FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Juli 2025.

Masyarakat Adat Rendu dari 3 Suku yakni Redu, Isa dan Gaja di Desa Rendu Butowe mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Suku Isa, Gaspar Sugi, Ketua Suku Gaja, Leonardus Suru dan Kawan-kawan hadir langsung menemui anggota DPRD Nagekeo sedangkan Gabriel Bedi, Ketua Suku Redu tidak sempat hadir karena sedang dalam urusan adat.

Tujuan mereka bertemu DPRD adalah mengadu tentang peristiwa pertemuan 27 Mei 2025 yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo di Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) tentang kesepakatan penunjukan perwakilan penerimaan uang ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) waduk Lambo pada 14 bidang tanah tanah ulayat Redu, Isa dan Gaja.

Kesepakatan pertemuan yang di fasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dinilai merugikan mereka dan melanggar Keputusan Kesepakatan Perjanjian Damai (Dading) di Pengendalian Ngeri Bajawa tentang perkara Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW.

Kehadiran masyarakat adat dari 3 suku di Desa Rendu Butowe diterima oleh Pimpinan DPRD dan anggota diantaranya Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, Wakil Ketua II, Yohanes Siga, Ketua Komisi 2, Dorus Goa, Sekretaris Komisi 1, Kristianus Garo dan anggota DPRD lainya, Ansel Waja.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat DPRD bersepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait dalam jangka waktu dekat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 8 Februari 2023.
Gerombolan massa dari masyarakat adat suku Kawa, desa Labolewa, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo kembali berjubel memadati Rumah Rakyat, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nagekeo, Rabu 8 Februari 2023.

Masyarakat Adat Kawa dibawah komando Klemens Lae dan Ferdinandus Dosa selaku tokoh muda sekaligus juru bicara masyarakat adat Kawa mendatangi kantor DPRD Nagekeo guna  menyampaikan aspirasi perihal prosedur pengadaan tanah waduk Lambo yang dinilai merugikan masyarakat adat Kawa.

Masyarakat Adat Kawa mengendus aroma wanprestasi terhadap pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo/Bendungan Mbay yang berpotensi akan menghilangkan hak-hak masyarakat adat Kawa.

Hal tersebut mereka uraikan dalam 9 poin aspirasi saat beraudiensi dengan anggota DPRD di ruang Rapat DPRD Nagekeo, Rabu 8 Februari siang.