FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Januari 2025.

Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi mencanangkan tahun 2026 sebagai Tahun Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kegiatan launching yang digelar di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo, Senin, 19 Januari 2025.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo sebagai langkah strategis untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Launching tersebut menjadi momentum awal dalam membangun komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat, guna mengoptimalkan pengelolaan dan peningkatan PAD secara efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Nagekeo, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nagekeo, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat se-Kabupaten Nagekeo, serta perwakilan dari Badan Pertanahan.

Menurut Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah, Hildegardis Muta Kasi, Dalam rangka mencapai target tersebut, Pemkab Nagekeo telah menyiapkan berbagai strategi optimalisasi, antara lain peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, integrasi data antar perangkat daerah, penyesuaian regulasi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta percepatan digitalisasi sistem pemungutan pendapatan daerah.

” Pemerintah daerah juga akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, termasuk penataan database objek pajak PBB melalui pemetaan digital berbasis drone, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLUD, ” kata Hildegardis.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 September 2022.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sedang melakukan kegiatan penertiban dan penegakkan Peraturan Daerah (Perdana) di wilayah kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Upaya penegakkan Perda dimaksud menyasar pada seluruh pelaku usaha di kabupaten Nagekeo, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Nagekeo yang dinilai masih sangat kecil.

Kegiatan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, pasal 5 huruf a yang menerangkan bahwa, Tugas Satuan Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dasar Hukum yang menjadi alas penegakkan Perda yang di jalan Satpol PP kabupaten Nagekeo antara lain.

Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 DPRD Kabupaten Manggarai Timur (Matim), meninggalkan sederet catatan. Dalam rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Matim tersebut, DPRD menyoroti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkinerja rendah, pada pemerintahan Bupati Agas Andreas di tahun 2021 lalu.

Ketua Pansus LKPJ, Gregorius Gonis Bajang menyampaikan secara umum keuangan daerah Matim tahun 2021, dimana mengalami penurunan yang signifikan. Hal tersebut, kata Gonis, terlihat dari realisasi Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) yang tidak seimbang dari target yang telah ditetapkan.

“Kita menyoroti OPD khusus yang membidangi atau mengurus PAD. Hasil Pansus kita, OPD seperti Pajak Galian C di Badan Keuangan, target Rp 15 miliar tapi tercapai hanya Rp 6 miliar. Terus dari Pajak Bumi dan Bangunan, target Rp 5 miliar, capaiannya hanya Rp 2 miliar. Demikian pun OPD PUPR, target pendapatan IMB Rp 5 miliar, namun capaiannya hanya Rp 48 juta. Sementara pos pendapatan lain capaiannya di bawah 50 persen semua. Dengan kondisi seperti ini, pendapatan kita sangat kecil,” kritik Gonis kepada RakyatNTT, Kamis (28/4/2022).

Dia menuturkan, jika pada pelaksanaan menggali PAD, pemerintah menemui hambatan karena regulasi, maka mestinya pemerintah harus membuka diri dan melakukan komunikasi. “Kalau ada alasan karena regulasi, harusnya pemerintah melakukan komunikasi dan konsultasi, supaya bisa berjalan,” kata Gonis.