaan Pembangunan Bendungan Mbay/Lambo telah mencapai 80 persen lebih dan ditargetkan selesai pada tahun 2026 mendatang.

“Bendungan ini selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran terkait swasabamda pangan, energi dan air. Kita sudah sampaikan rencana aksinya, terkait pengembangan irigasi, rencana aksi peningkatan air baku dan potensi PLTS yang ada disana (bendungan, red). Saat ini progres sudah 86 persen target Kita tahun 2026 sudah fungsional” jelasnya saat konferensi pers, di titik nol pembangunan Bendungan Mbay, setelah menerima kunjungan Wapres Gibran Rakabumi, Selasa sore, 6 Mei 2025.

Ditengah geliat pembangunan yang hampir selesai, terdapat beberapa kenyataan bahwa hingga kini hak-hak masyarakat terdampak  seperti pembayaran uang ganti kerugian lahan belum sepenuhnya diterima masyarakat.

Menanggapi keluhan soal kompensasi lahan  yang belum sepenuhnya diterima warga, Adenan Rasyid menjelaskan bahwa semuanya sedang berproses, mengacu pada Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Mei 2025.

Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai fondasi utama dalam membangun kemandirian bangsa.

Pemerintah terus memperkuat pembangunan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah, termasuk kawasan timur Indonesia Guna merealisasikan agenda strategis Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai perwujudan nyata dari komitmen tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung progres pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Mbay/Lambo di Desa Rendubutowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Selasa sore, 6 Mei 2025.

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan bendungan tersebut berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, kualitas, maupun manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Pemerintah memandang bahwa proyek strategis ini memiliki peran penting dalam mendorong produktivitas sektor pertanian, menjamin pasokan air baku, serta membuka peluang pemanfaatan energi baru terbarukan.

Untuk itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek Bendungan Mbay/Lambo agar manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung pertanian produktif, penyediaan air bersih, dan pengurangan risiko banjir.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 Agustus 2023.
Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo/Bendungan Mbay di kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih meninggalkan sejumlah soal yang terus menuai protes masyarakat terdampak.

Proyek Negara dengan anggaran mencapai 1,9 Triliun tersebut dinilai mengabaikan regulasi, cacat prosedural dan melanggar hukum.

Ferdinandus Dossa, Salah satu tokoh muda masyarakat adat Suku Kawa,  desa Labolewa mengungkapkan bahwa pihaknya merupakan kelompok masyarakat yang sejak awal konsisten pro terhadap mega proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo/Bendungan Mbay.

Namun dalam realisasi PSN Waduk Lambo masyarakat adat Suku Kawa terus memanen wanprestasi para pihak teristimewa pada tahapan proses pengadaan lahan yang dinilai merugikan dan menghilangkan hak-hak ulayat mereka.

Hal tersebut kembali terpotret pada proses pengadaan lahan pembangunan waduk Lambo pada Penlok 2, dimana peneyedia telah melakukan aktivitas pembangunan diatas lahan masyarakat namun prosedur dan tahapan pengadaan tanah belum ditempuh secara baik.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Agustus 2023.
Masyarakat Adat Suku Kawa merupakan salah satu kelompok masyarakat yang berkenan menerima dana ganti rugi pengadaan tanah tahap 1, pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo/Bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penyaluran dana ganti rugi tahap 1 bagi 38 warga masyarakat terdampak PSN Waduk Lambo/Bendungan Mbay dilangsungkan di Aula Hotel Sasandy Danga, Kota Mbay, Jumat 25 Agustus 2023 siang.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco berkenan hadir sekaligus menyerahkan secara simbolik dana ganti rugi bagi perwakilan masyarakat Ndora, Rendu, Lambo juga masyarakat adat Kawa selaku penerima manfaat.

seperti yang telah diberikan FAKTAHUKUMNTT.COM sebelumnya, dengan judul “Pemerintah Salurkan Ganti Rugi PSN Waduk Lambo, Uang Tanah Ganti Tanah”, Bupati Nagekeo berpesan agar masyarakat penerima manfaat mengelola dana ganti secara baik.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Agustus 2023.
Pemerintah kembali menyalurkan dana ganti rugi pengadaan tanah pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo atau Bendungan Mbay bagi warga Lambo, Ndora dan Rendu di kabupaten Nagekeo yang terdampak pembangunan.

Kegiatan penyerahan dana ganti rugi berlangsung di Aula Hotel Sasandy Danga, Kota Mbay, Jumat 25 Agustus 2023.

Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do, dalam sambutnya berharap agar  warga masyarakat yang menerima dana ganti rugi tersebut mampu mengelola uang secara baik.

Ia menghimbau agar masyarakat memprioritaskan penggunaan uang ganti rugi untuk membeli lahan baru.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 26 Mei 2023.
Masyarakat Adat Kawa di desa Labolewa, Kecamatan Aesesa kembali melayangkan protes atas proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) waduk Lambo atau Bandung Mbay di kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masyarakat adat Kawa mengendus dugaan Wanprestasi terhadap prosedur dan tahapan pengadaan tanah pada Penlok 1 dan 2, lokasi pembangunan waduk Lambo yang dinilai merugikan masyarakat adat Kawa.

Melalui rilis pers yang diterima FAKTAHUKUMNTT.COM, Jumat 26 Mei 2023,  Klemens Lae juru bicara masyarakat adat Kawa bersama tokoh masyarakat perwakilan masyarakat adat Kawa yakni, Urbanus Papu, Vinsensius Penga  dan Ferdinandus Dosa menyampaikan pernyataan sikap mereka terhadap carut marut proses pengadaan tanah waduk Lambo.

Masyarakat adat Kawa secara tegas melarang penyedia jasa melakukan aktivitas pekerjaan proyek di area Penlok 2, karena Menurut masyarakat adat Kawa  belum ada proses pengukuran dan identifikasi lahan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 Agustus 2022.
Salah seorang Aparat Desa (Apdes) Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menguasai secara sepihak tanah warisan keluarganya yang terdampak Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo.

Penguasaan sepihak terhadap tanah warisan lokasi terdampak PSN Waduk Lambo oleh Apdes Rendu Butowe berinisial BS (34), pada peta bidang tanah 522 dan 408 mendapatkan aksi protes dari Siprianus Bapa (72), keluarga dekat BS.

Siprianus Bapa (Berstatus sebagai Bapak dari BS) merupakan pemegang hak atas tanah warisan Kakek Seda Deku yang dikuasai sepihak oleh BS (Apdes Rendu Butowe).

“Saya ini berstatus sebagai Bapak, Dia (BS), balum saatnya untuk berhak terhadap tanah itu, itu tanah warisan”, Ungkap Siprianus Bapa, kepada FAKTAHUKUMNTT.COM, Selasa 30 Agustus 2022.

Siprianus mengungkapkan bahwa, Terhadap masalah tersebut sesungguhnya  BS (Apdes Rendu Butowe) sudah membuat surat  pernyataan resmi, bermeterai untuk melakukan pengalihan hak atas tanah yang telah terdaftar atas nama BS kepadanya.