Tentang Perkapolri Nomor 23 Tahun 2010
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 23 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peraturan Kapolri (Perkapolri) yang berfungsi sebagai pedoman internal institusi Polri dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas pungli.
Isi Pokok Perkapolri No. 23 Tahun 2010
Beberapa poin penting dalam Perkapolri ini antara lain, bertujuan untuk menjamin pelayanan publik oleh kepolisian sesuai prinsip keadilan, keterbukaan, partisipatif, dan tanpa diskriminasi.
Jenis Pelayanan Publik
Jenis pelayanan publik Meliputi, Laporan atau pengaduan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK), Izin keramaian dan Pelayanan lalu lintas (SIM, STNK, BPKB, dll.)
Prinsip Pelayanan
Gratis untuk jenis layanan tertentu, seperti laporan kehilangan atau pengaduan. Biaya hanya berlaku jika ditetapkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), misalnya untuk pembuatan SKCK atau SIM.
Pengawasan dan Pengaduan
Masyarakat berhak melapor jika menemukan penyimpangan layanan, termasuk pungutan liar (pungli). Disediakan mekanisme pelaporan melalui Propam, Ombudsman, atau saluran pengaduan publik.
Dalam konteks pengurusan surat kehilangan, Perkapolri ini menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan biaya. Layanan tersebut adalah bentuk kewajiban negara kepada warga dalam penanganan peristiwa kehilangan barang atau dokumen penting. (Tenda)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
