Penulis : Petrus Fua Betu
|
Editor : Josse

Para pihak beretikat baik dan kecelakaan kerja tersebut semestinya dianggap musibah, sebab hal tersebut diluar dugaan dan tidak direncanakan.

“Antara PPK, pemilik proyek dan rekanan sudah bersepakat, pekerjaan diselesaikan, addendum karena lambat waktu, ada denda. Sementara antara pemilik eksavator Pemda, orang (rekanan, red),  siap ganti. Orang (rekanan, red) beretikat baik, dan itu dianggap musibah yang tidak pernah di rencanakan. kecelakaan kerja, tidak unsur Pidana, sengaja atau niat, jauh dari semua itu”, Tegas Praktisi Hukum juga merupakan Anggota Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI).

Menurut Lukas Mbulang, yang paling penting dan harus diutamakan adalah penyelenggaraan proyek pemerintah yang menggunakan uang rakyat tersebut segera rampung dan memberikan asas manfaat kepada publik.

“Yang paling penting, Pemerintah dan kita semua, sepakat dan berterimakasih kalau memang kontraktor atau rekanan bersedia menyelesaikan pekerjaan itu. yang kita butuh, asas kemanfaatan dari proyek tersebut yang berguna bagi masyarakat banyak. Apalagi sekarang pekerjaannya sudah 90 persen, tinggal 10 persen”, urai Praktisi hukum kawakan  tersebut.

Tetap Terhubung Dengan Kami: