NGADA, faktahukumntt.com – 8 Mei 2022

Presiden Joko widodo direncanakan akan melakukan kunjungan Kerja ke Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur, (NTT) pada tanggal 2 Juni 2022, setelah memimpin Upacara Bendera, memperingati hari lahir Pancasila di Kabupaten Ende.

kunjungan ini dilakukan karena ketertarikan Presiden Joko Widodo dengan program Pemberdayaan masyarakat yang selama ini dijalankan di Kabupaten Ngada.

Raymundus Bena,SS., M.Hum., wakil Bupati Ngada, saat ditemui media ini di rumah jabatan Wabup membenarkan Rencana kunjungan Presiden RI tersebut ke Kabupaten Ngada.

“Menurut informasi, RI 1 akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Ngada. Terkait dengan rencana kunjungan tersebut, sudah ada langkah-langkah antisipatif yang kita siapkan.Tentunya langkah antisipatif ini tidak mengada-ada,” tutur Raymundus.

Lanjut Raimundus, kunjungan Presiden tersebut berkaitan dengan pelestarian dan budidaya bambu. Dan ternyata sumbangan bambu terbesar untuk indonesia ini dari kabupaten Ngada, dari jumlah kuantitasnya.

“Ini seiring dengan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih,bahwa program pemberdayaan masyarakat itu, diutamakan. Salah satu sektor pemberdayaan adalah pertanian, dan bambu masuk dalam kelompok pertanian,” kata Wakil Bupati Ngada, Raymundus Bena.

Raymundus menambahkan, sudah ada beberapa spot yang akan dikunjungi Presiden Jokowi :
1.Pusat kerajinan bambu di Turetogo, kecamatan Golewa.
2.Lahan persiapan persemaian bambu di Mengeruda, juga di Bajawa Utara.

“Kalau berkesempatan akan mengunjungi wolobobo, tempat dimana kita persiapkan kebudayaan Wolobobo, sekalian menanam bambu di puncak Wolobobo,”tutur Raymundus. (Ignas)

Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.