FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 10 Juni 2026.
Kasus dugaan penyerangan terhadap Jurnalis Voxntt.com, Patrianus Meo Djawa di Kantor Polres Nagekeo, Rabu 3 Juni 2026, menguak sejumlah fakta tentang keterlibatan Mantan Kabag Ops Polres Nagekeo berinisial ST yang diduga menjadi otak dibalik tindakan penyerangan tersebut.

ST ketika dikonfirmasi faktahukumntt.com sebelumnya, membantah jika dirinya yang menggerakkan massa untuk mendatangi kantor Polres Nagekeo.

ST mengaku tidak mengetahui peristiwa tersebut dan tidak berada dilokasi kejadian saat peristiwa berlangsung. Dirinya baru mengetahui ihwal peristiwa upaya penyerangan jurnalis Voxntt oleh sekelompok massa melalui tayangan vidoe yang beredar.

Pernyataan ST Berbanding terbalik dengan sejumlah pengakuan sumber informasi faktahukumntt.com, yang tidak ingin namanya disebutkan.

Ia menerangkan bahwa ST terlibat dalam kejadian penyerangan jurnalis Voxntt di Kantor Polres Nagekeo dan diduga menjadi dalang aksi tersebut.

ST pada malam kejadian disebut berada di lingkungan Kantor Polres Nagekeo dan sempat mengobrol dengan beberapa orang saat berada disana.

Dugaan keterlibatan ST menguat setelah adanya pengakuan salah seorang yang terlibat dalam aksi penyerangan tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Juni 2026.
Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Salihi, SIK, MH, memastikan akan menindaklanjuti informasi terkait dugaan upaya penyerangan terhadap wartawan Voxntt.com, Patrianus Meo Djawa, yang terjadi di lingkungan Kantor Polres Nagekeo, Rabu malam, 3 Juni 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolres saat dikonfirmasi Fakta Hukum NTT terkait insiden yang dialami Patrianus Meo Djawa atau yang akrab disapa Patrick.

Saat itu, Patrick memenuhi panggilan lisan dari pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi atas pemberitaan mengenai dugaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diduga melibatkan seorang anggota Polri berinisial ST, mantan Kabag Ops Polres Nagekeo.

Menanggapi informasi tersebut, Kapolres menyatakan pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut.

“Terima kasih atas informasinya, kami coba cek,” jawab AKBP Muchamad Salahi melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Jumat, 5 Juni 2026.

Nyaris Menjadi Korban Kekerasan

Seperti yang telah diberitan faktahukumntt.com sebelumnya, Patrick mengaku nyaris menjadi korban kekerasan saat berada di Kantor Polres Nagekeo untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat Voxntt.com.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 4 Juni 2026.
Patrianus Meo Djawa, Wartawan Voxntt.com wilayah tugas Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) nyaris jadi korban kekerasan dari segerombolan masa di Kantor Polres Nagekeo, Rabu malam, 3 Juni 2026.

Kejadian tersebut bermula ketika Patrianus Meo Djawa alias Patrick memenuhi undangan lisan klarifikasi berita di Kantor Polres Nagekeo.

Niat baik memenuhi undangan klarifikasi berita nyaris berujung tragedi memilukan, untungnya berkat koordinasi yang baik dengan pihak keluarga, yang kemudian menjemputnya di Kantor Polres Nagekeo akhirnya Patrick pulang dengan aman dibawah pengawalan keluarganya.

Patrick Meo Djawa mengaku malam itu dirinya dijemput oleh 2 orang anggota polisi dari kediamannya yang beralamat di Aeramo, Kecamatan Aesesa, jarak dari rumah  ke Kantor Polres Nagekeo kurang lebih 1,5 Kilometer dari Kantor Polres Nagekeo.

“Sekira pukul 21:30, Mereka mengundang saya secara lisan untuk menghadap ke Kantor Polisi”, Jelas Patrick, wartawan Voxntt.com yang terkenal getol memberitakan isu hukum dan kriminal di wilayah Kabupaten Nagekeo tesebut.

Dari keterangan aparat polisi yang menjemputnya Ia mengetahui bahwa undangan yang ditujukan kepadanya berhubungan dengan pemberitaan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan oknum polisi berinisial “ST”, mantan Kabag Ops Polres Nagekeo yang telah mendapat demosi ke Polres Ngada belum lama ini.

“Saya pun menyatakan kesediaan untuk menghadap dengan terdahulu meminta ijin untuk bersiap dan mempersilahkan kedua Polisi itu lebih dahulu kembali ke Mapolres”, terangnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Februari 2026.
Publik Kabupaten Nagekeo dihebohkan oleh pernyataan Kosmas Jo Oko yang dimuat di salah satu platform media online, yang menyebut bahwa Anton Sukadame Wangge, anggota DPRD Nagekeo, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Nangaroro.

Informasi tersebut kini dipastikan tidak benar. Kepolisian Sektor (Polsek) Nangaroro secara resmi membantah adanya penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge, sekaligus meluruskan narasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi menggiring opini publik.

Klarifikasi itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Nangaroro, Iptu Juliardi Sinambela, SH, MH, saat dikonfirmasi media faktahukumntt.com melalui pesan WhatsApp, Rabu malam, 11 Februari 2025.

“Yang menyampaikan soal status tersangka itu bukan kami penyidik. Kami tidak pernah menyatakan demikian. Pak Anton sudah dimintai keterangan sebagai subjek yang dilaporkan, itu saja,” tegas Iptu Juliardi Sinambela.

Kapolsek menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada rilis resmi, pernyataan penyidik, maupun konfirmasi institusional dari Polsek Nangaroro terkait penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge.

“Kami tidak pernah melansir, tidak pernah dikonfirmasi. Tiba-tiba muncul foto kantor Polsek Nangaroro dan beritanya menyebut Polres Nagekeo menetapkan tersangka. Itu tidak benar,” jelasnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 11 Februari 2026.

Hendrikus Dhenga, SH, Kuasa Hukum, Anton Sukadame Wangge,  menilai pernyataan Kosmas Jo Oko yang menyampaikan ke publik terkait status tersangka kliennya merupakan upaya untuk merusak citra Anton Sukadame Dame Wangge selaku anggota DPRD Nagekeo.

Kosmas Jo Oko merupakan pengecara dari Margaretha Bai (pelapor) yang merupakan saudari kandung Anton Sukadame Wangge.

Perkara ini merupakan persoalan internal keluarga yang berhubungan dengan adat dan budaya, kemudian meluas menjadi persoalan hukum diduga akibat ketidak pahaman Margaretha Bai dan anak-anaknya terkait pranata adat dan budaya, teristimewa penghormatan terhadap saudara dan paman dalam konteks budaya.

Hendrikus Dhenga, SH menilai pernyataan Kosmas Jo Oko terkait  status tersangka Kliennya, mendahului keterangan resmi Polsek Nangaroro merupakan sebuah tindakan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Ia menduga ada motif lain yang ikut dimainkan dalam perkara yang melibatkan klienya dengan tujuan merusak citra Anton Sukadame Wangge yang merupakan pejabat publik yakni anggota DPRD Nagekeo.

“sebenarnya kewenangan untuk menyatakan tersangka adalah penyidik Polsek Nangaroro. Klien saya diduga melakukan penghinaan, pasal yang diterapkan adalah pasal 315 dengan ancaman maksimal 3 bulan saja. statusnya masih dugaan. Bagi saya pernyataannya (Kosmas Jo Oko) di media sudah sangat merugikan klien saya yang notabene adalah anggota DPRD. Saya menduga ada upaya terselubung untuk menghancurkan popularitas atau karir klien saya”, ungkap Hendrikus Dhenga.

Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Kosmas Jo Oko terkait status tersangka kliennya terlalu dini disampaikan ke publik mendahului pernyataan resmi penyidik Polsek Nangaroro. Hal tersebut merupakan penggiringan opini publik yang mengarah pada pencemaran nama baik kliennya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 26 Januari 2026.

Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo mulai mendalami pengaduan dugaan penyerobotan dan perampasan tanah dan bangunan milik Melkiadus Mere di wilayah Mbay, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Perkara tersebut kini telah masuk tahap penyelidikan awal oleh penyidik Satreskrim Polres Nagekeo.

Pada Senin siang 26 Januari 2026, pelapor Melkiadus Mere bersama Wilibrodus Wu No, memenuhi undangan klarifikasi penyidik di ruang Tindak Pidana Umum (Pidum) Polres Nagekeo. Keduanya dimintai keterangan secara terpisah untuk mengungkap duduk perkara dugaan penyerobotan dan perampasan tanah serta bangunan yang diadukan.

Menurut keterangan para pihak, proses klarifikasi berlangsung selama sekitar satu hingga dua jam. Penyidik melontarkan belasan pertanyaan guna menggali kronologi peristiwa, status kepemilikan lahan, serta hubungan hukum antar pihak. Pemeriksaan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara klarifikasi.

Melkiadus Mere menyampaikan apresiasinya kepada Polres Nagekeo yang telah menindaklanjuti laporan yang ia ajukan sejak 20 Januari 2026 lalu. Ia mengaku hingga saat ini belum dapat kembali menempati rumahnya karena bangunan dan tanah tersebut masih diduduki oleh pihak terlapor bersama keluarganya.

“Kondisi ini sangat memberatkan saya. Aktivitas dan pekerjaan saya terganggu, bahkan sebagian urusan terpaksa terbengkalai. Saya berharap kepolisian segera mengambil langkah hukum yang tegas agar hak-hak saya dapat dipulihkan,” ujar Melki Mere.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Januari 2025.

Dalam upaya memperkuat pengawasan internal sekaligus mencegah penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat, Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Nagekeo gencar melakukan sosialisasi layanan pengaduan digital Propam Presisi kepada masyarakat.

Melalui layanan berbasis barcode (QR Code) ini, masyarakat diberikan akses langsung untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian, mulai dari pelanggaran disiplin, Kode Etik dan Profesi Polri, hingga dugaan tindak pidana umum.

Terhubung Langsung ke Mabes Polri

Kapolres Nagekeo, AKBP Rachmat Muchamad Saliki melalui Kasie Provost, Ipda Martinus M. Masan, menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk melalui barcode Propam Presisi akan langsung terhubung ke sistem pengaduan Propam Mabes Polri, sehingga mempersempit peluang intervensi di tingkat lokal.

“Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh institusi kepolisian sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang berani melapor”, Tegasnya.

Komitmen Polri di Era Digital

Penyediaan layanan pengaduan berbasis digital ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi penegakan disiplin internal, seiring tuntutan era digitalisasi.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Januari 2026

Polres Nagekeo resmi menerima pengaduan masyarakat atas dugaan tindakan perampasan hak atas tanah dan bangunan milik Melkiades Mere alias Melki Mere, yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial “JLK”, warga Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh Melki Mere dengan didampingi Wilibrodus Wu No, pihak yang menghibahkan tanah kepada Melki Mere.

Pengaduan disampaikan pada Selasa pagi, 20 Januari 2026, di Markas Kepolisian Resor Nagekeo, disertai dengan penyerahan sejumlah alat bukti kepemilikan tanah dan rumah yang kini masih dikuasai pihak terlapor.

Usai menyerahkan surat pengaduan resmi, Melki Mere dan Wilibrodus Wu No mendapat kesempatan menyampaikan secara langsung kronologis persoalan dalam pertemuan bersama Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Nagekeo, Kompol Made Mudana, dan Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Fajar E. Cahyono, yang berlangsung di ruang rapat Polres Nagekeo, Selasa siang.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Nagekeo menyatakan pihaknya akan mempelajari secara mendalam materi pengaduan beserta alat bukti yang diserahkan, serta berkomitmen menindaklanjuti aduan tersebut guna menilai apakah peristiwa ini memenuhi unsur pidana dan layak ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP) resmi.

Harapan Pencegahan Konflik Horizontal

Sementara itu, Wilibrodus Wu No menaruh harapan besar kepada Polres Nagekeo agar menangani perkara ini secara profesional dan berkeadilan.

Ia menekankan pentingnya penanganan cepat guna mencegah potensi konflik horizontal yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Nagekeo.

Menurutnya, pembiaran terhadap konflik penguasaan aset secara sepihak berpotensi memicu eskalasi konflik sosial yang lebih luas.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 4 Agustus 2025.

Urusan pelayanan publik bagi masyarakat seperti dokumen berita kehilangan di kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Aesesa dilayani tanpa beban biaya administrasi atau pungutan biaya apapun alias gratis.

Namun dalam kenyataannya, terkadang masyarakat sering dihadapkan dengan oknum polisi yang dengan sengaja mencoba meminta imbalan berupa biaya administrasi dengan nominal tertentu kepada masyarakat saat mengurus dokumen di kantor polisi.

Plh Kapolsek Aesesa, Iptu Daniel Melki Tunu,  menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 pengurus surat berita kehilangan di kantor Polsek atau Polres tanpa pungutan biaya apapun.

“Pelayanan administrasi seperti surat kehilangan tidak dikenakan biaya. Itu adalah hak masyarakat dan sudah diatur dalam ketentuan resmi. Saya tegaskan, di Polsek Aesesa tidak ada pungutan dalam pelayanan seperti ini,” kata Plh Kapolsek Aesesa dalam keterangannya kepada FAKTAHUKUMNTT.COM, Senin, 4 Agustus 2025.

Plh Kapolsek Aesesa menghimbau kepada masyarakat, jika ada anggotanya yang bersikap nakal dan meminta biaya administrasi dengan jumlah tertentu saat mengurus berita kehilangan di Kantor Polsek Aesesa silakan melapor kepadanya agar Ia bisa mengambil tindakan tegas berdasarkan regulasi terhadap perbuatan oknum anggotanya tersebut.

“Kalau ada anggota saya yang coba-coba minta biaya untuk urusan yang seharusnya gratis, saya minta masyarakat lapor langsung ke saya. Kami akan proses dan beri tindakan tegas,” Tegas Plh Kapolsek Aesesa.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO-  15 Mei 2025.

Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo menunjukkan kepedulian sosial dan spiritual melalui penyerahan bantuan pembangunan kepada Gereja GMIT Imanuel Makipaket yang berlokasi di Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Bantuan yang disalurkan Polres Nagekeo dalam semangat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025 pukul 14.30 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Polres Nagekeo, antara lain Wakapolres Kompol Marthinus Ardjon, S.H., Kabag SDM AKP Imanuel Lado, S.T., dan Ps. Kapolsek Aesesa bersama jajaran staf.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Wakapolres kepada Pdt. Jamres Johanes Ur, S.Th., selaku penanggung jawab pembangunan gereja, di hadapan jemaat GMIT yang menyambut hangat kehadiran pihak kepolisian.

Bantuan berupa uang tunai ini bukan berasal dari dana institusional, melainkan merupakan hasil pengumpulan dana sukarela oleh Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H. bersama seluruh anggota Polres Nagekeo .

Dalam suasana penuh persaudaraan, kegiatan yang berlangsung selama satu jam ini diwarnai dengan doa bersama dan pesan-pesan moral yang menggugah rasa solidaritas dan kebersamaan.

Wakapolres Nagekeo dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen Polri sebagai mitra masyarakat, bukan hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual.

“Melalui dukungan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan rumah ibadah yang layak,” ujarnya.

Langkah ini mencerminkan paradigma baru kepolisian yang humanis, di mana kedekatan dengan masyarakat tidak lagi sebatas dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam empati dan pemberdayaan.