FAKTAHUKUMNTT.COM – 19 Maret 2025.

Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan isu yang menyebutkan bahwa mulai April 2025, kendaraan akan disita jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati selama dua tahun.

Kabar ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Namun, Korlantas Polri dengan tegas membantah kebenaran informasi tersebut.

Korlantas: Isu Penyitaan Kendaraan Tidak Benar

Dilansir dari detikNews, Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso, menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar.

Ia memastikan tidak ada perubahan aturan tilang yang berlaku saat ini.

“Info yang beredar adalah tidak benar,” ujar Brigjen Slamet saat dikonfirmasi pada Senin (17/3/2025).

Brigjen Slamet menjelaskan bahwa aturan mengenai pengesahan STNK memang tetap berlaku setiap tahun.

Jika pengendara terjaring razia dan STNK belum disahkan, maka akan dikenakan tilang. Namun, kendaraan tidak akan disita seperti yang diklaim dalam isu viral tersebut.

“Kamu akan diarahkan untuk segera mengesahkan STNK di kantor Samsat,” tuturnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM – 18 Maret 2025.
Mulai April 2025, aturan baru lalu lintas akan diberlakukan terkait kendaraan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati selama dua tahun.

Kendaraan yang STNK-nya tidak diperpanjang dalam jangka waktu tersebut akan langsung disita dan datanya dihapus dari registrasi kendaraan bermotor.

Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki legalitas yang jelas.

Sanksi Berat untuk STNK Mati 2 Tahun

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK selama lebih dari dua tahun setelah masa berlaku habis meliputi:

1. Penghapusan data kendaraan dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor).
2. Penyitaan kendaraan oleh pihak kepolisian.

Dengan dihapusnya data registrasi kendaraan, maka kendaraan tersebut tidak dapat digunakan kembali di jalan raya secara legal.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Desember 2024.
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo diduga melakukan tindakan ngawur dalam menerapkan tindakan lalulintas (tilang) dan razia jelang hari raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kondisi tersebut terpotret saat tim Satlantas Polres Nagekeo melakukan tindakan menahan pengendara yang dinilai melanggar aturan lalulintas di jalan raya, Senin 16 Desember 2024.

Tindakan tersebut dinilai brutal dan ngawur pasalnya tindakan tersebut tanpa didahului dengan memberikan teguran dan edukasi kepada pengendara.

Tim Satlantas Polres Nagekeo langsung menyita kendaraan pengendara dan membawanya ke Kantor Polisi untuk dirantai besi.

Aksi Satlantas Polres Nagekeo dinilai tidak sejalan dengan instruksi polri yang lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat berupa peringatan, teguran edukasi kepada pengendara dalam mewujudkan Polri yang Presisi.