FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 1 Oktober 2025.

Cosmas Jo Oko, oknum pengecara lokal dinilai Menyulut bara perseteruan internal keluarga besar Anton Sukadame Wangge, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo dari Fraksi Partai Nasdem.

Alih-alih membela klien, tindakan narsistik yang memposting sejumlah video di media sosial yang diduga diframing untuk merusak citra Anton Sukadame Wangge anggota DPRD Fraksi Nasdem berpotensi membuat ruwet benang kusut urusan internal keluarga besar yang seharusnya bisa selesai dengan cara baik-baik dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal serta bicara dari hati kehati.

Tindakannya mendapatkan kecamanan keluarga dan tokoh adat setempat yang menilai perbuatan oknum pengacara yang menyebarkan video di Platform media sosial tanpa pendasaran yang jelas sebagai bentuk pencemaran nama baik dan merusak reputasi Anton Sukadame Wangge alias Anton Ba’i karena kebenaran informasi dalam video yang disebar luaskan jauh panggang dari api dan diduga direkayasa.

Selain itu, tindakan tersebut dinilai semakin memanaskan perselisihan dan memperuncing urusan internal keluarga tersebut.

Jika merujuk pada Kode Etik Advokat Indonesia (KAEI) pasal 4 Huruf (f) Advokat atau pengecara wajib menjaga kehormatan dan profesinya. Pasal 6 huruf (c) menegaskan bahwa advokat dilarang membuat pernyataan atau komentar publik yang dapat menyesatkan masyarakat atau merugikan pihak lain, terutama jika perkara tersebut masih dalam proses hukum.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 28 Juli 2025.

Pengangkatan Romaldus Fredimus Lebi, S.Fil sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo melalui mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) resmi dilakukan hari ini, Senin, 28 Juli 2025 dalam sebuah sidang paripurna istimewa yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Nagekeo.

Acara peresmian ini dihadiri berbagai pihak penting, antara lain Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi, Perwira Penghubung Kodim 1625 Ngada Lettu Inf. Wahyudin, Ketua dan Komisioner KPU dan Bawaslu Nagekeo, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD lingkup Pemda Nagekeo, serta keluarga dan undangan lainnya.

Pelantikan Romaldus Fredimus Lebi didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 100.3.3.1/620/PEMKES tanggal 10 Juli 2025. Dalam surat tersebut, ditegaskan bahwa PAW dilakukan karena meninggalnya Fransiskus Julu Laga, Anggota DPRD Nagekeo masa jabatan 2024–2029 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Romaldus diangkat karena memperoleh suara terbanyak kedua dari dapil yang sama pada Pemilu Legislatif lalu.

Bupati Nagekeo Simplisius Donatus Dalam sambutannya, menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, tetapi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sistem demokrasi dan representasi rakyat.

“Demokrasi tidak berhenti ketika satu kursi kosongia terus berjalan, memberi harapan dan jaminan keterwakilan,” tegas Bupati.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO — 12 Juni 2025.

Saat upacara pelepasan jenazah Sekretaris Daerah (Sekda) Nagekeo, Drs. Lukas Mere, duka mendalam tak hanya dirasakan oleh keluarga dan jajaran pemerintahan, tetapi juga oleh Ketua DPRD Nagekeo, Shafar Laga Rema, yang tak kuasa menahan air mata saat menyampaikan pidato perpisahan terakhir.

Suasana haru menyelimuti Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Nagekeo, Kamis sore, 12 Juni 2025.

Shafar sosok ketua DPRD Nagekeo yang biasanya tampil tenang dan lugas dalam berbagai kesempatan formal, kali ini tampak terdiam sejenak, menundukkan kepala, dengan mata yang berkaca-kaca sebelum akhirnya memulai sambutannya.

Tangisnya pecah saat mengenang sosok almarhum yang selama ini menjadi mitra kerja sekaligus sahabat dalam membangun Nagekeo.

Dalam sambutannya, Shafar menggambarkan Lukas Mere sebagai figur birokrat yang penuh dedikasi, disiplin, dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas.

ketua DPRD menyebut almarhum bukan hanya sebagai pejabat struktural, melainkan sebagai panutan hidup dalam tubuh ASN Nagekeo.

“Sebagai mitra, Almarhum sering mewakili Bupati dalam rapat-rapat DPRD dan dikenal sebagai pribadi yang tenang, detail, dan bertanggung jawab,” ujar Shafar.

“Almarhum selalu memiliki pandangan yang khas tentang banyak hal, dan yang sangat identik dari beragam pandangan tersebut adalah, almarhum selalu mendasarinya pada regulasi. Sesuatu yang dalam penilaian saya, hampir tidak dimiliki oleh banyak ASN”, ucapannya lebih lanjut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Juni 2025.
Aksi Damai oleh Forum Peduli Lingkungan Kevikepan Mbay berhasil membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo buka suara menyatakan sikap mendukung langkah masyarakat menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,  ribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay turun ke jalan menggelar aksi damai menolak Proyek Geothermal di Pulau Flores secara khusus di Kabupaten Nagekeo, Kamis 5 Juni 2025.

Mereka terdiri dari berbagai elemen yakni Biarawan-biarawati (Para Pastor atau Imam Katolik, Frater, Bruder dan Suster), Orang Muda Katolik (OMK) dan Umat dari 10 Paroki di wilayah Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende.

Hadir pula tokoh masyarakat lintas iman dan tokoh adat pemilik ulayat tanah yang teridentifikasi menjadi titik Bor Proyek Geotermal di wilayah Kabupaten Nagekeo yakni (tokoh adat masyarakat Rendu, tokoh adat Suku Dhawe, Lape dan Nataia serta tokoh adat masyarakat Mauponggo).

Massa mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo dengan tertib dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pembangunan merusak alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Nagekeo, secara khusus Pembangunan Proyek panas bumi (Geothermal) yang teridentifikasi akan di bangun di tiga titik yakni Pajoreja, Kecamatan Mauponggo, Renduteno, Kecamatan Aesesa Selatan dan Marapokot, Kecamatan Aesesa.

Kepada Bupati dan DPRD mereka menuntut agar Pemerintah Daerah secara resmi dan terbuka menyatakan sikap menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Maret 2025.
Sejumlah masyarakat dari Desa Tonggo dan Desa Weko Dekororo, Kecamatan Nangaroro,  mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Kamis 20 Maret 2025.

Kehadiran mereka di lembaga DPRD adalah untuk mengadukan persoalan penerbitan sertifikat tanah atas nama investor untuk kepentingan investasi pariwisata yang diduga syarat rekayasa dan cacat administrasi.

Mereka mengaku hal tersebut menjadi pemicu kegaduhan dalam masyarakat adat, baik dari Desa Tonggo maupun masyarakat Desa Weko Dekororo.

Mereka meminta agar DPRD Nagekeo memfasilitasi BPN/ATR melakukan klarifikasi menyangkut berkas permohonan penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan informasi, dugaan penyerahan tanah untuk kepentingan investasi pariwisata di Desa Tonggo seluas 70.000 meter persegi (7 Hektar).

Dua bidang tanah telah disertifikat atas nama pemegang hak, PT Proffestama Teknik Cemerlang,  dengan luas masing-masing 9.048 meter persegi (sertifikat tahun 2018) dan luas 34.483 meter persegi (sertifikat tahun 2021).

Kurang lebih 3 Hektar belum ada bukti sertifikat, diduga merupakan wilayah tanah adat Ndekododo, Desa Weko Dekororo, diduga juga diserahkan untuk investor.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 15 Maret 2025.
Dalam agenda resesnya di Puskesmas Jawakisa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Sabtu 15 Maret 2025, anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Kristianus Garo, mendengar langsung berbagai keluhan dan aspirasi tenaga kesehatan (Nakes) yang bertugas di sana.

Para Nakes dengan penuh harapan mengungkapkan dinamika perjuangan mereka dalam memberikan layanan kesehatan yang ternyata masih jauh dari kata ideal.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat, yang dilangsungkan di Aula Puskesmas Jawakisa, para Nakes mengungkapkan bahwa meski mereka telah berjuang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, kesejahteraan mereka sendiri masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan.

Salah satu keluhan utama yang mereka suarakan adalah permintaan tambahan tunjangan bagi pegawai dan tenaga kesehatan yang hingga kini belum terpenuhi.

Keamanan dan Infrastruktur Minim, Pelayanan Terganggu

Selain permasalahan kesejahteraan, para Nakes juga menyoroti keterbatasan infrastruktur yang menjadi tantangan dalam operasional Puskesmas Jawakisa.

FAKTAHUKUMMTT.COM, NAGEKEO – 14 Februari 2025.
Reses adalah masa dimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengunjungi konstituennya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan serius oleh Mbulang Lukas, SH saat masa reses pertamanya.

Bukti keseriusan Mbulang Lukas menjaring aspirasi masyarakat adalah dengan turun langsung menjumpai warga dan melakukan tatap muka untuk mendengarkan secara langsung keluh kesah masyarakat di setiap titik kunjungannya.

Saat Mbulang Lukas mengadakan pertemuan di salah satu titik di Kelurahan Lape, Jumat 14 Maret 2025 sore, masyarakat mengusulkan kepadanya terkait Perda Konservasi mata air.

Usulan tersebut bertujuan untuk menjaga dan merawat sumber-sumber mata air sehingga bisa menyuplai kebutuhan air bersih bagi masyarakat.

“Perda konservasi mata air ini sangat penting. Contoh konservasi mata air Gunung Amagelu dapat membantu menopang ketersediaan air di wilayah Kota Mbay,” ujar Yustinus Weke Wea, warga RT 09, Kelurahan Lape.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 14 Maret 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas, SH turut hadir dalam Musyawarah Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) yang berlangsung Aula Kantor Camat Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Kamis 13 Maret 2025.

Anggota DPRD dari partai Perindo tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan martabat, mengingat bahwa baik yang merencanakan maupun yang menjadi sasaran pembangunan adalah manusia yang bermartabat.

Pernyataan Mbulang Lukas menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang manusiawi dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan.

Dalam banyak kasus, perencanaan yang tidak mempertimbangkan martabat manusia dapat berujung pada kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.

Dalam konteks pembangunan daerah, perencanaan yang bermartabat berarti memastikan bahwa kebijakan yang dibuat berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Hal ini mencakup prinsip partisipasi masyarakat, keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi serta integritas dan transparansi.

Perencanaan yang baik harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapnya. Tanpa partisipasi mereka, program yang dirancang berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus merata dan adil bagi seluruh masyarakat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Februari 2025.
Forum  Eks Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar seleksi PPPK dibatalkan karena dinilai cacat hukum. Hal itu dikemukakan eks THL Kabupaten Nagekeo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Kamis 22 Februari 2025.

Ada 4 poin utama pernyataan sikap eks THL Kabupaten Nagekeo dalam RDP tersebut yakni,

1. Meminta panitia seleksi PPPK memiliki informasi atau data ril tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nagekeo.

2. Meminta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nagekeo tentang penjelasan teknis pendataan tenaga non ASN, poin a, Pemerintah Daerah dilarang mengangkat tenaga non ASN.

3. Pengadaan PPPK harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khusus pasal 99.

4. Meminta DPRD membatalkan proses seleksi PPPK di Nagekeo tahun 2024 karena diduga cacat hukum, sambil menunggu Bupati terpilih menjadi Bupati Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 10 September 2024.
Kristianus Garo, SH menjadi salah satu dari 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang resmi dilantik pada Senin, 9 September 2024.

Ia menjadi satu-satunya putra asli Rendu, Aesesa selatan yang akhirnya berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Nagekeo setelah sekian lama masyarakat Aesesa Selatan tanpa perwakilan di Parlemen Nagekeo.

Keberhasilan Kristin Garo mendapat dukungan rakyat dan meraih tiket kursi DPRD Kabupaten Nagekeo dari Partai Demokrat, melalui perjuangan yang panjang dan serangkaian dinamika yang tidak mudah atau gampang-gampang saja.

Kristin Garo tercatat berulang kali gagal dalam kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) saat dirinya masih berstatus sebagai Kader Partai Golkar.

Pada periode sebelumnya, Pileg periode 2013 – 2018 lalu, Ia nyaris melaju ke Parlemen karena meraih perolehan suara yang fantastis, namun bertengger diposisi kedua peroleh suara Partai Golkar Dapil 1 disalib Antonius Moti, Kader Partai Golkar Kecamatan Aesesa.