Konflik Tanah Di Desa Wololelu, BPN Nagekeo Diminta Batalkan Penerbitan SHM, Penjabat Kades Diduga Terlibat Mafia

Konflik Tanah Di Desa Wololelu, BPN Nagekeo Diminta Batalkan Penerbitan SHM, Penjabat Kades Diduga Terlibat Mafia

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Maret 2026.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo diminta untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sejumlah obyek tanah di Desa Wololelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang diajukan oleh pemohon atas nama Laurentius Laki.

Permohonan pembatalan kepada BPN Nagekeo yang diajukan oleh Hendrikus Dhenga, SH mewakili kliennya yang merupakan keturunan lurus almarhum Wilhelmus Wedo dan Almarhum Felix Mola berserta Ebu Mosa Mogi yang diklaim memiliki hak atas obyek tanah yang diajukan pemohon.

Hendrikus Dhenga menegaskan bahwa kliennya telah menguasai obyek bidang tanah yang dimaksud selama puluhan tahun yang dibuktikan dengan tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Klien saya Juga merupakan ahli waris lurus dan selama ini menguasai tanah dengan cara mengelola dan memanfaatkan tanah puluhan tahun yang dibuktikan dengan SPPT selalu dibayar oleh klien saya terhadap seluruh obyek tanah warisan tersebut”, tegas Hendrikus.

Ia mengutarakan bahwa kliennya mengakui masih memiliki hubungan darah dengan Laurentius Laki, Namun belum pernah melakukan kesepakatan apapun terhadap pembagian hak warisan bidang tanah warisan almarhum Wilhelmus Wedo dan Ebu Mosa Mogi termasuk mendatangi berita acara mediasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

Menurutnya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mauponggo tanggal 4 November 2025 yang melibatkan kliennya tidak pernah membuahkan kesepakatan bersama Laurentius Laki maupun Paulinus Mere Wedo tentang pembagian warisan atas tanah almarhum Wilhelmus Wedo.

Ia menegaskan bahwa akan melakukan upaya hukum terhadap Penjabat Kepala Desa, Wololelu yang dinilai telah melakukan persekongkolan jahat yang merugikan Kliennya, dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor PEM.042.2/WLL/165/12/2025 sampai dengan surat Nomor PEM.042.2/WLL/176/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 atas tanah warisan yang merupakan hak milik Kliennya.

“Kami menduga adanya mafia tanah yang melibatkan Penjabat Kepala Desa karena telah menerbitkan surat keterangan tanah yang jelas-jelas masih berkonflik dan belum jelas statusnya karena klien kami belum pernah membuat kesepakatan pembagian hak warisan tanah tersebut. Lalu penerbitan SKT dasarnya apa?. Terhadap Penjabat kepala Desa kita akan melakukan upaya hukum karena dinilai bersekongkol untuk merugikan Klien kami”, Tegas Endi, Advokat Peradi asal Nagekeo.

Ia kembali menandaskan bahwa mendasari sejumlah fakta terhadap obyek bidang tanah warisan almarhum Wilhelmus Wedo dan Tanah Warisan Ebu Mosa Mogi maka dengan tegas ia meminta agar BPN Nagekeo segera membatalkan Permohonan pensertifikatan tanah oleh Lorentius Laki.

“Kami meminta BPN Nagekeo segera membatalkan proses pensertifikatan tanah atas nama pemohon Laurentius Laki terhadap bidang tanah warisan almarhum Wilhelmus Wedo dan Ebu Mosa Mogi di Desa Wololelu, Kecamatan Mauponggo. Kami akan terus melakukan upaya hukum demi kepentingan klien kami dan menegaskan kembali hak-hak mereka”, pungkasnya.

Hingga  berita ini diterbitkan, Penjabat Kepala Desa Wololelu dan Lorentius Laki belum berhasil dikonfirmasi.(TENDA)