FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 27 Oktober 2025.
Pemerintah Kabupaten Nagekeo terus mempercepat legalisasi aset warga transmigrasi melalui kegiatan Sosialisasi Percepatan Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digelar di UPT Ikiseo Gezu, Desa Kotakeo I, Kecamatan Nangaroro, Senin 27 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Kabupaten Nagekeo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, sebagai langkah nyata mendukung program reforma agraria dan kepastian hukum atas tanah transmigrasi.

Acara dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo, Mochamad Sauki, Kabid Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Donatus Sadang, Sekcam Nangaroro,  Quido Benyamin Ngaji, Kepala Desa Kotakeo I,  Simon Nuwa, serta masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Sekcam Nangaroro, Quido Benyamin Ngaji menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mempercepat sertifikasi tanah warga transmigrasi.

“Kepastian hukum atas tanah memberi rasa aman dan semangat bagi masyarakat untuk membangun kesejahteraan,” ujarnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Juni 2025.

Proses Pensertifikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Rowa, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo menuai protes masyarakat pemilik hak Ulayat.

Sejumlah masyarakat desa Rowa yang tidak puas dengan mekanisme PTSL di Desa Rowa mendatangai Kantor DPRD Nagekeo, Senin siang, 16 Juni 2025.

Mereka menemui Lembaga DPRD Nagekeo Secara khusus komisi I DPRD Nagekeo yang membidangi Hukum dan Pemerintahan untuk mengadukan protes dan meminta solusi terhadap persoalan PTSL di Desa Rowa yang mereka nilai mengabaikan peran masyarakat sebagai pemilik ulayat.

Mereka diterima oleh Ketua Komisi I DRPD Nagekeo, Mbulang Lukas, SH berserta anggota komisinya.

Agustinus Watu, Ketua Suku Solo Ngina, Sao Kisa Mengutarakan bahwa mereka sesungguhnya sangat mendukung program PTSL di Desa Rowa, namun pihaknya keberatan terhadap proses PTSL yang mereka nilai tidak melibatkan pihaknya selaku pemilik Ulayat.

Menurut mereka, Panitia PTSL justru melibatkan pihak lain yang sesungguhnya tidak memiliki hak atas tanah ulayat mereka dalam proses tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 Agustus 2022.
Salah seorang Aparat Desa (Apdes) Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga menguasai secara sepihak tanah warisan keluarganya yang terdampak Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo.

Penguasaan sepihak terhadap tanah warisan lokasi terdampak PSN Waduk Lambo oleh Apdes Rendu Butowe berinisial BS (34), pada peta bidang tanah 522 dan 408 mendapatkan aksi protes dari Siprianus Bapa (72), keluarga dekat BS.

Siprianus Bapa (Berstatus sebagai Bapak dari BS) merupakan pemegang hak atas tanah warisan Kakek Seda Deku yang dikuasai sepihak oleh BS (Apdes Rendu Butowe).

“Saya ini berstatus sebagai Bapak, Dia (BS), balum saatnya untuk berhak terhadap tanah itu, itu tanah warisan”, Ungkap Siprianus Bapa, kepada FAKTAHUKUMNTT.COM, Selasa 30 Agustus 2022.

Siprianus mengungkapkan bahwa, Terhadap masalah tersebut sesungguhnya  BS (Apdes Rendu Butowe) sudah membuat surat  pernyataan resmi, bermeterai untuk melakukan pengalihan hak atas tanah yang telah terdaftar atas nama BS kepadanya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 22 Juli 2022.
Masyarakat Adat Suku Kawa Mengungkapkan sejumlah data dugaan Wanprestasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nagekeo dalam perkara Pengadaan tanah Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Waduk Lambo atau bendungan Mbay yang berlokasi di Lowose, Desa Rendu Butowe, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dugaan Wanprestasi tersebut mencuat ketika masyarakat Adat Kawa menemukan adanya perbedaan nominal kalkulasi uang ganti kerugian pembayaran lahan masyarakat Adat Kawa terdampak Pembangunan waduk Lambo, yang ditandatangani oleh Klemens Lae selaku Perwakilan Masyarakat Adat Kawa dengan Nominal ganti rugi pada dokumen yang di usulkan BPN Nagekeo kepada Lembaga Manejemen Aset Negara (LMAN) untuk permohonan pencairan ganti kerugian tahap ke dua. Selisih nominal ganti kerugian tersebut kurang lebih mencapai 76 juta rupiah.

Ferdinandus Dhosa, Salah satu tokoh muda Masyarakat Adat Kawa mengemukakan bahwa, Pihaknya telah Mengajukan keberatan dan Permohonan Klarifikasi perihal adanya selisih nominal ganti rugi yang mencapai puluhan juta rupiah tersebut kepada BPN Nagekeo. Kepala BPN Nagekeo, Dominikus B. Insatuan Mengakui bahwa hal tersebut merupakan Kelemahan dan kekeliruan pihak BPN Nagekeo. Namun, hingga hari ini, masyarakat Adat Kawa belum mendapatkan kepastian dari BPN Nagekeo perihal dikabulkannya Permohonan Klarifikasi dan keberatan yang disampaikan oleh masyarakat Adat Kawa mengenai selisih nominal ganti kerugian tersebut.

“Kami ada temukan selisih ganti untung antara berkas yang Om Klemens (Klemens Lae, red) tanda tangan dengan berkas yang di kirim ke LMAN itu, hampir 70 juta lebih. Kami telah Sampaikan keberatan ke BPN, Pak Kakan akui itu bagian dari kekeliruan mereka, hanya kami belum tahu secara pasti sampai hari ini, apakah data mereka sudah rubah sesuai dengan keberatan dan Klarifikasi kami atau tidak?, kami belum tahu persis” Ungkap Ferdin kepada FAKTAHUKUMNTT.COM, Jumat, 23 Juli 2022.