FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 23 Mei 2024.
Oliva Monika Mogi merupakan salah satu dari 4 nama pejabat tinggi pratama yang dimutasi oleh Penjabat Bupati Nagekeo, Raimundus Nggajo.

Oliva Monika Mogi dirotasi dari jabatan lamanya sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo dan menduduki jabatan baru selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Nagekeo.

Oliva dan dua rekannya yakni Syarifudin Ibrahim dan Tarsius Djogo memilih patuh untuk menerima jabatan baru yang dipercayakan kepada mereka dengan menghadiri acara pelantikan yang dilangsungkan di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo, Senin 20 Mei 2024.

Syarifudin Ibrahim dirotasi dari jabatan lama sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan diberi jabatan baru menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 22 April 2023.
Pupuk Bersubsidi menjadi salah satu sandaran bagi kebanyakan petani di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menjaga dan meningkatkan  produktivitas hasil pertanian mereka.

Pilihan petani pada pupuk bersubsidi cukup beralasan karena harga pupuk non bersubsidi cukup tinggi. Dua sampai tiga kali lipat harga pupuk bersubsidi.

Selain itu, kemelut ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat saat ini, seperti gagal panen di sektor pertanian dan serangan virus pada ternak peliharaan membuat ekonomi mereka kian terpuruk.  Semakin sulit untuk membeli pupuk non subsidi.

Miris sekali, ditengah kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat, banyak petani di kabupaten Nagekeo justru tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024.

Lebih memprihatinkan lagi, kondisi serang hama dan penyakit yang menyerang tanaman petani dikeluhkan meningkat di tahun 2024.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Februari 2023.
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar sosialisasi Penataan kewenangan Desa di kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis 16 Februari 2023.

Kegiatan Sosialisasi Penataan Kewenangan Desa berlangsung di Aula Setda Nagekeo yang dihadiri kurang lebih 50 Kepala Desa dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kepala Bidang (Kabid) Pemerintah Desa  (Pemdes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Nagekeo kepada FAKTAHUKUMNTT.COM mengungkapkan bahwa Kemampuan Para kepala desa di kabupaten Nagekeo dalam menerjemahkan regulasi perihal Kewenangan desa yang berdasarkan undang-undang Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) masih rendah.

Berdasarkan UU Desa dan Permendagri nomor 44 tahun 2016 kewenangan desa mencangkup dua asas penting yakni Kewenangan berdasarkan asal usul (Rekognisi) dan kewenangan lokal berskala desa (subsidiaritas).