FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Kehadiran tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam rangka melakukan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo mendapatkan Apresiasi dari Mbulang Lukas, SH.

Mbulang Lukas, SH merupakan salah tokoh penting di Kabupaten Nagekeo. Ia merupakan praktisi hukum, pengacara kondang yang sangat disegani.

Mbulang Lukas, SH juga merupakan Ketua Persekutuan  Masyarakat  Adat Suku Dhawe. Salah satu komunitas adat terbesar di Kabupaten Nagekeo yang memiliki andil terhadap keberadaan pemerintahan Kabupaten Nagekeo.

Ihwal kehadiran tim KPK di Kabupaten Nagekeo, Mbulang Lukas berpendapat bahwa hal tersebut patut diapresiasi dan jangan dipolitisasi, digiring dalam isu politik untuk mencederai paslon tertentu dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Nagekeo Tahun 2024.

Kehadiran Tim KPK RI di Kabupaten Nagekeo dalam rangka rakor pencegahan korupsi harus dinilai positif sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan benar, bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri ungkap daftar provinsi terkorup di Indonesia dari tahun 2004 hingga 2020. Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil meraih urutan ke 22 dari total keseluruhan 25 provinsi.

Komjen Firli Bahuri menyebut dari 34 provinsi di Indonesia, ada 25 provinsi yang mengalami kasus korupsi.

“Dari sebaran 34 provinsi, 25 daerah itu pernah terlibat korupsi, ini memprihatinkan bagi kita,” ujar Firli sebagaimana dilansir beritanegeriku.com, 13 April 2022

KPK kemudian membuat daftar provinsi terkorup dengan data yang diambil dari kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.