FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Juli 2025.

Masyarakat Adat Rendu dari 3 Suku yakni Redu, Isa dan Gaja di Desa Rendu Butowe mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin, 21 Juli 2025.

Ketua Suku Isa, Gaspar Sugi, Ketua Suku Gaja, Leonardus Suru dan Kawan-kawan hadir langsung menemui anggota DPRD Nagekeo sedangkan Gabriel Bedi, Ketua Suku Redu tidak sempat hadir karena sedang dalam urusan adat.

Tujuan mereka bertemu DPRD adalah mengadu tentang peristiwa pertemuan 27 Mei 2025 yang difasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo di Kantor Badan Petanahan Nasional (BPN) tentang kesepakatan penunjukan perwakilan penerimaan uang ganti rugi Proyek Strategis Nasional (PSN) waduk Lambo pada 14 bidang tanah tanah ulayat Redu, Isa dan Gaja.

Kesepakatan pertemuan yang di fasilitasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo dinilai merugikan mereka dan melanggar Keputusan Kesepakatan Perjanjian Damai (Dading) di Pengendalian Ngeri Bajawa tentang perkara Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW.

Kehadiran masyarakat adat dari 3 suku di Desa Rendu Butowe diterima oleh Pimpinan DPRD dan anggota diantaranya Ketua DPRD Nagekeo, Shafar, Wakil Ketua II, Yohanes Siga, Ketua Komisi 2, Dorus Goa, Sekretaris Komisi 1, Kristianus Garo dan anggota DPRD lainya, Ansel Waja.

Setelah mendengarkan aspirasi masyarakat DPRD bersepakat akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait dalam jangka waktu dekat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 10 Juni 2025.

Penunjukan Wunibaldus Wedo sebagai penerima kuasa untuk menerima ganti rugi tanah di lokasi pembangunan Waduk Mbay – Lambo sebesar Rp 21, 8 Miliar berpotensi dibatalkan.

Kesepakatan dibalik penunjukan Wunibaldus Wedo disinyalir hanya menjadi akal – akalan dari pihak- pihak tertentu yang ingin menguasai dana ganti rugi tersebut serta sangat bertentangan dengan Akta Dading yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasca mediasi yang diinisiasi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo pada 27 Mei 2025 lalu, tiga pihak yakni Kristoforus Lado, Tadeus Betu, dan Gabriel Bedi telah melayangkan surat keberatan. Mereka meminta pembatalan berita acara penunjukan Wunibaldus Wedo sebagai kuasa penerima ganti rugi atas 14 bidang tanah di lokasi pembangunan Waduk Mbay–Lambo.

Menurut Kristoforus Lado, langkah tersebut diambil karena ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proses mediasi yang dinilai menguntungkan satu pihak.

“Sejak awal, saat membaca surat undangan dari Kantor Pertanahan Nagekeo, kami sudah menduga ada permainan,” ujar Kristoforus kepada Fakta Hukum NTT, Selasa 10 Juni 2025.

Kisruh ini bermula dari undangan mediasi yang dikeluarkan secara tiba-tiba oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo kepada pihak-pihak yang sebelumnya bersengketa dalam perkara perdata Nomor 02/PDT.G/2023/PN.BJW di Pengadilan Negeri Bajawa. Sengketa terkait kepemilikan atas 14 bidang tanah tersebut sebenarnya telah diselesaikan melalui akta dading pada 8 Juni 2023.