FAKTAHUKIMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Januari 2025.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam kurun waktu tiga hari, terhitung sejak 25 hingga 27 Januari 2026.

Berdasarkan data resmi BMKG, kondisi cuaca di wilayah NTT menunjukkan peningkatan intensitas yang signifikan. Pada 25 Januari 2026, sebagian wilayah NTT berpotensi mengalami angin kencang.

Selanjutnya, pada 26 Januari 2026, cuaca diperkirakan berupa hujan ringan hingga sedang disertai angin kencang. Puncaknya, pada 27 Januari 2026, BMKG memprediksi terjadinya hujan lebat hingga sangat lebat yang disertai angin kencang.

Sejumlah kabupaten dan kota di NTT ditetapkan berstatus waspada terhadap dampak angin kencang, antara lain Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.

]]> https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/bmkg-atasi-krisis-air/ https://nagekeo.faktahukumntt.com/nasional/bmkg-atasi-krisis-air/#respond Wed, 18 Oct 2023 04:05:00 +0000 https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=10075 BMKG: Teknologi dan Kearifan Lokal Jadi Juru Kunci Atasi Krisis Air. 

FAKTAHUKUMNTT.COM, JAKARTA – 18 Oktober 2023.
Dwikorita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut perpaduan teknologi dan kearifan lokal (local wisdom) menjadi jurus ampuh mengatasi kesenjangan kapasitas dan ketangguhan sebuah negara dalam mengatasi krisis air akibat perubahan iklim.

Menurutnya, saat ini terjadi kesenjangan yang lebar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas sosial-ekonomi dan teknologi yang sangat berpengaruh dalam mewujudkan ketangguhan bangsa-bangsa di negara tersebut.

Hal ini berimbas pada ketangguhan suatu negara dalam beradaptasi dan memitigasi dampak perubahan iklim, terutama terkait dampak terhadap ketersediaan air, pangan dan energi.

“Indonesia sendiri relatif memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat menutup kesenjangan tersebut,” ungkap Dwikorita dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Senin (16/10/2023).

Dwikorita mengatakan, berdasarkan laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization – WMO), 60% kerugian bencana di negara maju terjadi akibat perubahan iklim, namun dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1%.

Lain halnya, dengan negara berkembang, lanjut dia, dimana 7% dari bencana bisa menyebabkan hantaman kuat hingga 5-30% terhadap PDB mereka.

Sedangkan bagi negara kepulauan, 20 % dari bencana dapat berakibat kerugian hingga 50% bagi PDB mereka.

Bagi beberapa negara, tambah Dwikorita, bahkan bisa mengakibatkan kerugian hingga 100% PDB.

Situasi ini, kata dia, akan semakin memperparah kesenjangan ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan dan ketangguhan masyarakat dalam beradaptasi dan memitigasi perubahan iklim.

Berdasarkan data WMO, kerugian ekonomi dunia dari kejadian ekstrem cuaca, iklim, dan air terbukti meningkat pesat.

Selama periode 2010 – 2019, kerugiannya mencapai US$1.476,2 miliar.

Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan dengan dekade 2000 – 2009 yang tercatat sebesar US$997,9 miliar.

Sementara dalam kurun waktu 1990 – 1999, kerugian yang terjadi berkisar US$906,4 miliar dan dekade 1980 – 1989 hanya sebesar US$305,5 miliar.

“Negara-negara maju mungkin menganggap persoalan ini adalah persoalan sepele, namun bagi negara berkembang, kepulauan, dan miskin persoalan ini dampaknya bisa sangat parah kemana-mana karena ketidakberdayaan mereka,” imbuhnya.

Dwikorita menegaskan, kepemilikan teknologi yang mumpuni dapat meminimalisir risiko bencana akibat perubahan iklim yang dihadapi.

Dicontohkan Dwikorita, bagaimana BMKG berperan sebagai penyedia informasi dan data cuaca dan iklim. Lewat data dan informasi tersebut, daerah-daerah bisa melakukan berbagai langkah pencegahan, mitigasi ataupun pengurangan risiko bencana, sebelum bencana terjadi.

Maka dari itu, Dwikorita menegaskan bahwa World Water Forum (WWF) yang akan dilangsungkan di Bali pada 18-24 Mei 2024 mendatang dapat menjadi momentum kolaborasi dalam upaya utk menutup kensenjangan antar bangsa, untuk lebih dini dalam mengantisipasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global ataupun regional dan lokal.

Menurutnya, untuk mengantisipasi krisis air yang akan terjadi, butuh keterlibatan berbagai pihak, diantaranya Pihak Pemerintah, Akdemisi/Ilmuwan, Pihak Swasta, Masyarakat dan Media.

Dwikorita menerangkan, bahwa WWF menjadi satu-satunya forum air global terbesar di dunia yang membahas isu air global melalui 3 proses yang terintegrasi, yaitu proses tematik (berbasis sains), proses regional (yang memperhatikan berbagai faktor atau keunikan lokal dan regional), serta proses politik yang sangat penting dalam mewujudkan kebijakan publik yang mengikat secara hukum, yang ditetapkan berdasarkan input dari Proses Thematic (Science-based) dan Proses Regional.

WWF mengeksplorasi enam proses tematik penting, yakni water security and prosperity, water for human and nature, disaster risk reduction and management, governance, cooperation, and hydro-diplomacy, sustainable water finance, and knowledge and innovation.

Pada proses regional nantinya akan membahas mengenai pengelolaan air berdasarkan kebutuhan kawasan yang meliputi Mediterania, Asia Pasifik, Afrika, dan Amerika.

Sedangkan pada proses politik akan berdiskusi mengenai permasalahan air global dengan para pemimpin dari berbagai level mulai dari head of states, ministerials, parliamentarians, basin authorities, hingga otoritas lokal.

“BMKG berharap, dalam forum WWF nanti, Indonesia dapat mendorong peningkatan kesetaraan, keadilan antar seluruh negara di dunia dalam menghadapi krisis akibat perubahan iklim melalui kolaborasi penguatan kapasitas berbasis sains dan teknologi yang blended atau terintegrasi dengan kearifan lokal,” pungkasnya.

SIARAN PERS 
Sumber: Website BMKG

FAKTAHUKUMNTT.COM, JAKARTA – 15 Februari 2023.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau di tahun 2023 akan lebih kering jika dibandingkan dengan periode tiga tahun terakhir (2020-2022).

Dikutip dari siaran pers pada laman resmi BMKG, Menyikapi situasi kemarau kering tahun 2023, Kepala BMKG mengajak masyarakat melakukan panen air hujan (menampung) sebagai langkah mitigasi musim kemarau.

“Mumpung saat ini hujan masih turun, maka kami mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pemerintah daerah untuk melakukan aksi panen hujan dengan cara menampungnya menggunakan tandon air atau bak penampung,” ungkap Dwikorita usai Kick-off 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu 15 Februari 2023.

Himbauan kepala BMKG untuk menampung air hujan diprioritaskan kepada daerah-daerah rawan kekeringan untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat musim kemarau.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Februari 2023.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi kemunculan 3 bibit siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia. Kondisi ini berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem di sejumlah daerah selama sepekan kedepan (6-12 Februari 2023).

Dikutip dari siaran pers, BMKG, Mingu, 5 Februari 2022. Deputi Meteorologi, Guswanto menerangkan, berdasarkan prakiraan berbasis dampak, wilayah dengan potensi SIAGA potensi dampak hujan lebat periode tanggal 6 – 7 Februari 2023 perlu diwaspadai di sebagian wilayah Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Maluku.

Khusus Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), kata Guswanto, berdasarkan prakiraan berbasis dampak, wilayah dengan potensi WASPADA dan SIAGA potensi dampak hujan lebat periode tanggal 6 – 7 Februari 2023.

Sebagian wilayah NTT yang berstatus SIAGA adalah Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai, Manggarai Barat dan Sumba Barat Daya. Sedangkan wilayah NTT yang berstatus WASPADA adalah Sumba Tengah, Ende, Nagekeo, Manggarai Timur, Kota Kupang, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Belu, Kupang, Timor Tengah Utara, Alor, Rote Ndao, Malaka, Flores Timur dan Sumba Timur.

“Kemunculan tiga bibit siklon ini juga berpotensi mengakibatkan gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 6 – 12 Februari 2023 dengan tinggi gelombang bervariasi mulai dari 1,25 – 6 meter,” ujarnya.

Salah satunya potensi cuaca ekstrim adalah curah hujan lebat dan angin kencang di wilayah NTT pada beberapa hari antara tanggal 3 sampai 9 April 2021.

Hal tersebut dikutip dari lamam resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) Republik Indonesia, yang disampaikan oleh Dr. Raditya Jati, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB pada senin (05/04/2021).

Raditya juga menyampaikan Perkembangan terkini bencana banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Flores Timur, propinsi NTT pada Senin (5/4), pukul 05.00 WIB.