FAKTAHUKNTT.COM, NAGEKEO – 16 Maret 2025.
Di akhir masa reses tahap pertama tahun 2025, dua anggota DPRD Nagekeo DPRD Nagekeo dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nagekeo 1, yakni Shafar Lega Rema (Ketua DPRD, dari PKB) dan Mbulang Lukas, SH (Ketua Komisi I, dari Perindo), menggelar reses bersama di Desa Nggolonio, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Minggu 16 Maret 2025.

Reses dua tokoh penting legislator Nagekeo dihadiri oleh masyarakat setempat yang menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang tengah mereka hadapi.

Keluhan dan Aspirasi Masyarakat Nggolonio

Masyarakat menyoroti eksistensi Kampus PSDKU PNUP yang Tidak Aktif dan mempertanyakan keberlanjutan kampus PSDKU PNUP yang berada di wilayah mereka. Saat ini, aktivitas perkuliahan di kampus tersebut telah terhenti tanpa kejelasan.

Masyarakat juga menyoroti aktivitas tambang bijih besi oleh PT Lisindo, yang mereka nilai beroperasi tanpa kejelasan status izin. Mereka meminta pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka.

Nagekeo,Faktahukumntt.com – 21 September 2021.

Sidang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran (TA) 2021 molor.

Dampak dari molornya sidang perubahan TA 2021, sejumlah agenda Pemerintahan Daerah (Pemda) kabupaten Nagekeo propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak Berjalan optimal.

Kosenkuensi lainnya adalah Bupati Nagekeo, Johanes Don Bosco Do dan Wakil Bupati Nagekeo, Marianus Waja tidak menerima Gaji mereka selama 6 Bulan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Nagekeo, Marselinus F. Ajo Bupu, kepada sejumalah awak media di Aula Kantor DPRD kabupaten Nagekeo, senin (20/09/2021).

“Dari Lembaga DPRD, Sudah 3 kali kami menyurati kepada Pemerintahan terkait sidang perubahan, Pembahasan sidang pembahasan KUA-PPAS induk dan APBD induk. Namun, Pemerintahan belum Menyediakan dokumem secara baik” Demikian Jelas Ketua DPRD Nagekeo.

Ia menuturkan bahwa berdasarkan PP 12 Tahun 2019 penyusunan perubahan APBD paling lambat bulan Augustus Tahun Anggaran berjalan, Namun hingga kini dokumem tersebut belum tersaji secara baik oleh Pemda Nagekeo.

Marselinus juga kuatir bahwa Sidang APBD tahun Anggaran 2022 akan ikut molor. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap Pemotongan pada sebagai besar Dana Alokasi Umum (DAU).

“Kami dari DPRD kami tidak Menyalahi aturan, semua tahapan kami lalui dengan baik. Apabila sampai tanggal 30  November belum Ada kesepakatan antara kedua Lembaga, Bupati dan Wakil bupati harus terima Konsekuensi, selama 6 bulan mereka tidak terima Gaji mereka, itu amanat undang-undang” Jelas Marselinus. (***)