FAKTAHUKUMNTT.COM, KUPANG – 5 Mei 2023.
Aliansi Mahasiswa Peduli Nagekeo (AMPN) propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar demonstrasi di kantor Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), Jumat 5 Mei 2023.

Aliansi Mahasiswa Peduli Nagekeo (AMPN) NTT yang terdiri dari tiga organisasi yaitu PMKRI Cabang Kupang, GMNI Cabang Kupang dan Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo (PERMASNA) Kupang.

Aliansi Mahasiswa Peduli Nagekeo menyebut Kapolres Nagekeo rendah moralitas, cacat berpikir dan tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai aparat penegak hukum.

Pernyataan tersebut mendasari viralnya informasi publik perihal perbuatan tidak terpuji Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata menancapkan sangkur saat berdiskusi dengan masyarakat serta adanya dugaan kriminalisasi jurnalis oleh Kapolres Nagekeo.

AMPN NTT dalam pernyataan sikapnya, Mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo segera mencopot Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata karena dinilai tidak layak memimpin institusi Polri di wilayah hukum kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, KUPANG – 5 Mei 2023.
Aliansi Mahasiswa Peduli Nagekeo (AMPN) menggelar unjuk rasa di Mako Kepolisian Daerah (Mapolda) Nusa Tenggara Timur NTT, pada hari ini, Jumat 5 Mei 2023.

Massa aksi yang terdiri dari Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Perhimpunan Mahasiswa Asal Nagekeo (Permasna) Kupang bergerak dari Marga Siwa PMRI Kupang menuju Kantor Polda NTT dengan jalan kaki (Longmarch).

Mahasiswa dari 3 Organisasi tersebut menyenter dinamika persoalan di kabupaten Nagekeo, NTT dan membawahi 2 tuntutan utama yakni mencopot Kapolres Nagekeo, AKBP Yudha Pranata dan mengusut tuntas Dugaan Kasus Korupsi Pasar Danga di kabupaten Nagekeo.

Aksi Damai Aliansi Mahasiswa Peduli Nagekeo (AMPN) dibawah koordinasi Mantan Ketua Permasna Kupang, Juga merupakan anggota PMKRI Cabang Kupang, Jefri Meo yang bertanggungjawab sebagai Koordinasi Lapangan (Korlap). (Tenda)

Nagekeo, Faktahukumntt.com – Rabu, 29 September 2021.

Geliat masyarakat adat Labo, Lele dan Kawa (Labolewa) sebagai terdampak pembangunan waduk Lambo dalam memperjuangkan hak-haknya semakin gencar dilakukan.

Buntut dari aksi penyegelan kantor desa yang dinilai tidak mampu menggugah hati pemerintahan untuk menanggapi tuntutan masyarakat adat terkait hak-hak masyarakat yang tidak terakomodir, kini masyarakat menggelar aksi masa atau demonstrasi dan melayangkan sejumlah tuntutan.

Aksi masa tersebut terlaksana pada Rabu (29/09/2021), bertempat di kantor desa Labolewa, kecamatan Aesesa, kabupaten Nagekeo, propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Beberapa tuntutan masyarakat adat Labolewa antara lain menuntut agar pemerintah bersikap transparan  terhadap data tanah ulayat hasil klarifikasi masyarakat adat.

Masyarakat adat Labolewa secara tegas menyatakan mendukung pembangunan waduk Lambo, namun mereka menuntut agar pemerintahan dan Tim pengadaan tanah mengakomodir hak-hak ulayat masyarakat adat Labolewa.

Mereka secara tegas  menyatakan, aktifitas pembangunan waduk Lambo dihentikan sementara waktu, jika hak-hak ulayat masyarakat adat Labolewa belum dipastikan.

Masyarakat adat Labolewa  menuntut agar Polri memeriksa  para mafia tanah dalam urusan waduk Lambo karena terindikasi ada upaya penggelapan tanah masyarakat adat dan penguasaan sepihak oleh oknum tertentu.

Masyarakat adat menyatakan jika pemerintahan desa tidak mampu Mengakomodir tuntutan masyarakat adat Labolewa, maka mereka memerintahkan kepala desa Labolewa mundur dari jabatannya.