FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 1 Juni 2026

Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Senin, 1 Juni 2026, dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat persatuan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Partai Buruh Kabupaten Nagekeo, James Bisara, yang baru saja dipercaya menahkodai partai tersebut untuk periode 2026–2031.

Penunjukan James Bisara sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Nagekeo ditetapkan melalui Surat Keputusan Komite Eksekutif Partai Buruh Nomor 19.18.1/V/2026 tentang Susunan Pengurus Partai Buruh Kabupaten Nagekeo Masa Bakti 2026–2031. Ia menggantikan Marten Palu yang sebelumnya memimpin partai tersebut.

Dalam refleksinya memperingati Hari Lahir Pancasila, James Bisara menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tetap menjadi pedoman utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam proses pembangunan di Kabupaten Nagekeo.

“Mari jadikan Pancasila sebagai landasan dalam membangun Kabupaten Nagekeo yang maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, perbedaan pandangan, serta dinamika sosial kemasyarakatan, semangat persatuan dan gotong royong harus terus menjadi kekuatan utama masyarakat Nagekeo,” ujar James.

Menurutnya, Pancasila bukan sekadar dasar negara yang diperingati setiap tahun, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap saling menghormati, menjunjung tinggi toleransi, serta mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok maupun golongan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 27 Mei 2026
Pemerintah Kabupaten Nagekeo menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kepada umat Muslim di Maunori, Kecamatan Keo Tengah, Selasa, 26 Mei 2026.

Penyerahan bantuan tersebut bukan sekadar simbol perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, tetapi juga menjadi momentum memperkuat nilai toleransi, persaudaraan, dan solidaritas sosial di tengah keberagaman masyarakat Nagekeo.

Bantuan sapi kurban diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, di halaman Masjid Baiturrahman Maunori.

Turut hadir Plt. Kabag Kesra Setda Nagekeo, Camat Keo Tengah, Kepala Desa Mbaenuamuri, Imam Masjid, serta umat Muslim setempat.

Sapi kurban bantuan Presiden RI tersebut merupakan sapi jantan jenis Simental Limosin berusia dua tahun dengan bobot mencapai 851 kilogram.

Bantuan itu disalurkan melalui Pemerintah Kabupaten Nagekeo kepada Masjid Baiturrahman Maunori sebagai bagian dari program bantuan kemasyarakatan hewan kurban Presiden RI yang menjangkau masjid-masjid di 38 provinsi di Indonesia.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO –  21 April 2026.
Sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam melindungi perempuan dan anak, Yayasan Plan Indonesia melalui Program Implementation Area (PIA) Nagekeo menggelar Workshop Penguatan Mekanisme Perlindungan Anak di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Selasa   21 April 2026.

Workshop yang melibatkan berbagai unsur masyarakat ini menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat mekanisme perlindungan anak dan perempuan di tingkat Kecamatan Boawae.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur pemerintah kecamatan dan desa, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, satuan pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta kaum muda. Seluruh peserta menyatakan komitmen bersama sebagai simbol keteguhan hati dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan.

Semua pihak menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis gender, kehamilan remaja, serta pernikahan usia anak, merupakan persoalan serius yang berdampak luas terhadap masa depan generasi dan kualitas kehidupan masyarakat.

Dalam forum tersebut, berbagai pihak juga mengakui masih adanya sejumlah hambatan dan tantangan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. Tantangan tersebut antara lain rendahnya pelaporan kasus, stigma sosial dan budaya yang menghambat korban untuk bersuara, belum optimalnya sistem koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan pemahaman dalam penanganan kasus yang sensitif gender.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO –  15 April 2026.
Kecelakaan lalu lintas tragis terjadi di jalur Trans Bajawa–Nangaroro, tepatnya di Kampung Fataleke, Desa Bidoa, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 15 April 2026.

Peristiwa tersebut mengakibatkan dua aparatur Desa Degalea meninggal dunia di tempat kejadian.

Informasi yang dihimpun dari Kapolsek Nangaroro, Iptu Juliardi Sinambela, S.H., M.H, kecelakaan terjadi sekitar pukul 12.15 Wita, melibatkan satu unit mobil truk box dan satu unit sepeda motor.

Identitas Korban

Dua korban yang meninggal dunia merupakan perangkat Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, yakni,

Pengendara Sepeda Motor

Nama: Ermelinda Izu
Umur: 37 tahun
Jenis Kelamin: Perempuan
Jabatan: Sekretaris Desa Degalea
Alamat: Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo

Penumpang Sepeda Motor

Nama: Silvester Goa
Umur: 40 tahun
Jenis Kelamin: Laki-laki
Jabatan: Bendahara Desa Degalea
Alamat: Desa Degalea, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo

Kedua korban dinyatakan meninggal dunia (MD) akibat kecelakaan tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Maret 2026.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo diminta untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sejumlah obyek tanah di Desa Wololelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang diajukan oleh pemohon atas nama Laurentius Laki.

Permohonan pembatalan kepada BPN Nagekeo yang diajukan oleh Hendrikus Dhenga, SH mewakili kliennya yang merupakan keturunan lurus almarhum Wilhelmus Wedo dan Almarhum Felix Mola berserta Ebu Mosa Mogi yang diklaim memiliki hak atas obyek tanah yang diajukan pemohon.

Hendrikus Dhenga menegaskan bahwa kliennya telah menguasai obyek bidang tanah yang dimaksud selama puluhan tahun yang dibuktikan dengan tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Klien saya Juga merupakan ahli waris lurus dan selama ini menguasai tanah dengan cara mengelola dan memanfaatkan tanah puluhan tahun yang dibuktikan dengan SPPT selalu dibayar oleh klien saya terhadap seluruh obyek tanah warisan tersebut”, tegas Hendrikus.

Ia mengutarakan bahwa kliennya mengakui masih memiliki hubungan darah dengan Laurentius Laki, Namun belum pernah melakukan kesepakatan apapun terhadap pembagian hak warisan bidang tanah warisan almarhum Wilhelmus Wedo dan Ebu Mosa Mogi termasuk mendatangi berita acara mediasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

Menurutnya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mauponggo tanggal 4 November 2025 yang melibatkan kliennya tidak pernah membuahkan kesepakatan bersama Laurentius Laki maupun Paulinus Mere Wedo tentang pembagian warisan atas tanah almarhum Wilhelmus Wedo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 25 FEBRUARI 2026.

Oleh : Ermelinda Noh Wea

Kepercayaan yang diberikan sebagai penjabat desa persiapan bukan sekedar mandat administratif, melainkan amanah sosial yang sarat tanggungjawab.

Desa persiapan adalah fase transisi yang menentukan arah masa depan sebuah wilayah, apakah ia akan tumbuh menjadi desa definitif yang mandiri dan berdaya, atau justru terhambat oleh lemahnya tata kelola dan minimnya partisipasi masyarakat.

Dalam konteks inilah, revitalisasi semangat berdesa menjadi fondasi utama dalam menyiapkan seluruh perangkat menuju desa definitif.

Sebagai penjabat desa persiapan, langkah pertama yang harus dibangun adalah legitimasi sosial melalui pendekatan partisipatif.

Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari jabatan, tetapi dari keterbukaan, komunikasi, dan kesediaan mendengar.

Musyawarah bersama perlu dihidupkan sejak awal sebagai ruang menyatukan visi, menyusun prioritas, serta menegaskan bahwa pembentukan desa definitif adalah proyek kolektif, bukan agenda personal atau kelompok tertentu.

Menuju desa definitif mensyaratkan kesiapan administratif dan kelembagaan yang matang. Penataan batas wilayah, pendataan penduduk, penyusunan profil desa, hingga pembentukan perangkat dan struktur organisasi harus dilakukan secara sistematis dan akuntabel.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 19 Februari 2026

Sevrin Waja, wartawan yang bertugas di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengharumkan nama daerah di panggung nasional. Ia berhasil menembus tiga besar Lomba Karya Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Kompas Gramedia dalam rangka Akselerasi SDGs.

Lewat karya jurnalistik berjudul “Mendorong Migrasi Aman Pejuang Devisa”, Sevrin dinyatakan lolos nominasi tiga terbaik dari ratusan peserta wartawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, baik media lokal, nasional, hingga internasional.

“Iya, benar. Saya baru menerima email resmi dari panitia penyelenggara dari Kompas Group Media untuk hadir dalam acara puncak di Menara Kompas, Jakarta,” ujar Sevrin, Kamis 18 Februari 2026.

Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini kerap luput dari perhatian publik nasional berhasil diangkat secara mendalam oleh Sevrin, wartawan Viva.co.id yang bertugas di Nagekeo.

Karyanya menyoroti persoalan migrasi tenaga kerja dari NTT, mulai dari proses perekrutan yang tidak transparan, lemahnya perlindungan hukum, hingga tingginya risiko di negara tujuan.

Lomba karya jurnalistik Akselerasi SDGs tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dan diikuti ratusan jurnalis dari berbagai platform media. Dari seluruh peserta, dewan juri memilih 10 karya terbaik, yang kemudian kembali berkompetisi dengan menulis dua karya jurnalistik tambahan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Februari 2026
Suku Tegu Udawolo mengambil langkah tegas dengan menanam pisang di area SMPN 2 Gako sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang dinilai lalai menginventarisasi dan menertibkan aset tanah yang sebelumnya telah diserahkan secara adat kepada pemerintah.

Aksi simbolik ini dilakukan sebagai respons atas dugaan penyalahgunaan lahan. Di atas tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi
kepentingan publik khususnya lokasi sekolah SMPN 2 Gako kini berdiri rumah pribadi serta bangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan  Bergizi Gratis (MBG), yang memicu kekecewaan masyarakat adat.

Salah satu tokoh adat Suku Tegu Udawolo, Hermanus Bu’u, kepada FaktaHukumNTT.com menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pisang tersebut diikuti sekitar 50 masyarakat adat dari tiga anak suku, yakni  suku Sodha, suku Anawa, dan suku Gawi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ritual adat di rumah adat, dilanjutkan dengan prosesi penanaman pisang di lokasi SMPN 2 Gako, lalu kembali ke rumah adat.

Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan restu leluhur atas aksi yang yang mereka lakukan. Seluruh kegiatan berlangsung sekitar satu jam, dimulai sejak pukul 09.00 WITA.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Februari 2026.
Publik Kabupaten Nagekeo dihebohkan oleh pernyataan Kosmas Jo Oko yang dimuat di salah satu platform media online, yang menyebut bahwa Anton Sukadame Wangge, anggota DPRD Nagekeo, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Nangaroro.

Informasi tersebut kini dipastikan tidak benar. Kepolisian Sektor (Polsek) Nangaroro secara resmi membantah adanya penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge, sekaligus meluruskan narasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi menggiring opini publik.

Klarifikasi itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Nangaroro, Iptu Juliardi Sinambela, SH, MH, saat dikonfirmasi media faktahukumntt.com melalui pesan WhatsApp, Rabu malam, 11 Februari 2025.

“Yang menyampaikan soal status tersangka itu bukan kami penyidik. Kami tidak pernah menyatakan demikian. Pak Anton sudah dimintai keterangan sebagai subjek yang dilaporkan, itu saja,” tegas Iptu Juliardi Sinambela.

Kapolsek menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada rilis resmi, pernyataan penyidik, maupun konfirmasi institusional dari Polsek Nangaroro terkait penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge.

“Kami tidak pernah melansir, tidak pernah dikonfirmasi. Tiba-tiba muncul foto kantor Polsek Nangaroro dan beritanya menyebut Polres Nagekeo menetapkan tersangka. Itu tidak benar,” jelasnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Februari 2026.
Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyalurkan bantuan logistik kepada warga Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keotengah, yang terdampak bencana angin kencang beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut disalurkan pada Senin , 9 Februari 2026, setelah Pemerintah Desa Ladolima Timur menyampaikan laporan resmi kejadian bencana kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Penjabat Kepala Desa Ladolima Timur menyebutkan, respons pemerintah daerah datang beberapa hari setelah laporan disampaikan.

“Bantuan dari Dinas Sosial berupa terpal, makanan siap saji, makanan bayi dan anak, serta perlengkapan bayi untuk 11 kepala keluarga (KK) terdampak,” ungkap PJ Kepala Desa Ladolima Timur, Mariano Dolores Jona Sera Jawa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Sesilia Nuwa membenarkan penyaluran bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan secara khusus menyasar 11 KK terdampak, dengan rincian logistik berupa 110 paket makanan siap saji, 11 unit tenda gulung, satu paket kids ware, serta delapan paket makanan anak.

Menurutnya, mekanisme penyaluran dilakukan melalui pemerintah desa karena pemerintah desa dinilai paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan. Seluruh bantuan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagekeo.

“Bantuan disalurkan melalui pemerintah desa karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Anggaran bantuan ini bersumber dari APBD,” jelasnya.