Tak Terima Disebut Bungkam soal Bencana, Kepala BPBD Nagekeo Blokir Nomor Wartawan

Tindakan memblokir wartawan bukan hanya bentuk anti-transparansi, tetapi juga berpotensi menghambat hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat, terutama dalam konteks kebencanaan.

Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pejabat publik sejatinya menjadikan pers sebagai mitra strategis, bukan lawan. Terlebih dalam penanganan bencana, komunikasi yang cepat, terbuka, dan beretika adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara kepada warga.

Pemblokiran wartawan dan pernyataan bernada intimidatif justru memperkuat kesan bahwa BPBD Nagekeo belum memahami peran komunikasi publik sebagai instrumen akuntabilitas, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius soal integritas kepemimpinan di tubuh lembaga penanggulangan bencana daerah Kabupaten Nagekeo. (Tenda)