FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO –  7 Juli 2025.

Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus didampingi Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada menggelar konferensi pers di Aula VIP Bupati Nagekeo, Senin 7 Juli 2025.

Konferensi pers ini merupakan Jumpa Pers Pertama Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus sejak Ia bersama Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo pada 20 Februari 2025 lalu.

Konferensi pers yang diselenggarakan Bupati Nagekeo lebih berkesan curahan hati karena saat itu dirinya mengutarakan situasi kebatinannya yang terusik paska Keputusan membatalkan kelulusan 26 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tenaga kesehatan dari Kecamatan Aesesa.

Dasar Keputusan Bupati Nagekeo membatalkan kelulusan tersebut karena adanya pembatalan Surat Keterangan (Suket) Pengalaman kerja dari Kepala Puskesmas Danga dengan alasan masa kerja belum mencapai 2 tahun sesuai yang disyaratkan regulasi.

Keputusan Bupati Nagekeo membatalkan 26 calon P3K Tenaga Kesehatan Kecamatan Aesesa memantik gelombang respon emosional dan gejolak perdebatan yang alot di ruang publik teristimewa dimedia sosial.

Lembaga DPRD Nagekeo juga ikut menyoroti Keputusan Bupati Nagekeo dan memberikan kritik tajam kala calon P3K yang dibatalkan Bupati Nagekeo mengadu ke Kantor DPRD Nagekeo dengan penuh isak tangis.

Isu diskriminasi wilayah dan narasi Bupati Nagekeo mengancam memecat calon P3K dalam sebuah pertemuan di ruang kerja Bupati mencuat ke publik. Hal ini diakui Bupati Nagekeo sangat mengganggu situasi Kebatinannya sebagai pemimpin tertinggi daerah.

Alot Diawal Konferensi Pers

Konferensi pers yang dipandu oleh Asisten l, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Imanuel Ndun di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo, Senin siang 7 Juli 2025 berlangsung alot. Sebelum konferensi pers resmi dimulai, awak media meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nagekeo turut menghadirkan Kepala BKPP dan Kepala Puskesmas Danga yang dinilai menjadi biang kerok utama kegaduhan seleksi P3K tahap 2 di Kabupaten Nagekeo.

Kehadiran  mereka dinilai penting untuk mendampingi Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus agar dapat membantu Bupati memberikan penjelasan utuh terkait berbagai gonjang ganjing informasi seleksi P3K yang kini menuai kontroversial. Selain itu, Keduanya dikeluhkan sulit untuk dikonfirmasi awak media untuk menggali lebih dalam soal polemik rekrutmen P3K tahap 2.

Namun karena alasan birokrstis keduanya akhirnya tidak dihadirkan dalam kesempatan konferensi tersebut.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO –  5 Juni 2025.
Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende sukses menggelar aksi damai menyampaikan seruan nurani dan sikap tegas terhadap ancaman kerusakan lingkungan yang semakin nyata di wilayah Kabupaten Nagekeo dengan aman dan tertib, Kamis 5 Juni 2025.

Ribuan masyarakat dari berbagai elemen yang terdiri dari Biarawan-biarawati, tokoh adat, pemuda dan tokoh lintas iman terlibat dalam Aksi Damai menolak proyek Geothermal di Pulau Flores secara khusus Kabupaten Nagekeo.

Aksi Damai ini dimulai dari halaman Sekretariat Bersama, Rumah Kevikepan Mbay, kemudian berarak menuju Kantor Bupati Nagekeo, Kantor DPRD Nagekeo, dan kembali ke titik awal sebagai simbol kembali ke akar dan rumah bersama rakyat.

Vikaris Episkopal Kevikepan Mbay,
RD. Asterius Lado dalam konferensi pers yang digelar di Aula Stasi Penginanga menjelaskan bahwa Aksi Damai tersebut mengusung tema lokal “Jaga Tanah, Rawat Air, Lindungi Anak Cucu”, dan sejalan dengan tema global “Our Land. Our Future. We are #Generation Restoration”.

Ia menegaskan bahwa Aksi damai tesebut menandai komitmen rakyat Nagekeo untuk tidak tinggal diam atas ancaman eksploitasi atas tanah, air, dan masa depan generasi mendatang.

Pernyataan Sikap Masyarakat Nagekeo

RD Asterius Lado Mengutarakan bahwa Melalui Aksi Damai Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay, Masyarakat Kabupaten Nagekeo secara tegas menyatakan sikap dan melayangkan tuntutan kepada pemerintah daerah untuk menolak segala bentuk proyek pemerintah yang tidak ramah lingkungan, merusak alam dan mengancam keselamatan hidup masyarakat kabupaten Nagekeo dimasa mendatang.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Juni 2025.
Aksi Damai oleh Forum Peduli Lingkungan Kevikepan Mbay berhasil membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo buka suara menyatakan sikap mendukung langkah masyarakat menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,  ribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay turun ke jalan menggelar aksi damai menolak Proyek Geothermal di Pulau Flores secara khusus di Kabupaten Nagekeo, Kamis 5 Juni 2025.

Mereka terdiri dari berbagai elemen yakni Biarawan-biarawati (Para Pastor atau Imam Katolik, Frater, Bruder dan Suster), Orang Muda Katolik (OMK) dan Umat dari 10 Paroki di wilayah Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende.

Hadir pula tokoh masyarakat lintas iman dan tokoh adat pemilik ulayat tanah yang teridentifikasi menjadi titik Bor Proyek Geotermal di wilayah Kabupaten Nagekeo yakni (tokoh adat masyarakat Rendu, tokoh adat Suku Dhawe, Lape dan Nataia serta tokoh adat masyarakat Mauponggo).

Massa mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo dengan tertib dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pembangunan merusak alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Nagekeo, secara khusus Pembangunan Proyek panas bumi (Geothermal) yang teridentifikasi akan di bangun di tiga titik yakni Pajoreja, Kecamatan Mauponggo, Renduteno, Kecamatan Aesesa Selatan dan Marapokot, Kecamatan Aesesa.

Kepada Bupati dan DPRD mereka menuntut agar Pemerintah Daerah secara resmi dan terbuka menyatakan sikap menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 28 Mei 2025.
Pemerintah Daerah (Pemda) Nagekeo didesak untuk segera melakukan Pensertifikatan tanah milik SMPN 2 Boawae, yang berlokasi di Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Desakan tersebut datang dari Suku Tegu Udawolo selaku pemilik ulayat yang telah menyerahkan tanah tersebut secara cuma-cuma untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan SMPN 2 Boawae.

Mulanya Suku Tegu Udawolo melalui Bapak Fransiskus Ceme menyerahkan tanah tersebut dengan niat baik untuk penyelenggaraan pendidikan SMPN 2 Boawae bukan untuk kepentingan lainya.

Pengadministrasian tanah yang telah diserahkan menjadi milik Pemda tersebut dipandang penting agar dikemudian hari tidak disalah gunakan untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan awal penyerahan.

Akibat kelalaian Pemda dalam mengamankan aset Pemda sehingga melahirkan polemik diatas tanah tersebut, namun telah diselesaikan oleh para pihak dengan berita acara penyelesaian masalah tanah SMPN 2 Boawae, nomor 130.0/Pem-Bwe/105/05/ 2025 yang kembali menegaskan bahwa objek tanah tersebut adalah milik Pemda.

David Waghi didampingi Herman Bu’u selaku ahli waris bapak Fransiskus Ceme (pelaku penyerahan) mengutarakan bahwa Pemda Nagekeo diminta untuk sesegera mungkin melakukan Pensertifikatan tanah milik Pemda Nagekeo yang diperuntukan bagi SMPN 2 Boawae.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 27 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT) melalui Balai Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Karantina dan Peraturan Daerah (Perda) Terkait Lalu Lintas Ternak di Aula Hotel Pepita, Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Selasa 27 Mei 2025.

Kegiatan ini dihadiri lintas instansi seperti Dinas Peternakan, Satpol PP, Sabandar Marapokot, Polres Nagekeo, Koramil Aesesa, para camat, kepala desa, hingga pelaku usaha peternakan.

Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus, SH. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aturan kekarantinaan demi menjamin keamanan pangan, kesehatan hewan, dan keberlanjutan usaha ternak di wilayah Kabupaten Nagekeo.

“Kepatuhan terhadap regulasi ini bukan sekadar kepentingan pemerintah. Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi daerah kita,” ujar Bupati Simplisius.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 18 Mei 2025.
Rencana pembangunan proyek panas bumi atau geotermal di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali menuai gelombang penolakan keras dari masyarakat. Kali ini, suara lantang datang dari Desa Nangadhero, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Ratusan warga turun ke lokasi salah satu titik bor panas bumi yang telah diidentifikasi sebagai bagian dari rencana besar pengembangan energi terbarukan tersebut.

Pulau Flores, yang dikenal sebagai pulau kecil dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya, memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, terutama gempa bumi tektonik.

Masyarakat menilai bahwa proyek geotermal yang dilakukan dengan metode pengeboran tanah berisiko besar terhadap kestabilan lingkungan dan keselamatan warga.

Lebih dari sekadar kekhawatiran geologis, masyarakat juga mengangkat ancaman terhadap ekosistem lokal.

Ladang pertanian, peternakan, dan sumber air bersih yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan warga terancam oleh aktivitas eksplorasi dan eksploitasi panas bumi.

Pada Minggu, 18 Mei 2025, Desa Nangadhero menjadi saksi deklarasi terbuka penolakan proyek geotermal.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 17 MEI 2025.

Dalam semangat memperkuat jati diri kebangsaan di tengah masyarakat, Anggota MPR RI sekaligus Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno Laiskodat, menggelar kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR-RI di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 17 Mei 2025.

Meski berhalangan hadir secara langsung, kehadiran Bunda Julie,sapaan akrabnya tetap dirasakan kuat dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Desa Wolowea, Kecamatan Boawae.

Acara ini menjadi ruang edukatif yang mempertemukan unsur legislatif pusat dan daerah, tokoh masyarakat, serta warga, dalam upaya menghidupkan kembali semangat kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai dasar negara, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Nagekeo, Johanes Don Bosco Do.

]]> https://nagekeo.faktahukumntt.com/opini/perempuan-bersatu/ Sun, 18 May 2025 00:04:30 +0000 https://nagekeo.faktahukumntt.com/?p=19258 Perempuan Bersatu, Kekerasan Tersingkap.

Penulis : Ermelinda Noh Wea

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 18 MEI 2025.

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah peristiwa baru. Ia hadir dalam sejarah panjang patriarki, bersembunyi di balik adat, agama, dan institusi. Yang berubah hari ini bukan bentuk kekerasannya, melainkan keberanian perempuan untuk tidak lagi diam.

Perempuan hari ini bersatu. Mereka menolak tunduk. Ketika satu bersuara, seribu lainnya bangkit. Kekerasan yang dulu ditutupi, kini mulai disingkap. Dan dalam kesatuan suara itulah kita menemukan harapan akan dunia yang lebih adil.

Masih banyak orang melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai insiden pribadi. Padahal, ini adalah masalah struktural. Kekerasan ini tumbuh dari sistem sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dari rumah tangga, tempat kerja, hingga institusi pendidikan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024) mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun angka ini dipahami sebagai “puncak gunung es” karena banyak perempuan memilih diam, takut pada stigma atau tidak percaya kepada sistem hukum.

Kasus-kasus seperti perkawinan anak, pemaksaan peran domestik, diskriminasi di tempat kerja, hingga kekerasan seksual di ruang publik bukan sekadar pelanggaran hukum.

Mereka adalah refleksi dari budaya dan hukum yang tidak berpihak pada keadilan perempuan. Perempuan tidak lagi sendiri,
pola lama mulai berubah.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO-  15 Mei 2025.

Kepolisian Resor (Polres) Nagekeo menunjukkan kepedulian sosial dan spiritual melalui penyerahan bantuan pembangunan kepada Gereja GMIT Imanuel Makipaket yang berlokasi di Kelurahan Mbay II, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Bantuan yang disalurkan Polres Nagekeo dalam semangat mempererat hubungan antara aparat keamanan dan masyarakat serta memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Penyerahan bantuan yang berlangsung pada Kamis, 15 Mei 2025 pukul 14.30 WITA ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Polres Nagekeo, antara lain Wakapolres Kompol Marthinus Ardjon, S.H., Kabag SDM AKP Imanuel Lado, S.T., dan Ps. Kapolsek Aesesa bersama jajaran staf.

Bantuan secara simbolis diserahkan langsung oleh Wakapolres kepada Pdt. Jamres Johanes Ur, S.Th., selaku penanggung jawab pembangunan gereja, di hadapan jemaat GMIT yang menyambut hangat kehadiran pihak kepolisian.

Bantuan berupa uang tunai ini bukan berasal dari dana institusional, melainkan merupakan hasil pengumpulan dana sukarela oleh Kapolres Nagekeo AKBP Rachmat Muchamad Salihi, S.I.K., M.H. bersama seluruh anggota Polres Nagekeo .

Dalam suasana penuh persaudaraan, kegiatan yang berlangsung selama satu jam ini diwarnai dengan doa bersama dan pesan-pesan moral yang menggugah rasa solidaritas dan kebersamaan.

Wakapolres Nagekeo dalam sambutannya menegaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan perwujudan nyata dari komitmen Polri sebagai mitra masyarakat, bukan hanya dalam bidang keamanan, tetapi juga dalam aspek sosial dan spiritual.

“Melalui dukungan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat dan mendukung kelancaran pembangunan rumah ibadah yang layak,” ujarnya.

Langkah ini mencerminkan paradigma baru kepolisian yang humanis, di mana kedekatan dengan masyarakat tidak lagi sebatas dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga dalam empati dan pemberdayaan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 14 Mei 2025.

Permohonan Pra Peradilan Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Pasar Ikan Danga, di Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Digugurkan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bajawa.

Sidang permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan Pasar Ikan Danga Tahun Anggaran 2019 oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nagekeo.

Permohonan Pra Peradilan ini resmi digugurkan oleh Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bajawa dalam sidang yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Bajawa, Rabu, 14 Mei 2025.

dalam rilis pers yang diterima oleh faktahukumntt.com, Sidang pembuka berlangsung  pukul 10.00 Wita,  dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum dari pihak Termohon, yakni Kapolres Nagekeo, berdasarkan Surat Perintah Kapolres Nagekeo No: Sprin/255/V/2025/Res.Nagekeo tanggal 7 Mei 2025.

Tim Kuasa Hukum Termohon terdiri dari:
– IPTU Leonardo Marpaung, S.I.P. (Kasat Reskrim),
– IPTU Juliardi Sinambela, S.H., M.H. (Kapolsek Nangaroro),
– IPDA Ferdi Loenard Minabelo, S.H. (Kapolsek Boawae),
– IPDA Kairun Abdulrahman (Kasubsibankum Polres Nagekeo),
– AIPDA Heronimus Lalu, S.I.P. (Ps. Kanit Tipikor),
– BRIPTU Fadil Bahsuan, S.H. (Banit Tipikor).