FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 19 Desember 2025.

Hendrikus Dhenga, SH, alias Endi Dhenga dari Kantor Hukum Hendrikus Dhenga & Partner mempolisikan  oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial “VYT” bersama pasangannya berinisial “BNW” Atas dugaan Penyerobotan Tanah milik kliennya, Anton Sukadame Wangge yang beralamat di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo.

Laporan Endi Dhenga, Advokat muda di Nagekeo ini, telah resmi diterima oleh Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo, yang ditandai  dengan Surat Tanda Terima Laporan (STPL) Nomor: LP/B/ 104/XI/2025/SPKT/POLRES NAGEKEO/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, Tanggal 17 November 2025.

Tindakan tegas tersebut dilakukan oleh Endi Dhenga sebagai bentuk komitmen memperjuangkan hak kliennya, Anton Sukadame Wangge yang merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo dari partai Nasdem.

Selain dugaan tindakan Penyerobotan tanah, terlapor yang merupakan pasangan suami isteri tersebut diduga melakukan perbuatan melawan hukum lainnya yakni melakukan pengerusakan plang peringatan yang dipasang oleh Hendrikus Dhenga.

Endi Dhenga menjelaskan bahwa berdasarkan alat bukti yang dikantonginya, Dirinya berkeyakinan tanah yang saat ini ditempati Terlapor VYT dan BNW merupakan hak milik kliennya, Anton Sukadame Wangge yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah Hak Milik, Buku Milik (BM) 38857, Nomor 248.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 26 November 2025

Harapan masyarakat Rendu, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo untuk menikmati layanan air bersih yang layak di tahun 2026 kembali pupus. Alokasi anggaran pembangunan sarana prasarana air minum bersih senilai Rp3,2 miliar tiba-tiba lenyap dari dokumen penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari Anggota DPRD Nagekeo Partai Demokrat asal Aesesa Selatan, Kristianus Garo, dalam sidang paripurna persetujuan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar Selasa malam, 25 November 2025. Kristianus memilih walk out atau meninggalkan ruangan sidang sebagai bentuk protes atas hilangnya pos anggaran air bersih tersebut.

Pria yang akrab disapa Kristin Garo itu mengaku kecewa dan geram karena alokasi anggaran untuk program air minum Napu Tere di Aesesa Selatan tidak lagi tercantum dalam dokumen resmi APBD 2026.

“Walk out karena anggaran air minum hilang, buat apa saya hadir menyetujui sesuatu yang alokasi anggaran untuk Aesesa Selatan tidak ada,” ujar Kristin saat diwawancarai awak media di kediamannya, Rabu 26 November 2025.

Walk out tersebut bermula dari interupsi yang disampaikan Kristin kepada Ketua DPRD Nagekeo, Safar Laga Rema, selaku pimpinan sidang. Dalam interupsinya, ia mempertanyakan langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo terkait keberadaan anggaran Rp3,2 miliar untuk program air minum tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Juli 2025.

Masyarakat Adat Rendu dari 3 Suku yakni Redu, Isa dan Gaja di Desa Rendu Butowe mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Suku Isa, Gaspar Sugi, Ketua Suku Gaja, Leonardus Suru dan Kawan-kawan hadir langsung menemui anggota DPRD Nagekeo sedangkan Gabriel Bedi, Ketua Suku Redu tidak sempat hadir karena sedang dalam urusan adat.

Tujuan mereka bertemu DPRD adalah mengadu tentang peristiwa pertemuan 27 Mei 2025 yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo di Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) tentang kesepakatan penunjukan perwakilan penerimaan uang ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) waduk Lambo pada 14 bidang tanah tanah ulayat Redu, Isa dan Gaja.

Kesepakatan pertemuan yang di fasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dinilai merugikan mereka dan melanggar Keputusan Kesepakatan Perjanjian Damai (Dading) di Pengendalian Ngeri Bajawa tentang perkara Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW.

Kehadiran masyarakat adat dari 3 suku di Desa Rendu Butowe diterima oleh Pimpinan DPRD dan anggota diantaranya Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, Wakil Ketua II, Yohanes Siga, Ketua Komisi 2, Dorus Goa, Sekretaris Komisi 1, Kristianus Garo dan anggota DPRD lainya, Ansel Waja.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat DPRD bersepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait dalam jangka waktu dekat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 28 April 2025.

Mbulang Lukas, SH, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo membawakan materi tentang Fakta Empiris persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat hari ini dalam perspektif pembangunan,  di Forum Group Discussion (FGD) yang digelari oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Flores bagian tengah, Senin 28 April 2025.

Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh AMAN dengan tema Menggagas Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo, dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari Masyarakat Adat, Aktivis, Akademisi hingga pemerintah dan DPRD Kabupaten Nagekeo.

Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo urgensi untuk dibahas dan mendapatkan perhatian semua pihak.

Mbulang Lukas, SH menyoroti tentang Peran Kepala Desa yang kadang mengabaikan Masyarakat Adat dalam Pembangunan dan menjadi polemik karena Menghilangkan hak-hak ulayat saat membawakan Materi Penting tentang Fakta Empiris persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat hari ini dalam perspektif pembangunan, yang peserta FGD.

“Akhir-akhir ini, dimana-mana Kepala Desa menjadi tuan tanah baru, menjadi kelompok yang menghilangkan hak-hak masyarakat yang kaitannya dengan tanah meze watu lewa (tanah ulayat,red)”, ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo menjelaskan bahwa Undang-undang pokok agraria secara tegas menyatakan Hukum Agraria yang berlaku atas ruang angkasa, tanah, bumi dan air diatur menurut ketentuan hukum adat setempat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 Maret 2025.
Adimat Manetima, Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo memberikan tanggapan dan klarifikasi soal berita yang telah diterbitkan Faktahukumntt.com dengan judul “Pedagang Hewan Bersama Anggota DPRD Bertemu Wakil Bupati, Negosiasi Soal Hewan Yang Ditahan Sat Pol PP Nagekeo?”,  pada Sabtu malam, 29 Maret 2025.

Adimat tidak mempersoalkan isi berita yang telah ditayangkan faktahukumntt.com, Namun Dirinya menyampaikan keberatan soal kata “Negosiasi” yang dimuat dalam judul berita tersebut dan dianggap merugikan pihaknya serta menuai respon beragam oleh berbagai pihak termasuk pesan ketersinggungan keluarga besarnya.

Legislator PAN Dapil I tersebut menegaskan bahwa dalam pertemuan mereka yang berlangsung singkat bersama dengan Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada bukan dalam urusan negosiasi soal ternak yang ditahan Sat Pol Kabupaten Nagekeo.

Adimat mengungkapkan bahwa mereka membawa aspirasi para pedagang dan peternak untuk meminta kebijakan daerah agar hewan-hewan betina non produktif bisa diekspor keluar sehingga memiliki nilai ekonomis.

“Yang benar begini, Saya dengan Cici bertemu Wakil Bupati Bupati untuk meminta kebijakan daerah, hewan-hewan yang tidak produktif itu dikasih Ijin untuk ekspor keluar”, ungkap Adimat ketika dikonfirmasi, Jumat malam, 28 Maret 2025.

“Kami tidak menyinggung soal penahanan itu, Itu urusan Pol PP dengan mereka-mereka pelakunya itu. Tidak ada soal hewan ditahan kemudian dinegosiasi untuk keluar, saya tidak masuk ke rana sana. Kalau bisa mereka-mereka itu dikasih pembinaan, soal langka selanjutnya adalah urusan Pol PP”, Jelasnya lebih lanjut.

Sebagai Wakil Rakyat dirinya ingin mendorong hal ini karena keprihatinannya kepada pedagang dan peternak yang harus menanggung resiko ekonomi akibat mengalami kewalahan menjual hewan betina.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 Maret 2025.

Ditengah ramainya informasi publik tentang penyergapan penyelundupan hewan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Nagekeo, terendus kabar salah seorang pedagang hewan didampingi salah satu Anggota DPRD Partai PAN bertemu Wakil Bupati.

Pertemuan antara salah seorang Pedagang Hewan yang familiar dengan nama Cici bersama salah satu anggota DPRD Nagekeo Partai PAN, Adimat Manetima dan Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada mendapatkan sorotan dan dicurigai sebagai upaya negosiasi tentang Hewan yang sedang ditahan Sat Pol Nagekeo.

Namun hal tersebut dibantah  oleh cici dan Adimat. Mereka mengatakan bahwa tujuan keduanya bertemu wakil Bupati sama sekali tidak ada hubungan dengan Hewan yang ditahan Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo.

Pertemuan mereka bersama wakil Bupati Nagekeo adalah menyampaikan aspirasi para peternak dan meminta pertimbangan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan regulasi yang memungkinkan penjualan dan pengiriman hewan betina non produktif.

Cici sendiri dikaitkan dengan urusan penyelundupan hewan karena salah satu mobil Pickup dengan tulisan “Papa Muda” pada kaca depan mobil yang kini menjadi salah satu barang bukti oleh Sat Pol PP,  diduga merupakan milik Cici.

Selain itu, Cici sendiri diduga merupakan aktor dibalik pengiriman ternak ilegal keluar daerah, yang aktifitasnya disergap oleh Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo di pantai Okacawa, Desa Anakoli beberapa waktu lalu.

Dari operasi penyergapan tersebut Sat Pol Kabupaten Nagekeo berhasil mengamankan 10 ekor ternak. 2 ekor kuda betina, 2 ekor kerbau jantan dan 8 ekor kerbau betina.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Maret 2025.
Satu-satunya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo dari Kecamatan Aesesa Selatan, Kristianus Garo, menggelar reses bersama Ikatan Tenaga Dalam Murni (ITDM) Unit Kecamatan Aesesa Selatan.

Dalam pertemuan ini, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait permasalahan infrastruktur, terutama kesulitan akses air minum bersih, yang selama ini menjadi persoalan utama di wilayah mereka.

Dalam dialog yang berlangsung penuh antusias, warga mengungkapkan bahwa air bersih masih menjadi persoalan utama bagi mereka.

Kesulitan ini telah berlangsung lama dan semakin terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa warga bahkan harus berjalan jauh untuk mendapatkan air layak konsumsi.

“Kami butuh perhatian serius dari pemerintah. Air bersih adalah kebutuhan dasar, tetapi kami masih kesulitan mendapatkannya. Harapan kami, Pak Kristianus bisa memperjuangkan hal ini di tingkat kabupaten,” ujar salah satu perwakilan warga yang hadir.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Maret 2024.
Pernyataan Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus yang menyentil partai Perindo melakukan wanprestasi dengan merekomendasikan kandidat lain saat kontestasi Pilkada 2024 lalu berbuntut panjang dan menuai polemik.

“Ketika Perindo sudah mulai begini-begini. Saya abaikan, saya ambil PAN Bapa Mama, ternyata benar Bapa Mama, 90 persen saya sudah kerjakan untuk Perindo besok baca nama orang lain”  Ungkap Simplisius dalam sambutannya beberapa waktu lalu, saat Misa Perutusan.

Pernyataan tersebut menghasilkan sejumlah spekulasi pandangan publik tentang ungkapan Bupati Nagekeo yang dinilai tidak wajar disampaikan pada ruang publik karena berpotensi memecah belah berbagai elemen masyarakat.

Salah satu tokoh yang vokal mengkritisi isi pidato Bupati Nagekeo adalah Antonius Moti, Politisi Partai Golkar yang juga merupakan mantan anggota DPRD Nagekeo dua periode.

Seperti yang telah diberitakan fakahukumntt.com sebelumnya, Anton Berpendapat bahwa Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus dinilai sedang menabuh genderang perang ketika Ia mencoba mengulik kisah masa lalu perjuangannya menjadi bupati Nagekeo dengan menyentil dukungan partai Perindo dan seleksi sembilan calon wakilnya.

Polemik pernyataan Bupati Nagekeo kembali mencuat dalam ruangan sidang paripurna DPRD Nagekeo  dengan agenda penyampaian pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati.

Saat itu Politisi Senior Perindo, Mbulang Lukas, SH, menginterupsi jalannya sidang saat Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo hendak menyampaikan pidato dengan tujuan mempertanyakan kepada Pimpinan Sidang (Ketua DPRD Nagekeo), Shafar Laga Rema ihwal aturan sidang, Boleh atau tidak menginterupsi sambutan Bupati dan Wakil Bupati saat pidato sedang berlangsung.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 27 Mei 2023.
Palang Merah Indonesia (PMI) kabupaten Nagekeo, dibawah Komando Kristianus Pantaleon Jogo alias Rispan Jogo, Anggota DPRD kabupaten Nagekeo, Fraksi Gerindra terus menggalang aksi kemanusiaan, donor darah guna menyiapkan cadangan kantong darah bagi keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi darah.

Donor darah atau Transfusi darah  merupakan salah satu peran PMI mendasari peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 yang mengatur tentang tugas dan peran PMI dalam pelayanan transfusi darah.

Keberadaan Unit Transfusi Darah PMI diakui telah banyak memberikan manfaat dan pertolongan bagi para pasien atau penderita sakit yang sangat membutuhkan darah. Ribuan atau bahkan jutaan orang terselamatkan jiwanya berkat pertolongan Unit Transfusi Darah PMI.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Mei 2023.
Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta untuk kawal pekerjaan perbaikan bendungan dan saluran Irigasi Mbay sehingga selesai tepat pada waktunya.

Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Desa (Kades) Marapokot, Petrus Canisius Reta ketika dimintai tanggapannya perihal penutupan air irigasi Mbay ditengah kondisi gagal panen dan penurunan produktivitas padi petani di wilayah desa Marapokot.

Kades Marapokot mengakui bahwa menjelang penutupan air di irigasi teknis persawahan Mbay, rata-rata petani di wilayahnya mengalami penurunan produktivitas hingga gagal panen akibat serangan hama dan penyakit.

“Untuk masyarakat petani desa Marapokot yang pada musim tanam sebelum penutupan air pada irigasi teknis Mbay, dari 5 Kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air, red) di desa Marapokot ada kurang lebih 8,5 ha (Hektar, red) yang mengalami gagal panen. Ada banyak petani yang mengalami penurunan hasil panen yang di akibatkan oleh hama penyakit”, jelasnya.