FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 11 Februari 2026.

Hendrikus Dhenga, SH, Kuasa Hukum, Anton Sukadame Wangge,  menilai pernyataan Kosmas Jo Oko yang menyampaikan ke publik terkait status tersangka kliennya merupakan upaya untuk merusak citra Anton Sukadame Dame Wangge selaku anggota DPRD Nagekeo.

Kosmas Jo Oko merupakan pengecara dari Margaretha Bai (pelapor) yang merupakan saudari kandung Anton Sukadame Wangge.

Perkara ini merupakan persoalan internal keluarga yang berhubungan dengan adat dan budaya, kemudian meluas menjadi persoalan hukum diduga akibat ketidak pahaman Margaretha Bai dan anak-anaknya terkait pranata adat dan budaya, teristimewa penghormatan terhadap saudara dan paman dalam konteks budaya.

Hendrikus Dhenga, SH menilai pernyataan Kosmas Jo Oko terkait  status tersangka Kliennya, mendahului keterangan resmi Polsek Nangaroro merupakan sebuah tindakan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Ia menduga ada motif lain yang ikut dimainkan dalam perkara yang melibatkan klienya dengan tujuan merusak citra Anton Sukadame Wangge yang merupakan pejabat publik yakni anggota DPRD Nagekeo.

“sebenarnya kewenangan untuk menyatakan tersangka adalah penyidik Polsek Nangaroro. Klien saya diduga melakukan penghinaan, pasal yang diterapkan adalah pasal 315 dengan ancaman maksimal 3 bulan saja. statusnya masih dugaan. Bagi saya pernyataannya (Kosmas Jo Oko) di media sudah sangat merugikan klien saya yang notabene adalah anggota DPRD. Saya menduga ada upaya terselubung untuk menghancurkan popularitas atau karir klien saya”, ungkap Hendrikus Dhenga.

Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Kosmas Jo Oko terkait status tersangka kliennya terlalu dini disampaikan ke publik mendahului pernyataan resmi penyidik Polsek Nangaroro. Hal tersebut merupakan penggiringan opini publik yang mengarah pada pencemaran nama baik kliennya.

Seperti yang telah diberitakan media online Mindonews.com, Anggota DPRD Fraksi Golkar ini, mengkritisi kerumunan masa, pada kegiatan peletakan batu pertama, pembangunan Gedung Perpustakaan kabupaten Nagekeo oleh Bupati Johanes Don Bosco Do, Senin (26/07/2021) lalu.

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Nagekeo, menilai Pemda  Nagekeo  tidak konsisten dalam menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19, khususnya perihal larangan bekumpul.

Anton kemudian Beranggapan penerapan aturan oleh pemerintah cenderung tajam kebawah namun tumpul keatas.

Muhayan Amir, Kasat Pol PP kabupaten Nagekeo, Juga selaku Ketua Penegak Hukum dan Disiplin, Satgas covid-19 kabupaten Nagekeo, menanggapi hal tersebut dengan menyampaikan Klarifikasi.

Kepada Faktahukumntt.com, Muhayan menjelaskan bahwa tata laksana peletakkan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan kebupaten Nagekeo dilaksanakan sesuai Protap yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Instruksi Mendagri no 26 tahun 2021, poin 9 (i) yang menerangkan  kapasitas masa yang hadir maksimal 25% dari biasanya.

Muhayan menambahkan bahwa, acara peletakan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan tersebut hanya dihadiri oleh beberapa orang saja, dan pelaksanaannya dilakukan dengan cepat dan singkat.

“Kejadian kerumunan kemarin hanya merupakan upacara peletakan batu pertama pembangunan gedung perpustakaan oleh ketua suku dhawe. Yang hadir hanya beberapa orang saja dan dilaksanakan dengan waktu yang sangat singkat, cepat dengan kapasitas yang terbatas, tetap mematuhi prokes covid 19 dan selalu dalam pengawasan satgas. ” Jelas Muhayan.

Sebagai Kasat Pol PP, Ia merasa penting untuk menyampaikan klarifikasi untuk mengentas anggapan miring dari Masyarakat. Hal tersebut tidak berniat untuk membantah apa yang telah disampaikan para pejabat melainkan untuk meluruskan informasi demi menjaga martabat Bupati dan DPRD.

Muhayan berharap agar  masyarakat
tetap mempercayai pihaknya dalam upaya menegakan prokes demi keselamatan masyarakat Kabupaten Nagekeo.

“Saya berharap kita semua tetap mematuhi prokol kesehatan dan mematuhi himbauan pemerintah” Ujarnya. (***)