FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 8 September 2024.
Penjabat Bupati Nagekeo, Raimundus Nggajo mengecam keras tindakan fitnah yang dilakukan oleh Patrianus Meo Djawa atau Patrick Meo Djawa, wartawan Vox NTT yang bertugas di Kabupaten Nagekeo.

Hal itu disampaikan melalui kuasa hukumnya Tobbyas Ndiwa yang diuraikan dalam siaran pers yang diterima faktahukumntt.com, pada Jumat, 6 September 2024.

Tobbyas Mengaku, Pj Bupati Nagekeo telah membangun komunikasi dengan dirinya untuk mejadi kuasa hukum melalui Surat Kuasa Nomor : 010/SK-TN LAW/IX/2024 dengan tujuan  untuk menanggapi fitnah dan isu-isu liar yang berkembang tanpa dasar dan fakta sehingga sangat merugikan nama baik PJ Bupati Nagekeo, atas nama jabatan maupun sebagai pribadi.

“Karena kesibukkannya dan agar tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya dalam menyelesaikan sisa waktu penugasan, beliau menyerahkan urusan ini kepada saya untuk diproses secara hukum”, jelas Tobby Ndiwa Selaku kuasa hukum Pj Bupati Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 7 September 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Nagekeo, Raimundus Nggajo mengaku bahwa proses perencanaan anggaran tahun 2024 By Design atau berdasarkan desain dengan tujuan tertentu.

Hal tersebut dikemukakan oleh Pj Bupati Nagekeo ketika dikonfirmasi ihwal rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diduga digunakan untuk biaya perjalanan dinas Pj Bupati Nagekeo, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan belanja mobil dinas baru Ketua DPRD Nagekeo.

“Mohon maaf kemarin memang kondisi ril perencanaan anggaran 2024 itu by desain untuk membuat pengelolaan anggaran 2024 hancur. hal ini terbukti 4 bulan pertama banyak OPD tidak bergerak karena perencanaan yang tidak baik”,  ungkap Pj Bupati Nagekeo, lewat pesan Whatsapp, Jumat 6 September 2024.

Pj Bupati Nagekeo berjanji akan segera meluruskan segala Informasi dan akan menyampaikan secara komprehensif semua permasalahan mulai dari perencanaan program dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, reformasi birokrasi dan rasionalisasi anggaran.

“Nanti minggu atau Senin saya akan klarifikasi terkait hal ini, saya akan sampaikan semua permasalahan di Nagekeo mulai dari perencanaan Program dan anggaran, pengadaan barang/Jasa Reformasi birokrasi dan masalah rasionalisasi anggaran”, urai Pj Bupati Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Penjabat Bupati (Pj) Nagekeo, Raimundus Nggajo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dilangsungkan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo, Senin 2 September 2024.

Pada kesempatan tersebut Pj Bupati Nagekeo mengungkapkan sejumlah carut marut manajemen birokrasi Kabupaten Nagekeo yang berdampak pada lambatnya realisasi program dimasa awal kepemimpinannya.

Ia menerangkan bahwa saat awal menjalankan tugas, sebagai wujud dari komitmen untuk membangun Nagekeo sesuai arahan reformasi birokrasi, Dirinya bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan review terhadap perencanaan anggaran tahun 2024.

“Karena kami sadar yang menjadi permasalahan utama tindakan korupsi model baru saat ini adalah dengan melakukan intervensi  terhadap perencaan program dan anggaran”, ucapnya.

Saat melakukan review anggaran Tahun 2024, Pj Bupati Nagekeo dan Para Pimpinan OPD menemukan permasalahan dalam perencanaan, dimana proyeksi atau asumsi pendapatan daerah tidak didukung dengan kondisi pendapatan ril daerah.