FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 April 2025

AR, TPB, HS, dan FEMK tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pasar Ikan Danga, kini menjadi tahanan Kejaksaan Tinggi (Kejati) di rumah tahanan Kelas II B, Kupang, Nusa Tenggara Tenggara Timur (NTT).

Setelah melalui proses penyidikan panjang sejak tahun 2023, kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Ikan Danga, Kabupaten Nagekeo, akhirnya memasuki babak baru.

Empat orang tersangka yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek bernilai miliaran rupiah itu resmi diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Polres Nagekeo dan kini berstatus sebagai tahanan Jaksa.

Dalam rilis pers yang diterima faktahukumntt.com, Penyidikan tahap II terhadap perkara ini dilaksanakan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Nagekeo, pada Selasa, 29 April 2025.

Proses hukum ini dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Ngada menyatakan bahwa berkas perkara keempat tersangka, yakni AR, TPB, HS, dan FEMK telah lengkap atau P-21.

Kepastian hukum ini menjadi titik krusial dalam perjalanan kasus yang bermula dari laporan polisi nomor LP/A/3/III/2023 dan serangkaian Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan sejak Maret 2023 hingga April 2024.

Kegiatan dimulai pukul 09.30 WITA dengan pemeriksaan kesehatan terhadap keempat tersangka di Rumah Sakit Bhayangkara Kupang.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo mendapatkan Apresiasi dari Mbulang Lukas, SH.

Mbulang Lukas, SH merupakan salah tokoh penting di Kabupaten Nagekeo. Ia merupakan praktisi hukum, pengacara kondang yang sangat disegani.

Mbulang Lukas, SH juga merupakan Ketua Persekutuan  Masyarakat  Adat Suku Dhawe. Salah satu komunitas adat terbesar di Kabupaten Nagekeo yang memiliki andil terhadap keberadaan pemerintahan Kabupaten Nagekeo.

Ihwal kehadiran tim KPK di Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas berpendapat bahwa hal tersebut patut diapresiasi dan jangan dipolitisasi, digiring dalam isu politik untuk mencederai paslon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nagekeo Tahun 2024.

Kehadiran Tim KPK RI di Kabupaten Nagekeo dalam rangka rakor pencegahan korupsi harus dinilai positif sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Penjabat Bupati (Pj) Nagekeo, Raimundus Nggajo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dilangsungkan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo, Senin 2 September 2024.

Pada kesempatan tersebut Pj Bupati Nagekeo mengungkapkan sejumlah carut marut manajemen birokrasi Kabupaten Nagekeo yang berdampak pada lambatnya realisasi program dimasa awal kepemimpinannya.

Ia menerangkan bahwa saat awal menjalankan tugas, sebagai wujud dari komitmen untuk membangun Nagekeo sesuai arahan reformasi birokrasi, Dirinya bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan review terhadap perencanaan anggaran tahun 2024.

“Karena kami sadar yang menjadi permasalahan utama tindakan korupsi model baru saat ini adalah dengan melakukan intervensi  terhadap perencaan program dan anggaran”, ucapnya.

Saat melakukan review anggaran Tahun 2024, Pj Bupati Nagekeo dan Para Pimpinan OPD menemukan permasalahan dalam perencanaan, dimana proyeksi atau asumsi pendapatan daerah tidak didukung dengan kondisi pendapatan ril daerah.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2  September 2024.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), mengunjungi Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 2 September 2024.

Tim KPK yang hadir antara lain, Dian Patria, Kasatgas V1 Korup KPK RI, Ben Hardy Sharagi dan Trianto Adhi Wardono, Kordinasi Supervisi,  Aleksandra Mayan, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama serta Heri Purwanto, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya.

Sesungguhnya kehadiran tim KPK RI  bertujuan untuk melakukan  Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo,  Senin 2 September 2024 siang.

Dalam kegiatan Rakor Pencegahan Korupsi, Perwakilan KPK memberikan pemahaman dan pencerahan mengenai  pengelolaan keuangan negara serta hal-hal yang dapat dikategorikan dalam unsur korupsi dan dampak hukum yang diterima oleh para koruptor.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI mendasari surat undangan dari PJ Bupati Nagekeo Nomer : 700.1.1.2/ PEM-NGK/IK/259/VIII/2024.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 14 JUNI 2023.

Tersangka kasus pembangunan dan penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny Plate diinformasikan akan menggunakan sistem justice collaborator atas kasus hukum yang kini tengah menjeratnya. Sistem justice collaborator akan segera diajukan Jhonny ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat, ujar pengacara Jhonny Plate, Achmad Cholidin, beberapa waktu lalu.

Langkah hukum mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu mendapat dukungan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) di Jakarta. Menurut Koordinator TPDI & Pergerakan Perekat Nusantara, Petrus Selestinus, keputusan menggunakan sistem justice collaborator (JC) oleh Jhonny Plate dalam persidangan perkara dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G, merupakan sebuah langkah yang sangat positif dan berani sehingga patut didukung oleh semua pihak.

” Keputusan ini akan sangat membantu Hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Karena, sebagi justice collaborator, Jhonny G Plate akan berkontribusi mengungkapkan secara tuntas dan terbuka tentang siapa saja yang dia ketahui turut terlibat dan ikutan berperan dalam peristiwa pidana dugaan korupsi BTS 4G,” ujar Petrus kepada FAKTAHUKUMNTT.COM, Rabu, 14 Juni 2023.

Menurut TPDI, permohonan pengajuan JC Jhonny Plate melalui pengacaranya tersebut dapat mengindikasikan bahwa Jhonny Plate bukanlah pelaku tunggal dan utama.