FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 9 Februari 2026.

Warga Desa Labolewa dan Desa Ulupulu terdampak pembangunan waduk Mbay-Lambo mengancam akan menghentikan dan memblokade seluruh aktivitas pembangunan waduk jika hak ganti kerugian lahan mereka tidak segera dibayarkan.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul aksi warga yang kembali mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo untuk menuntut kepastian pembayaran kompensasi pengadaan tanah yang hingga kini belum terealisasi sejak tahun 2022.

Rombongan warga warga datang dengan mengenakan busana adat didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Aristo Yanuarius Seda, SH, Ferdinandus Sabu, SH, dan Tarsisius Paso Kara Deru, di bawah koordinasi Thomas Jawa Sina dan Kanisius Suku.

Kedatangan mereka membawa aspirasi terkait dugaan penyelewengan proses ganti kerugian lahan pembangunan Waduk Mbay-Lambo yang dinilai mengabaikan hak 84 warga terdampak di Desa Labolewa dan Ulupulu.

Di Kantor Bupati Nagekeo, para warga diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus. Dalam pertemuan tersebut, warga dan kuasa hukum memaparkan kronologi panjang persoalan ganti kerugian, mulai dari penetapan sebagai pihak yang berhak menerima kompensasi hingga mandeknya pembayaran tanpa kejelasan.

Warga mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak langsung oleh PSN Waduk Mbay-Lambo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Simplisius Donatus berjanji akan membentuk tim khusus serta segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengurai persoalan dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat.

FAKTAHUKUM.COM, OPINI – 1 Juni 2023.

Tanggapan Masyarakat Adat Kawa Terhadap Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Waduk/Mbay Lambo, Yohanes Pabi dalam berita yang telah ditayangkan FAKTAHUKUM.COM, Rabu 31 Mei 2023, Dengan Judul “BPN Nagekeo Mengaku Belum Sentuh  Penlok 2 PSN Waduk Lambo, Ini Penjelasan PPK“.

Oleh: Klemens Lae, Tokoh Muda dan Juru Bicara Masyarakat Adat Kawa.

Menyimak dan mencermati pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Waduk Mbay/Lambo pada pemberitaan di media FAKTAHUKUMNTT.COM, tertanggal 31 Mei 2023, terkait dengan pelaksanaan pengerjaan pada bidang tanah yang belum ada Surat Keputusan (SK) Penunjukan Lokasi (Penlok) 2 oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat memalukan dan kekanak-kanakan. 

Penjelasan yang tidak menunjukkan sikap profesional dan kompetensi sebagai seorang PPK Pembangunan Waduk Mbay/Lambo.  

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru tidak memiliki komitment moral dan asas kepatuhan terhadap regulasi. Tanpa ada landasan formil yang jelas sebagaimana yang diatur dalam UU Pengadaan Tanah Nomor 2 Tahun 2012 bahwa proses pengadaan tanah harus melewati tahapan-tahapan sebelum sampai pada pengerjaan lapangan.