FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 7 Agustus 2025.

Sebanyak 30 mahasiswa Universitas Flores (Uniflor) Ende resmi melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Lape, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran mahasiswa Uniflor disambut hangat oleh pemerintah dan masyarakat setempat karena membawa semangat kolaboratif dan sejumlah program inovatif yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama di bidang lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Ketua Koordinator Lapangan KKN, Hilariom Arnoldus Kota, menjelaskan bahwa tim mahasiswa Uniflor telah menyiapkan berbagai program kerja yang akan dijalankan selama kurang lebih satu bulan ke depan di Kelurahan Lape.

“Program-program kami fokus pada hal-hal mendesak yang sedang dihadapi masyarakat, seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan peningkatan kualitas gizi keluarga melalui program Pekarangan Lestari,” ungkap Hilariom.

Program Pekarangan Lestari sendiri dirancang dengan menyasar keluarga-keluarga yang memiliki anak penderita stunting, sebuah masalah kesehatan yang masih menjadi perhatian di wilayah Nagekeo.

Selain itu, para mahasiswa Uniflor juga akan membangun bak-bak sampah di titik-titik rawan pembuangan liar sampah, seperti di kawasan Kesidari, sebagai bagian dari kampanye kesadaran lingkungan. Kegiatan ini diawali dengan aksi bersih-bersih sampah yang dilakukan para mahasiswa.

” Waktu kami di sini hanya satu bulan. Maka dalam dua minggu kedepan kami akan fokus menyelesaikan program utama dari kampus, dan selanjutnya kami akan lebih fleksibel berkolaborasi dengan masyarakat. Harapannya, apa yang kami lakukan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan apa yang kami mulai bisa diteruskan oleh masyarakat setelah kami kembali,” kata Hilariom, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Flores.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO, 15 April 2025.
Sebanyak 11 mahasiswa dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang resmi memulai kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tutubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo.

Kegiatan dimulai dengan perkenalan dan pemaparan program kerja Mahasiswa, pada Selasa, 15 April 2025.

Dalam kegiatan pembukaan tersebut, mahasiswa memperkenalkan diri kepada masyarakat dan pemerintah desa serta mempresentasikan berbagai program kerja yang telah dirancang secara individu maupun kelompok, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan desa.

Dosen pembimbing lapangan, Erni Kelen, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap awal dari rangkaian program MBKM yang akan berlangsung selama dua bulan ke depan.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa tidak hanya untuk menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

“Mahasiswa memperkenalkan diri dan memaparkan berbagai program individu dan kelompok yang telah dirancang untuk mendukung pembangunan desa,” jelas Erni.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo mendapatkan Apresiasi dari Mbulang Lukas, SH.

Mbulang Lukas, SH merupakan salah tokoh penting di Kabupaten Nagekeo. Ia merupakan praktisi hukum, pengacara kondang yang sangat disegani.

Mbulang Lukas, SH juga merupakan Ketua Persekutuan  Masyarakat  Adat Suku Dhawe. Salah satu komunitas adat terbesar di Kabupaten Nagekeo yang memiliki andil terhadap keberadaan pemerintahan Kabupaten Nagekeo.

Ihwal kehadiran tim KPK di Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas berpendapat bahwa hal tersebut patut diapresiasi dan jangan dipolitisasi, digiring dalam isu politik untuk mencederai paslon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nagekeo Tahun 2024.

Kehadiran Tim KPK RI di Kabupaten Nagekeo dalam rangka rakor pencegahan korupsi harus dinilai positif sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).