FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 14 Mei 2025.

Permohonan Pra Peradilan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Ikan Danga, di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bajawa.

Sidang permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Pasar Ikan Danga Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo.

Permohonan Pra Peradilan ini resmi digugurkan oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam sidang yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bajawa, Rabu, 14 Mei 2025.

dalam rilis pers yang diterima oleh faktahukumntt.com, Sidang pembuka berlangsung  pukul 10.00 Wita,  dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum dari pihak Termohon, yakni Kapolres Nagekeo, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Nagekeo No: Sprin/255/V/2025/Res.Nagekeo tanggal 7 Mei 2025.

Tim Kuasa Hukum Termohon terdiri dari:
– IPTU Leonardo Marpaung, S.I.P. (Kasat Reskrim),
– IPTU Juliardi Sinambela, S.H., M.H. (Kapolsek Nangaroro),
– IPDA Ferdi Loenard Minabelo, S.H. (Kapolsek Boawae),
– IPDA Kairun Abdulrahman (Kasubsibankum Polres Nagekeo),
– AIPDA Heronimus Lalu, S.I.P. (Ps. Kanit Tipikor),
– BRIPTU Fadil Bahsuan, S.H. (Banit Tipikor).

Terdakwa dinilai telah menyelamatkan keuangan negara dengan menahan 20 persen sisa pembayaran nilai kontrak (sekitar Rp 2 Milyar) dari proyek pembangunan kedua Puskesmas tersebut di kas Daerah Kabupaten Lembata hingga saat ini.

Hal itu disampaikan Tim PH, Charles Primus Kia, SH dan Decky Lay, SH melalui Dupliknya terhadap Replik JPU dalam sidang kasus Proyek Pembangunan Puskesmas Balauring dan Wairiang.

Sidang kasus kedua proyek (yang di splitzing JPU, red) tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Wari Juniati, SH, MH, didampingi anggota Majelis Hakim, Lisbeth Adelina, SH dan Mike Priyantini, SH serta Dian Ismail, SH sebagai Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang  pada Rabu (5/4/23).

Tidak Ada Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara

Menurut Tim PH, Unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

“Oleh karena, perhitungan kerugian negara tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum secara riil dan pasti. Maka mohon yang mulia Majelis Hakim menggunakan asas in dubio pro reo demi keadilan bagi Terdakwa PKTM,” harap Tim PH.

Berdasarkan fakta persidangan, masih ada sisa anggaran pekerjaan Puskesmas Balauring di Wowon dan  Puskesmas Wairiang di Bean di Kas Negara/Daerah masing-masing sekitar 20% atau totalnya lebih dari Rp 2 Milyar sehingga Kerugian Negara berupa Cacat Mutu dan Denda Keterlambatan adalah masih bersifat potensial loss.

Tim PH berpendapat bahwa, potensial loss itu akan menjadi kerugian negara apabila Terdakwa PKTM telah membayar seluruh nilai proyek kepada CV.  Lembah Ciremai. Namun faktanya, total dana yang masih ditahan Terdakwa PKTM sekitar Rp.2 M.

Dana Rp.2M tersebut akan digunakan untuk menutupi nilai cacat mutu dan denda keterlambatan (maksimal 5 persen) dari kedua gedung Puskesmas tersebut. Namun faktanya, temuan cacat mutu dan denda keterlambatan sesuai perhitungan BPK RI (yang seharusnya dijadikan acuan perhitungan keugian negara/PKN) tapi diabaikan JPU.

“Pemeriksaan dan Perhitungan Tim Pemeriksa Politeknik Negeri Kupang tidak sesuai standar kontruksi bangunan, dilakukan hanya secara visual tanpa mengambil sampel untuk diuji mutunya”, ungkap Tim PH.

“Namun kemudian menghitungkan kerugian secara total loss item pekerjaan sehingga nilai perhitungan cacat mutu menjadi tinggi tanpa memperhatikan nilai bagian (parsial loss) item-item pekerjaan yang sudah terpasang/dikerjakan,” jelas Tim PH.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 Maret 2023.
Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do menegaskan bahwa tidak ada kerugian negara atau korupsi dalam urusan penataan Pasar Danga, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2019 silam.

Hal itu dikemukakan bupati Nagekeo dalam Konferensi pers yang digelar di Aula VIP, kantor bupati Nagekeo, Rabu 29 maret 2023.

Niat baik Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Nagekeo menata Pasar Danga bermula dari kehendak dan usulan masyarakat untuk merubah wajah Pasar Danga yang semulanya kotor, jorok dan tidak tertata rapi menjadi lebih rapi, bersih dan tertata dengan baik.

Pembangunan dan Penataan Pasar Danga tahun 2019 melibatkan partisipasi masyarakat kabupaten Nagekeo yang secara sukarela menyumbangkan material (urukan), kendaraan hingga bahan bakar minyak.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 Maret 2023.
Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo menggelar konferensi pers perihal hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dugaan korupsi penghapusan Aset Daerah pada Penataan Pasar Danga, Kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2019 lalu.

3 tersangka dugaan korupsi penghapusan aset daerah  berinisial GJ, mantan Kepala Dinas (Kadis) Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) kabupaten Nagekeo,  IP, Sekretaris Dinas Koperindag kabupaten Nagekeo dan RS merupakan oknum kontraktor atau penyedia jasa.

Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Rifai, SH mengutarakan bahwa berdasarkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) 3 tersangka yang dilakukan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Nagekeo, 3 tersangka mengaku menjalankan perintah Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do pada urusan Pemusnahan 4 bangunan gedung dalam Penataan Pasar Danga tahun 2019.

“Mereka melakukan atas perintah dan atensi, instruksi dan arahan dari bupati Nagekeo, Yohanes Don Bosco Do. Semua atas perintah, sudah dijelaskan peran masing-masing tersangka dalam berita acara”, ungkap Rifai, dalam Konferensi Pers yang digelar, Selasa 28 Maret 2023, sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di ruang Reskrim Polres Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 24 Maret 2023.
Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo belum berkenan menyampaikan keterangan resmi perihal persoalan Dugaan Korupsi penghapusan aset daerah pada proyek Penataan Pasar Danga dan Pembangunan Bandara Surabaya II di kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Masalah Dugaan korupsi penghapusan aset daerah dalam Penataan Pasar Danga tahun 2019, sontak ramai dan hangat diperbincangkan publik semenjak beredarnya kabar penetapan 3 orang tersangka karena tersangkut kasus dugaan korupsi penghapusan aset tersebut.

Ketiganya masing-masing berinisial GJ yang merupakan mantan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag), IP Sekretaris Koperindag kabupaten Nagekeo dan RS salah seorang kontraktor yang mengerjakan pembangunan Pasar Danga.

GJ, IP dan RS ditetapkan menjadi tersangka dengan tuduhan terlibat dalam pemusnahan 4 lokal Gedung yang ditaksir menyebabkan kerugian Negara senilai  Rp. 333.621.750.

Pasca ditetapkan 3 orang tersangka dalam kaitan dengan Dugaan Korupsi penghapusan aset daerah dalam Penataan Pasar Danga, publik kembali dikejutkan dengan informasi perihal dugaan 4 unit aset dengan nilai yang sama senilai Rp. 333.621.750 yang berada di lokasi Pasar Danga, ternyata masih belum dirubuhkan (dimusnahkan).

Kasus Dugaan Korupsi tersebut antara lain proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa Nggolonio, kecamatan Aesesa tahun anggaran 2011 dan kasus pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2014 higga 2019.

Kedua kasus tersebut diduga telah merugikan negara senilai Miliaran rupiah dan melibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemda Nagekeo.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Nagekeo, Ajudan Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agustinus Hendrik Fai, S.H.M.H., di ruang kerjanya, kamis (01/04/2021), dalam menjawab pertanyaan media, membenarkan bahwa ada sejumlah kasus yang sebelumnya pernah ditangani Polres Ngada telah di limpahkan kepada Polres Nagekeo diantaranya proyek PLTS dan kasus Pokir DPRD Nagekeo.

“Baru kemarin siang ada surat dari Ngada, Nanti akan kita himpunkan dan kita gelarkan untuk melihat sejauh mana penangangan disana dan apa yang akan kita buat disini untuk penyelesaiannya” ungkap AKBP Augustinus.