FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 28 April 2025.

Mbulang Lukas, SH, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo membawakan materi tentang Fakta Empiris persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat hari ini dalam perspektif pembangunan,  di Forum Group Discussion (FGD) yang digelari oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Flores bagian tengah, Senin 28 April 2025.

Kegiatan FGD yang diselenggarakan oleh AMAN dengan tema Menggagas Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo, dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari Masyarakat Adat, Aktivis, Akademisi hingga pemerintah dan DPRD Kabupaten Nagekeo.

Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo urgensi untuk dibahas dan mendapatkan perhatian semua pihak.

Mbulang Lukas, SH menyoroti tentang Peran Kepala Desa yang kadang mengabaikan Masyarakat Adat dalam Pembangunan dan menjadi polemik karena Menghilangkan hak-hak ulayat saat membawakan Materi Penting tentang Fakta Empiris persoalan yang dihadapi Masyarakat Adat hari ini dalam perspektif pembangunan, yang peserta FGD.

“Akhir-akhir ini, dimana-mana Kepala Desa menjadi tuan tanah baru, menjadi kelompok yang menghilangkan hak-hak masyarakat yang kaitannya dengan tanah meze watu lewa (tanah ulayat,red)”, ungkapnya.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo menjelaskan bahwa Undang-undang pokok agraria secara tegas menyatakan Hukum Agraria yang berlaku atas ruang angkasa, tanah, bumi dan air diatur menurut ketentuan hukum adat setempat.

FAKTAHUKUMMTT.COM, NAGEKEO – 14 Februari 2025.
Reses adalah masa dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengunjungi konstituennya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan serius oleh Mbulang Lukas, SH saat masa reses pertamanya.

Bukti keseriusan Mbulang Lukas menjaring aspirasi masyarakat adalah dengan turun langsung menjumpai warga dan melakukan tatap muka untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat di setiap titik kunjungannya.

Saat Mbulang Lukas mengadakan pertemuan di salah satu titik di Kelurahan Lape, Jumat 14 Maret 2025 sore, masyarakat mengusulkan kepadanya terkait Perda Konservasi mata air.

Usulan tersebut bertujuan untuk menjaga dan merawat sumber-sumber mata air sehingga bisa menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Perda konservasi mata air ini sangat penting. Contoh konservasi mata air Gunung Amagelu dapat membantu menopang ketersediaan air di wilayah Kota Mbay,” ujar Yustinus Weke Wea, warga RT 09, Kelurahan Lape.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 14 Maret 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas, SH turut hadir dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang berlangsung Aula Kantor Camat Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kamis 13 Maret 2025.

Anggota DPRD dari partai Perindo tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan martabat, mengingat bahwa baik yang merencanakan maupun yang menjadi sasaran pembangunan adalah manusia yang bermartabat.

Pernyataan Mbulang Lukas menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang manusiawi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Dalam banyak kasus, perencanaan yang tidak mempertimbangkan martabat manusia dapat berujung pada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan yang bermartabat berarti memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Hal ini mencakup prinsip partisipasi masyarakat, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi serta integritas dan transparansi.

Perencanaan yang baik harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya. Tanpa partisipasi mereka, program yang dirancang berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Maret 2024.
Pernyataan Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus yang menyentil partai Perindo melakukan wanprestasi dengan merekomendasikan kandidat lain saat kontestasi Pilkada 2024 lalu berbuntut panjang dan menuai polemik.

“Ketika Perindo sudah mulai begini-begini. Saya abaikan, saya ambil PAN Bapa Mama, ternyata benar Bapa Mama, 90 persen saya sudah kerjakan untuk Perindo besok baca nama orang lain”  Ungkap Simplisius dalam sambutannya beberapa waktu lalu, saat Misa Perutusan.

Pernyataan tersebut menghasilkan sejumlah spekulasi pandangan publik tentang ungkapan Bupati Nagekeo yang dinilai tidak wajar disampaikan pada ruang publik karena berpotensi memecah belah berbagai elemen masyarakat.

Salah satu tokoh yang vokal mengkritisi isi pidato Bupati Nagekeo adalah Antonius Moti, Politisi Partai Golkar yang juga merupakan mantan anggota DPRD Nagekeo dua periode.

Seperti yang telah diberitakan fakahukumntt.com sebelumnya, Anton Berpendapat bahwa Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus dinilai sedang menabuh genderang perang ketika Ia mencoba mengulik kisah masa lalu perjuangannya menjadi bupati Nagekeo dengan menyentil dukungan partai Perindo dan seleksi sembilan calon wakilnya.

Polemik pernyataan Bupati Nagekeo kembali mencuat dalam ruangan sidang paripurna DPRD Nagekeo  dengan agenda penyampaian pidato perdana Bupati dan Wakil Bupati.

Saat itu Politisi Senior Perindo, Mbulang Lukas, SH, menginterupsi jalannya sidang saat Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo hendak menyampaikan pidato dengan tujuan mempertanyakan kepada Pimpinan Sidang (Ketua DPRD Nagekeo), Shafar Laga Rema ihwal aturan sidang, Boleh atau tidak menginterupsi sambutan Bupati dan Wakil Bupati saat pidato sedang berlangsung.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 9 September 2024.
Pengacara kondang asal kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas, SH akhirnya meninggalkan profesinya sebagai seorang pengacara ketika resmi dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 9 September 2024.

Mbulang Lukas akhirnya resmi mengemban tanggung jawab baru sebagai juru bicara (Jubir) rakyat di Parlemen untuk masa tugas 2024 – 2029.

 Mbulang Lukas bersama 2 rekannya, Elias Cima, Perwakilan Dapil 2 (Kecamatan Keo Tengah, Nangaroro dan Mauponggo) dan Kosmas Lawa Bango (Dapil 3, Kecamatan Boawae) merupakan legislator partai Perindo Kabupaten Nagekeo.

Mereka mengambil sumpah dan dilantik bersama 21 Anggota DPRD Lainnya, dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo.

Sedianya, Ada 25 Anggota DPRD yang dilantik dihari ini, Senin 9 September 2024, dua diantarnya adalah Legislator Perempuan yakni Maria Roswita Mea Laki dari Partai PKB dan Georgia Maria Imakulata Embula dari Partai Hanura.

]]> https://nagekeo.faktahukumntt.com/politik/mbulang-lukas-sh-2/feed/ 0 https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/mbulang-lukas-kpk/ https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/mbulang-lukas-kpk/#respond Wed, 04 Sep 2024 02:25:21 +0000 https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=12726 Mbulang Lukas Apresiasi Kehadiran KPK Di Nagekeo, Minta Jangan Dipolitisasi. 

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo mendapatkan Apresiasi dari Mbulang Lukas, SH.

Mbulang Lukas, SH merupakan salah tokoh penting di Kabupaten Nagekeo. Ia merupakan praktisi hukum, pengacara kondang yang sangat disegani.

Mbulang Lukas, SH juga merupakan Ketua Persekutuan  Masyarakat  Adat Suku Dhawe. Salah satu komunitas adat terbesar di Kabupaten Nagekeo yang memiliki andil terhadap keberadaan pemerintahan Kabupaten Nagekeo.

Ihwal kehadiran tim KPK di Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas berpendapat bahwa hal tersebut patut diapresiasi dan jangan dipolitisasi, digiring dalam isu politik untuk mencederai paslon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nagekeo Tahun 2024.

Kehadiran Tim KPK RI di Kabupaten Nagekeo dalam rangka rakor pencegahan korupsi harus dinilai positif sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO  – 8 Februari 2024.
Sosok Mbulang Lukas, SH memang sudah tidak asing lagi di bursa politik Kabupaten Nagekeo. Pria kelahiran Kampung Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, 10 November 1961  merupakan pengacara kondang.

Kini Ia tampil  dalam bursa politik kabupaten Nagekeo dengan mengambil  posisi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari partai Perindo, Nomor urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1, Wilayah Kecamatan Aesesa, Aesesa Selatan dan Wolowae.

Sebagai  tokoh publik dengan segudang pengalaman di dunia advokat  dan sosial kemasyarakatan, Mbulang Lukas, SH diprediksi memiliki peluang yang cukup terbuka lebar menduduki 1 Kursi Panas DPRD kabupaten Nagekeo pada Pemilu Serentak tahun 2024.

Bukan tidak mungkin, Partai Perindo diprediksi berpeluang menempati 2 Kursi DPRD Kabupaten Nagekeo di  Dapil 1 karena komposisi calon legislatif (Caleg) partai Perindo mampu mendulang suara terbanyak pada Pemilu 2024.

Tentang Mbulang Lukas, SH

Mbulang Lukas, SH, Menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Undana Kupang, Tahun 1990. Saat menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Undana Dirinya juga aktif di Organisasi Mahasiswa Katolik dan Ikatan Mahasiswa Ngada kala itu.

Idealismenya saat masih kuliah terus tertanam hingga ke dunia kerja. Lukas Mbulang Berprinsip lebih baik menjadi petani ketimbang menjadi pegawai Negeri.

Akhirnya, jalan hidup menuntun Mbulang Lukas, SH, seorang anak petani asal suku Dhawe tersebut menjadi seorang pengacara setelah lulus tes di Pengadilan Tinggi Kupang tahun 1993.

Profesi nan mulia tersebut ditekuni oleh Mbulang Lukas, SH hingga sekarang. Dalam karirnya sebagai pengacara yang lahir dari rahim keluarga Rakyat kecil dan biasa-biasa saja, Beliau sering tampil paling depan menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan Rakyat Jelata.

Ia tidak pandai menata kata, tutur katanya lugas dan nada suaranya menggelegar tatkala Mbulang Lukas Berbicara. Namun Dirinya memiliki kelembutan hati dan Prinsip Hidup yang kokoh.

Dirinya Berani menentang kelompok penguasa yang lalim dan berani bersuara lantang ketika melihat ada perilaku ketidak adilan terhadap Rakyat Kecil.

Keberpihakannya terhadap Rakyat Kecil, Berani membela perkara lemah dan kerap kali tampil melawan penguasa membuat sebagian orang melabelinya sebagai Provokator.

“Saya Lukas Mbulang, Si Tuyul, Begini adanya. Saya ingin menjadi diri saya sendiri. Saya tidak ingin menjadi munafik, bersikap palsu merubah karakter karena kepentingan tertentu apalagi kepentingan politik. Saya anak jalanan, beginilah saya yang sering membuat mereka (elit, red) terganggu dan menyebut Lukas Mbulang Provokator “, Ucap Lukas Mbulang, ketika dijumpai media faktahukumntt.com beberapa waktu lalu.

Karier Politik

Mbulang Lukas,SH memiliki perjalanan karir politik yang dirintisnya sejak tahun 1999 dengan menjadi anggota Partai Golkar Kecamatan Aesesa.

Dirinya pernah memimpin Partai Persatuan Daerah (PPD) Kabupaten Ngada. Pada waktu itu Partai PPD  berkontribusi mengusung Almarhum Pit Nuwa Wea menjadi Bupati Ngada demi kepentingan Pemekaran Wilayah Kabupaten Nagekeo.

Misi tersebut berhasil, alhasil Kabupaten Nagekeo berhasil dimekarkan dari kabupaten Ngada pada  tahun 2007.

Seiring dengan Pemekaran Ibu kota Kabupaten Nagekeo menjadi wilayah otonomi baru, maka pada Tahun 2009 pindah ke kabupaten Nagekeo Menjadi ketua PPD Kabupaten Nagekeo (yang kemudian berubah menjadi Partai PPN pada tahun 2013).

Mbulang Lukas, SH Pernah menempati kursi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo PAW (Pergantian Antar Waktu) menggantikan almarhum Wens Ladi pada tahun 2009 dari partai PPD.

Tahun 2013 Beliau menjadi Menjadi Calon Bupati Nagekeo bersama calon Wakil Bupati Nagekeo Anjel Wea dengan Nama Paket Lukas Enjel. Namun saat itu didiskualifikasi oleh KPUD Kabupaten Nagekeo dengan alasan dobel dukungan Partai Politik.

Sengketa tersebut digugat oleh Mbulang Lukas, SH dan Tim kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) di Kupang juga Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) di Jakarta sehingga menyebabkan 5 anggota Komisioner KPUD Nagekeo dipecat.

Pengalaman Pastoral dan Masyarakat

Mbulang Lukas, SH pernah menjadi anggota Anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Ciptaan JPIC Keuskupan Agung Ende, Sejak tahun 1998 hingga tahun 2013.

Selain itu, Ia aktif menjadi Anggota THS-THM dan pernah menjadi ketua Korwil THS-THM Kevikepan Mbay.

Sejak tahun 2023 memimpin THS-THM Distrik Keuskupan Agung Ende hingga sekarang.

THS-THM Distrik Keuskupan Agung Ende menaungi 3 wilayah Korwil yakni Korwil Kevikepan Mbay, Korwil Kevikepan Bajawa dan Korwil Kevikepan Ende.

Sebagai seorang Advokat, Mbulang Lukas, SH memiliki Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nurani yang berkedudukan di kabupaten Nagekeo untuk membantu melayani dan mengadvokasi persoalan masyarakat.

Lukas Mbulang juga merupakan Ketua Persekutuan Masyarakat Adat Dhawe sejak tahun 2008 hingga sekarang.

Motto

Sebagai seorang yang beriman Katolik, Mbulang Lukas, SH memiliki Motto Hidup yang dikutip dari Mazmur 82  yang berbunyi “Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim,  belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan”.  Motto ini Ia pakai sejak masa studinya yang juga tertulis pada Skripsinya.