Kisruh PTSL di Desa Rowa, Suku Solo Ngina Saling Klaim: Proses Pensertifikatan Ditangguhkan

Konflik mencuat setelah adanya surat permohonan pembatalan pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah tertanggal 19 Maret 2025 dari pihak Suku Pou Loi Kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo, serta surat keberatan tertanggal 26 Mei 2025 dari Suku Solo Ngina Sa’o Kisa yang ditujukan kepada Camat Boawae.

Beberapa fungsionaris adat dari Suku Solo Ngina Sao Kisa, Ebu Lo’o, dan Pou Loi bahkan datang langsung bertemu DPRD Nagekeo pada  tanggal 12 dan 16 Juni 2025 untuk menyuarakan keberatan mereka.

Program PTSL dari BPN dengan kuota 1.000 persil di Desa Rowa telah didahului dengan sosialisasi, yang disambut antusias oleh masyarakat. Namun, saat pengukuran dilakukan oleh tim pertanahan, muncul keberatan dari sejumlah suku, termasuk Pou Loi, Ebu Lo’o dan Solo Ngina Sa’o Kisa.

Meski telah dilakukan mediasi oleh panitia PTSL, Kepala Desa, dan Camat Boawae, khusus dalam Suku Solo Ngina, konflik tidak dapat diselesaikan karena kedua belah pihak tetap bersikukuh atas klaimnya.

Menurut pernyataan dari Sa’o Kisa, mereka adalah keturunan Ebu Robe Ga’e yang telah lama bermukim di Rowa. Mereka mengklaim batas tanah ulayat mereka meliputi Ulu Hobosolo dan Eko Leko Lala merupakan milik Ebu Meo Lalo.

Sementara itu, pihak Sa’o Rajo Gega menyatakan berasal dari keturunan Ebu Gega Ga’e yang berasal dari wilayah Solo, dan menyatakan tanah tersebut milik Ebu Meo Lalo dengan batas wilayah adat Ulu Suku Lele Eko Pouloi.

Fakta menunjukkan bahwa Ebu Robe Ga’e dan Ebu Gega Ga’e adalah kakak beradik kandung, namun perbedaan pandangan adat dan garis keturunan membuat masing-masing tetap mempertahankan klaim atas tanah tersebut.