FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Januari 2026

Polres Nagekeo resmi menerima pengaduan masyarakat atas dugaan tindakan perampasan hak atas tanah dan bangunan milik Melkiades Mere alias Melki Mere, yang diduga dilakukan oleh seorang pria berinisial “JLK”, warga Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh Melki Mere dengan didampingi Wilibrodus Wu No, pihak yang menghibahkan tanah kepada Melki Mere.

Pengaduan disampaikan pada Selasa pagi, 20 Januari 2026, di Markas Kepolisian Resor Nagekeo, disertai dengan penyerahan sejumlah alat bukti kepemilikan tanah dan rumah yang kini masih dikuasai pihak terlapor.

Usai menyerahkan surat pengaduan resmi, Melki Mere dan Wilibrodus Wu No mendapat kesempatan menyampaikan secara langsung kronologis persoalan dalam pertemuan bersama Wakil Kepala Polres (Wakapolres) Nagekeo, Kompol Made Mudana, dan Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Fajar E. Cahyono, yang berlangsung di ruang rapat Polres Nagekeo, Selasa siang.

Dalam pertemuan tersebut, Wakapolres Nagekeo menyatakan pihaknya akan mempelajari secara mendalam materi pengaduan beserta alat bukti yang diserahkan, serta berkomitmen menindaklanjuti aduan tersebut guna menilai apakah peristiwa ini memenuhi unsur pidana dan layak ditingkatkan menjadi Laporan Polisi (LP) resmi.

Harapan Pencegahan Konflik Horizontal

Sementara itu, Wilibrodus Wu No menaruh harapan besar kepada Polres Nagekeo agar menangani perkara ini secara profesional dan berkeadilan.

Ia menekankan pentingnya penanganan cepat guna mencegah potensi konflik horizontal yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah hukum Polres Nagekeo.

Menurutnya, pembiaran terhadap konflik penguasaan aset secara sepihak berpotensi memicu eskalasi konflik sosial yang lebih luas.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2 April 2025.

Forum Jurnalis Ngada (Forja) telah melaporkan MG, seorang pegiat media sosial di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke pihak kepolisian atas dugaan fitnah terhadap profesi wartawan.

MG diduga mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat wartawan dalam sebuah forum penyelesaian perkara dengan menyebut “Wartawan-Wartawan Titipan”.

Laporan resmi Forja Ngada, yang dipimpin oleh Robertus Belarminus Radho, telah diterima kepolisian dengan Nomor: LP/B/62/III/2025/SPKT/POLRES NGADA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Langkah hukum ini diambil untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalis yang selama ini mengemban tugasnya dengan prinsip independensi dan etika jurnalistik.

Menanggapi laporan ini, Aliansi Jurnalis Nagekeo (Arjuna) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Forja Ngada dan mendesak kepolisian agar menangani kasus ini dengan serius.

Ketua Arjuna, Doni Moni, menegaskan bahwa tindakan MG tidak hanya mencederai profesi wartawan tetapi juga berpotensi melemahkan kebebasan pers di Indonesia.

“Forja Ngada harus bersikap tegas dan konsisten dalam mengambil langkah hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang mencoba merendahkan, menghina, atau memfitnah wartawan,” ujar Doni Moni, yang juga merupakan wartawan TVRI Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 11 April 2023.
Aliansi Jurnalis Nagekeo (Arjuna) mendesak Kepolisian Resort Nagekeo segera menghentikan laporan terkait pemberitaan Tribunnews yang dilaporkan oleh Kepala Suku Nataia Patris Seo.

Hal ini dikemukakan Ketua Arjuna, Dony Moni melalui rilis pers yang disampaikan kepada semua media se daratan Flores Lembata, Selasa 11 Maret 2023.

“Saya atas nama teman-teman wartawan yang tergabung dalam Arjuna meminta Kepolisian Resort Nagekeo untuk tidak menindaklanjuti laporan tersebut, karena ini masuk dalam ranah sengketa Pemberitaan” ungkap Dony.

Sebagaimana diketahui, Patris Seo selaku Ketua Suku Nataia melaporkan wartawan Tribun lokus Nagekeo Patris Meo Djawa atas pemberitaan yang berjudul “Keponakan Ketua Suku Jadi Satu dari Belasan Pemuda yang ditangkap Polisi”. Berita ini terbit di link PosKupang.com pada Senin 10 April 2023 pukul 11:59.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 4 Juli 2022.
Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo, Secara resmi telah menerima Laporan Polisi yang dilayangkan oleh  Korban kasus dugaan pengeroyokan di kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh oknum Kepala Sekolah (Kepsek) salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) berinisial “KT” dan saudara kandungnya berinisial “GG”, Senin (04/07/2022).

Korban pengeroyokan, Raimundus Olabaga (41), Kepada FAKTAHUKUMNTT.COM mengemukakan bahwa dikabulkannya laporan polisi tersebut berkat dukungan Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata, SH, SIK. Dirinya sangat senang dan bersyukur karena sikap humanis dan kerendahan hati Kapolres Nagekeo yang berkenan menerima mereka di ruang kerjanya dan mendengarkan aspirasi mereka.

“Sebagai masyarakat kecil, kami sangat senang dan bangga dengan bapak Kapolres. Luar biasa sekali, dia (Kapolres Nagekeo,red) Terima kami dengan baik dan dengar keluh kesah kami. Kami masyarakat biasa ini, sungguh bahagia, baru kali ini kami ketemu Kapolres dan dia (Kapolres Nagekeo) Terima kami dengan baik” Ungkap dengan mata yang berkaca, penuh haru.

Nagekeo, Faktahukumntt.com – Sabtu, 02 Oktober 2021.

Masyarakat Adat Labo, Lele dan Kawa (Labolewa) melaporkan Kepala Desa (Kades) Labolewa berinisial “ML” dan Camat Aesesa, berinisial “OS”  di Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (02/10/2021).

“ML” dan “OS” di laporkan masyarakat adat Kawa atas dugaan tindakan pengerusakan, penyerobotan dan penyalahgunaan wewenang.

Laporan masyarakat adat Labolewa diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Nagekeo oleh petugas atas nama Petrus Newa, Brigadir Polisi Satu dan mengatahui kepala unit SPKT, Leo Irawan Brigadir Polisi Kepala.

Laporan masyarakat adat tercatat  dalam, Surat Bukti Laporan (SBL) Nomor : TBL/86/X/2021/NTT/Res Nagekeo.

Pantuaan media Faktahukumntt.com, puluhan masyarakat adat yang terdiri, ibu-ibu, orang muda, dan tokoh masyarakat adat Kawa, tiba di Polres Nagekeo,  kurang lebih pukul 10.00 wita.

Mereka nampak setia menunggu disekitar kompleks Mapolres Nagekeo, hingga diterbitkan SBL, sekitar pukul 14.00 wita.

Seperti yang penah diberitakan media Faktahukumntt.com sebelumnya, mereka sesungguhnya sangat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan waduk Lambo.

Masyarakat adat  hanya menuntut agar hak-hak masyarakat adat yang masih tercecer diakomodir pemerintah. (***).

]]> https://nagekeo.faktahukumntt.com/hukum-kriminal/masyarakat-adat-labolewa-polisikan-kades-labolewa-dan-camat-aesesa/feed/ 0