FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 April 2025.

Tim Penegakan Hukum (Gakum) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah datang ke Kabupaten Nagekeo dan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal ini Dinas Peternakan dan Satuan Polis Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Nagekeo.

Kedatangan Tim Gakum Balai Karantina NTT dalam rangka penanganan kasus penyelundupan hewan di Pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo.

Pertemuan antara Tim Gakum Balai Karantina NTT berlangsung di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo, pada Kamis 24 April 2025 lalu.

Anehnya, setelah pertemuan bersama Tim Gakum Balai Karantina NTT, Muhayan Amir, Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo, Ketika dikonfirmasi enggan merespon baik lewat telepon mau pesan WhatsApp.

Sikap yang sama ditunjukkan oleh Frederikus Dedi Karo, Penanggungjawab Pos Pelayanan Karantina Marapokot. Sebelumnya Ia selalu membangun komunikasi baik dan selalu sigap merespon konfirmasi media ini baik melalui panggilan telepon mau pesan WhatsApp.

Namun pasca kunjungan Tim Gakum Karantina NTT ke Kabupaten Nagekeo sikapnya berubah. beberapa kali upaya konfirmasi faktahukumntt.com tidak ditanggapi. Dirinya enggan membalas upaya konfirmasi faktahukumntt.com baik melalui panggilan telepon maupun pesan WhatsApp.

Namun Pertemuan antara Tim Gakum Balai Karantina NTT bersama para pihak berhasil diketahui melalui Kelementina Dawo, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 15 April 2025.

Profesor Yusuf Leonard Henuk, Guru Besar asal NTT di Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian,  Universitas Sumatera Utara, berharap agar Gubernur NTT dan Bupati Nagekeo jangan abai menyikapi penyelundupan Hewan di Kabupaten Nagekeo dan mendesak agar pelaku diberikan sanksi tegas sehingga mampu memberikan efek jera.

Penyelundupan hewan di Kabupaten Nagekeo baru-baru ini viral karena berhasil disergap Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) di pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae.

Dari operasi penyergapan tersebut Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 ekor hewan (2 ekor kuda betina produktif, 2 ekor kerbau jantan dan 6 ekor kerbau betina), 2 unit mobil Pickup dan 2 unit sepeda motor tanpa plat nomor.

Mirisnya, ada ternak yang sedang dalam keadaan bunting yang diantara 10 ternak berhasil digagalkan pengirimannya oleh Sat Pol Kabupaten Nagekeo.

Hampir seminggu barang bukti ditahan dan diamankan di Kantor Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo, Namun akhirnya di kembalikan kepada pemiliknya.

Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo, Muhayan Amir beralasan pengembalian ternak dan barang yang sempat ditahan kepada pemiliknya bertujuan untuk mengamankan barang bukti sambil menunggu proses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 April 2025.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam jangka waktu dekat akan datang ke Kabupaten Nagekeo, berkoordinasi dengan pemerintah daerah tentang penyelundupan hewan di pantai Okacawa, Desa Anakoli.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Nagekeo belum lama ini berhasil menggagalkan pengiriman hewan tidak resmi melalui jalur laut, Pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Operasi penyergapan penyelundupan hewan yang dilakukan Sat Pol PP mampu mengamankan barang bukti berupa 10 ekor hewan (2 ekor kuda betina, 2 ekor kerbau jantan dan 6 ekor kerbau betina).

Saat Sat Pol tiba di lokasi penyergapan tenyata satu kapal motor bermuatan hewan sudah lolos.

Kenyataan lainnya adalah diantara 10 ekor hewan yang ditahan Sat Pol PP ada yang sedang dalam keadaan bunting.

Kini Sat Pol PP telah mengembalikan barang bukti penyelundupan kepada pemiliknya dengan alasan menghindari resiko dan mengamankan barang bukti penyelundupan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 April 2025.

Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2023 jelas melarang pengiriman hewan betina produktif maupun non produktif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bab XIII mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurang penjara dan denda miliaran rupiah jika terjadi Penyelundupan.

Kadis Peternakan Kabupaten Nagekeo, Kelementina Dawo menegaskan bahwa Pergub nomor 52 Tahun 2023 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak  Produk Hewan dan Ikutannya di NTT melarang dan tidak mengatur pengiriman ternak hewan betina sekalipun hewan tersebut non produktif.

Dalam Pergub 52 Tahun 2023 pasal 10 menjelaskan bahwa pertama, ternak besar potong boleh dikirim keluar daerah adalah ternak besar jantan siap potong. Kedua, Ternak besar potong jantan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim keluar daerah. Ketiga, Ternak besar potong betina bibit maupun bukan bibit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar daerah kecuali ternak kuda betina tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi.

Pergub 52 Tahun 2023 pasal 11 mengatur, ternak besar potong jantan yang dimaksud harus memenuhi standar berat minimal, sapi bali 275 kilogram, sapi sumba ongole/sapi rote 325 kilogram, kerbau 375 kilogram dan kuda 150 kg.

Selain itu pasal 12 Pergub tesebut membatasi kuato pengiriman ternak, harus sesuai dengan jumlah yang telah diusulkan pemerintah daerah setiap tahunnya. Tahun 2025 Kabupaten Nagekeo mendapatkan alokasi sebanyak 2500 ternak.

Kadis Peternakan Kabupaten Nagekeo menjelaskan bahwa dalam urusan lalulintas hewan tugas Dinas Peternakan hanya pada urusan teknis seperti pemeriksaan kelayakan berdasarkan ukuran, pemeriksaan kesehatan hewan dan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan.

“Rekanan membayar 15.000 perekor untuk SKKH untuk Pemda, selain itu mereka harus berkoordinasi ke Dinas Perijinan propinsi untuk mendapatkan Surat ijin pengeluaran, mereka perlu bayar 50.000 perekor. Sebelum diantar pulaukan mereka harus memilki dokumen karantina, minimal 7 hari dikarantina, tetapi sekarang ada PMK (Penyakit Mulut dan Kuku, red) harus 14 hari”, jelas Kadis Peternakan.

Ia menjelaskan bahwa untuk pengawasan lalu lintas hewan sesungguhnya ada tim terpadu termasuk aparat keamanan TNI dan Polri yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Bupati dan diatur dalam Peraturan Bupati.

Dalam kenyataannya, karena keterbatasan anggaran tim terpadu tidak berjalan efektif kecuali Sat Pol PP karena kewenangannya dalam menegakan Perda.

“Kita ada tim terpadu dengan catatan agar dapat membantu daerah, untuk mengawasi agar keseimbangan populasi tetap terjaga, peternak melakukan sesuai dengan aturan yang dipersyaratkankan”, jelasnya.

Kadis peternak berharap adanya Sinergitas semua pihak untuk menjaga dan mengawasi lalu lintas hewan dan menjaga perilaku nakal oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mengirimkan ternak tidak sesuai dengan ketentuan regulasi.

Ia mengutarakan bahwa jika tidak ada pengawasan yang baik perilaku tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem ternak di kabupaten Nagekeo yang berdampak pada kepunahan.

“Coba dibayangkan saja kalau setiap minggu keluar hewan betina kita, anak cucu kita besok-besok tidak tahu sapi model apa, kerbau model apa karena hewan kita sudah habis. Kita menjaga itu juga, kuato kita 2500, kita ijinkan untuk pengiriman ternak intinya memenuhi syarat”, tutur Kadis Peternakan, Kelementina Dawo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 31 Maret 2025.

Wakil Bupati (Wabup) Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada menyatakan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan mempertimbangkan usulan masyarakat tentang pengiriman hewan betina non produktif dan mendorong pembuatan Peraturan Daerah (Perda) baik melalui Inisiatif DPRD maupun Usulan Pemerintah.

Maraknya Pengiriman hewan ilegal di kabupaten Nagekeo sangat menyita perhatian banyak pihak.

Salah satu peristiwa penyelundupan hewan yang masih segar dalam ingatan publik Nagekeo adalah peristiwa penyelundupan hewan di pantai Okacawa, Desa Anakoli yang berhasil digagalkan oleh Sat Pol Kabupaten Nagekeo.

Sat Pol PP berhasil menahan barang bukti berupa 10 ekor hewan (2 kuda betina, 2 kerbau jantan dan 6 kerbau betina) beserta 4 unit kendaraan ( 2 mobil pickup dan 2 sepeda motor). Namun kini, barang bukti penyelundupan yang sempat ditahan tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Paska penahanan hewan oleh Sat Pol PP, Wakil Bupati, Gonzalo Gratianus Muga Sada ditemui oleh anggota DPRD Nagekeo dari Partai PAN, Adimat Manetima dan Cici, salah satu peternak dan Pedagang Hewan di Nagekeo.

Pertemuan tersebut dicurigai sebagai upaya negosiasi ternak yang ditahan Sat Pol Kabupaten Nagekeo, namun dibantah masing-masing pihak yang senada mengatakan bahwa pertemuan ketiganya tidak dalam urusan hewan tersebut melainkan membahas soal hewan betina non produktif untuk mendapatkan ruang regulasi agar bisa di kirim keluar daerah.

“Kami bertemu saat itu membahas tentang hewan betina non produktif. Tidak ada pembicaraan sama sekali tentang barang sitaan Pol PP”, tegas Wabup Gonzalo ketika dikonfirmasi faktahukumntt.com, Minggu siang, 30 Maret 2025.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 Maret 2025.
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) mengembalikan Barang Bukti yang sempat diamankan pihaknya dalam operasi penyergapan penyelundupan hewan  di Pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, beberapa waktu lalu, Minggu malam,
23 Maret 2025.

Setelah hampir seminggu ditahan Sat Pol Kabupaten Nagekeo, barang bukti penyelundupan hewan berupa 2 ekor kuda betina di dan 8 ekor kerbau (6 betina dan 2 jantan) beserta 2 unit mobil pickup dan 2 unit sepeda motor akhirnya di kembalikan kepada pemiliknya, Sabtu 29 Maret 2025.

Muhayan Amir, Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo Ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengembalian barang bukti tersebut bertujuan menghindari resiko berupa kehilangan barang bukti karena mereka memiliki personil yang terbatas.

Menurut Kasat Pol PP langkah tersebut sudah sesuai prosedur regulasi dimana barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya disertai tuntutan administrasi berupa surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.

“Barang bukti yang dikembalikan tersebut tidak untuk diantar pulaukan. Mereka sudah membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya”, jelas Muhayan Amir.

Ia mengaku akan mengambil tindakan tegas baik secara administratif hingga pada tuntutan pidana jika para pelaku mengulangi perbuatannya tersebut.

Menurut Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo dari hasil penyelidikan, pihaknya berkesimpulan bahwa terdapat banyak potensi dugaan pelanggaran pidana dari aktivitas penyelundupan hewan tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 Maret 2025.

Ditengah ramainya informasi publik tentang penyergapan penyelundupan hewan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Nagekeo, terendus kabar salah seorang pedagang hewan didampingi salah satu Anggota DPRD Partai PAN bertemu Wakil Bupati.

Pertemuan antara salah seorang Pedagang Hewan yang familiar dengan nama Cici bersama salah satu anggota DPRD Nagekeo Partai PAN, Adimat Manetima dan Wakil Bupati Gonzalo Gratianus Muga Sada mendapatkan sorotan dan dicurigai sebagai upaya negosiasi tentang Hewan yang sedang ditahan Sat Pol Nagekeo.

Namun hal tersebut dibantah  oleh cici dan Adimat. Mereka mengatakan bahwa tujuan keduanya bertemu wakil Bupati sama sekali tidak ada hubungan dengan Hewan yang ditahan Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo.

Pertemuan mereka bersama wakil Bupati Nagekeo adalah menyampaikan aspirasi para peternak dan meminta pertimbangan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan dan regulasi yang memungkinkan penjualan dan pengiriman hewan betina non produktif.

Cici sendiri dikaitkan dengan urusan penyelundupan hewan karena salah satu mobil Pickup dengan tulisan “Papa Muda” pada kaca depan mobil yang kini menjadi salah satu barang bukti oleh Sat Pol PP,  diduga merupakan milik Cici.

Selain itu, Cici sendiri diduga merupakan aktor dibalik pengiriman ternak ilegal keluar daerah, yang aktifitasnya disergap oleh Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo di pantai Okacawa, Desa Anakoli beberapa waktu lalu.

Dari operasi penyergapan tersebut Sat Pol Kabupaten Nagekeo berhasil mengamankan 10 ekor ternak. 2 ekor kuda betina, 2 ekor kerbau jantan dan 8 ekor kerbau betina.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 28 Maret 2025.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) mengamankan 10 ekor ternak saat melakukan penyergapan penyelundupan hewan melalui jalur laut Pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara (NTT), Minggu malam,  23 Maret 2025 lalu.

10 ekor ternak yang terdiri dari 2 kuda betina dan 8 ekor kerbau (2 ekor kerbau jantan, 6 ekor kerbau betina) kini diamankan di Mako Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo.

Mirisnya, ada ternak produktif yang sedang dalam keadaan bunting diantara 10 ekor ternak yang diamankan Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo.

“Ada kerbau yang sementara bunting om, om bisa lihat sendiri, perutnya sudah besar sekali”, ujar salah satu anggota Sat Pol PP Kepada faktahukumntt.com, Jumat 28 Maret 2025.

Selain 10 ekor ternak, Sat Pol PP juga mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 unit mobil pickup dan 2 unit sepeda motor tanpa plat nomor dalam operasi penyergapan penyelundupan hewan tersebut.

Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Kelementina Dawo ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa, ada hewan yang sedang bunting diantara 10 ekor ternak yang diamankan Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Maret 2025.
Perilaku dagang ternak yang ilegal dan proses pengiriman hewan melalui jalur tidak resmi marak terjadi di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Kabupaten Nagekeo berhasil menggagalkan dan mengamankan barang bukti penyelundupan hewan di pantai Okacawa, Desa Anakoli, Kecamatan Wolowae, Minggu 23 Maret 2025 malam.

Ada 8 ekor kerbau (2 ekor jantan,  6 ekor betina produktif) dan 2 ekor kuda betina. Selain itu, Sat Pol PP juga menahan 2 unit mobil pick up, masing dengan nomor polisi masing-masing DD 8897 GF dan DD 8789 GI serta 2 unit sepeda motor tanpa plat nomor.

Pantauan faktahukumntt.com, Selasa, 25 Maret 2025, semua barang bukti diamankan di kantor Satpol PP Kabupaten Nagekeo, yang berada di area Civic Center Kantor Pemda Nagekeo.

Muhayan Amir, Kasat Pol PP Kabupaten Nagekeo, Ketika dikonfirmasi menjelaskan bahwa langkah tegas yang diambil oleh Sat Pol PP kabupaten Nagekeo merupakan upaya menegakan Perbub dan Pergub yang melarang mengirimkan hewan produktif keluar daerah.

Ia mengaku sebelumnya Satpol PP telah menerima laporan masyarakat tentang pengiriman hewan cara ilegal di beberapa lokasi di Kabupaten Nagekeo.

Hal tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat karena ternak masyarakat juga sering hilang.

Tindakan tegas yang dilakukan Sat Pol PP Kabupaten Nagekeo selain upaya menegakan Perda juga menjaga kelestarian populasi hewan ternak di Nagekeo agar tidak punah.

“Nafas dari Perbub dan Pergub itu ini adalah menjaga jangan sampai ternak ini suatu saat akan punah”, ujarnya ketika diwawancarai, Selasa, 26 Maret 2025.