FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 14 September 2025.

“Menimbang janji kesejahteraan di balik risiko ekologis dan politik kepentingan”.

Wacana pembangunan energi panas bumi (geothermal) di Flores telah menimbulkan perdebatan panjang. Di satu sisi, pemerintah dan politisi menyuarakan kepentingan nasional untuk mengejar target bauran energi terbarukan. Di sisi lain, masyarakat lokal menaruh kekhawatiran mendalam atas risiko lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Politisi kerap hadir dengan wajah penuh perhatian. Mereka menyalurkan bantuan sosial ketika masyarakat diterpa bencana, hingga program filantropi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di Flores, praktik ini tidak asing: masyarakat menerima sumbangan, bahkan perhatian simbolis yang seolah-olah menunjukkan kepedulian tulus.

Namun, ketika proyek panas bumi (geothermal) digulirkan, wajah ganda politisi mulai terlihat. Bantuan sosial dan filantropi kerap dipakai untuk melembutkan hati masyarakat, seakan menukar kesetiaan rakyat dengan proyek besar yang berpotensi mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.

Di titik inilah, masyarakat Flores perlu membuang sikap dilematis. Bantuan sesaat tidak boleh mengaburkan ancaman jangka panjang. Alam Flores bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan filantropi politik.

Skala Risiko Geothermal

Secara nasional, geothermal dipandang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun, di Flores, kenyataannya lebih kompleks. Pulau ini berada di kawasan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, letusan gunung, dan tanah longsor. Aktivitas pengeboran  panas bumi di wilayah rawan justru bisa memperbesar kerentanan bencana, bukan menguranginya.

Selain itu, geothermal membutuhkan lahan luas dan memengaruhi ekosistem hutan serta sumber mata air. Padahal, bagi masyarakat Flores, hutan bukan sekadar bentang alam, tetapi ruang hidup, sumber pangan, bahkan tempat berakar budaya dan spiritualitas. Jika rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, melainkan juga identitas kultural yang diwariskan lintas generasi.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 22 Juli 2025

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nagekeo turut ambil bagian dalam Kongres GMNI ke-22 yang digelar di Gedung Merdeka, Jl. Asia-Afrika No. 65, Kota Bandung, Jawa Barat. Kongres ini resmi dibuka pada Selasa, 15 Juli 2025.

Kongres yang mengusung tema “Melawan Penjajahan Gaya Baru” dijadwalkan berlangsung hingga 17 Juli 2025. Namun, karena dinamika internal organisasi yang cukup kompleks, agenda kongres mengalami perpanjangan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dalam forum kongres tersebut, DPC GMNI Nagekeo menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk menyoroti persoalan dualisme kepemimpinan nasional di tubuh GMNI.

Di samping isu internal, GMNI Nagekeo juga mengangkat persoalan lokal yang dianggap strategis dan mendesak, terutama terkait dengan penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua GMNI Nagekeo, Dominikus Seke, dalam pandangan umum cabang menegaskan penolakan terhadap eksplorasi dan pengembangan proyek panas bumi di wilayah Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Mei 2025.

Umat Stasi Marapokot dan Stasi Tonggurambang bersama tokoh agama dan tokoh adat Suku Dhawe bersatu menggaungkan penolakan proyek Geotermal (panas bumi) di wilayah Desa Marapokot, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu 25 Mei 2025.

Hampir seribu umat Stasi Marapokot dan Stasi Tonggurambang berkumpul dibawa kaki bukit air panas Marapokot yang diidentifikasi menjadi salah satu titik bor pembangunan proyek Geotermal di Pulau Flores – NTT.

Terik matahari dibawa langit cerah terasa amat menyengat, namun tidak pernah menyurutkan semangat mereka untuk ambil bagian mendeklarasikan dan menyatakan sikap tegas menolak proyek Geotermal yang dinilai akan sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat.

Sejumlah spanduk dan baliho yang berisi pesan penolakan dibentangkan masyarakat sebagai simbol keteguhan sikap dan komitmen menolak proyek ambisius dengan metode menggali perut bumi tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 18 Mei 2025.
Rencana pembangunan proyek panas bumi atau geotermal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menuai gelombang penolakan keras dari masyarakat. Kali ini, suara lantang datang dari Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Ratusan warga turun ke lokasi salah satu titik bor panas bumi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari rencana besar pengembangan energi terbarukan tersebut.

Pulau Flores, yang dikenal sebagai pulau kecil dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi tektonik.

Masyarakat menilai bahwa proyek geotermal yang dilakukan dengan metode pengeboran tanah berisiko besar terhadap kestabilan lingkungan dan keselamatan warga.

Lebih dari sekadar kekhawatiran geologis, masyarakat juga mengangkat ancaman terhadap ekosistem lokal.

Ladang pertanian, peternakan, dan sumber air bersih yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga terancam oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

Pada Minggu, 18 Mei 2025, Desa Nangadhero menjadi saksi deklarasi terbuka penolakan proyek geotermal.