FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 14 September 2025.

“Menimbang janji kesejahteraan di balik risiko ekologis dan politik kepentingan”.

Wacana pembangunan energi panas bumi (geothermal) di Flores telah menimbulkan perdebatan panjang. Di satu sisi, pemerintah dan politisi menyuarakan kepentingan nasional untuk mengejar target bauran energi terbarukan. Di sisi lain, masyarakat lokal menaruh kekhawatiran mendalam atas risiko lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Politisi kerap hadir dengan wajah penuh perhatian. Mereka menyalurkan bantuan sosial ketika masyarakat diterpa bencana, hingga program filantropi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di Flores, praktik ini tidak asing: masyarakat menerima sumbangan, bahkan perhatian simbolis yang seolah-olah menunjukkan kepedulian tulus.

Namun, ketika proyek panas bumi (geothermal) digulirkan, wajah ganda politisi mulai terlihat. Bantuan sosial dan filantropi kerap dipakai untuk melembutkan hati masyarakat, seakan menukar kesetiaan rakyat dengan proyek besar yang berpotensi mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.

Di titik inilah, masyarakat Flores perlu membuang sikap dilematis. Bantuan sesaat tidak boleh mengaburkan ancaman jangka panjang. Alam Flores bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan filantropi politik.

Skala Risiko Geothermal

Secara nasional, geothermal dipandang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun, di Flores, kenyataannya lebih kompleks. Pulau ini berada di kawasan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, letusan gunung, dan tanah longsor. Aktivitas pengeboran  panas bumi di wilayah rawan justru bisa memperbesar kerentanan bencana, bukan menguranginya.

Selain itu, geothermal membutuhkan lahan luas dan memengaruhi ekosistem hutan serta sumber mata air. Padahal, bagi masyarakat Flores, hutan bukan sekadar bentang alam, tetapi ruang hidup, sumber pangan, bahkan tempat berakar budaya dan spiritualitas. Jika rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, melainkan juga identitas kultural yang diwariskan lintas generasi.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 22 Juli 2025

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nagekeo turut ambil bagian dalam Kongres GMNI ke-22 yang digelar di Gedung Merdeka, Jl. Asia-Afrika No. 65, Kota Bandung, Jawa Barat. Kongres ini resmi dibuka pada Selasa, 15 Juli 2025.

Kongres yang mengusung tema “Melawan Penjajahan Gaya Baru” dijadwalkan berlangsung hingga 17 Juli 2025. Namun, karena dinamika internal organisasi yang cukup kompleks, agenda kongres mengalami perpanjangan hingga waktu yang belum ditentukan.

Dalam forum kongres tersebut, DPC GMNI Nagekeo menyampaikan sejumlah catatan penting, termasuk menyoroti persoalan dualisme kepemimpinan nasional di tubuh GMNI.

Di samping isu internal, GMNI Nagekeo juga mengangkat persoalan lokal yang dianggap strategis dan mendesak, terutama terkait dengan penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ketua GMNI Nagekeo, Dominikus Seke, dalam pandangan umum cabang menegaskan penolakan terhadap eksplorasi dan pengembangan proyek panas bumi di wilayah Flores, khususnya di Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Juni 2025.
Aksi Damai oleh Forum Peduli Lingkungan Kevikepan Mbay berhasil membuat Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo buka suara menyatakan sikap mendukung langkah masyarakat menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,  ribuan masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay turun ke jalan menggelar aksi damai menolak Proyek Geothermal di Pulau Flores secara khusus di Kabupaten Nagekeo, Kamis 5 Juni 2025.

Mereka terdiri dari berbagai elemen yakni Biarawan-biarawati (Para Pastor atau Imam Katolik, Frater, Bruder dan Suster), Orang Muda Katolik (OMK) dan Umat dari 10 Paroki di wilayah Kevikepan Mbay, Keuskupan Agung Ende.

Hadir pula tokoh masyarakat lintas iman dan tokoh adat pemilik ulayat tanah yang teridentifikasi menjadi titik Bor Proyek Geotermal di wilayah Kabupaten Nagekeo yakni (tokoh adat masyarakat Rendu, tokoh adat Suku Dhawe, Lape dan Nataia serta tokoh adat masyarakat Mauponggo).

Massa mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor DPRD Kabupaten Nagekeo dengan tertib dan menyatakan sikap tegas menolak segala bentuk pembangunan merusak alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Nagekeo, secara khusus Pembangunan Proyek panas bumi (Geothermal) yang teridentifikasi akan di bangun di tiga titik yakni Pajoreja, Kecamatan Mauponggo, Renduteno, Kecamatan Aesesa Selatan dan Marapokot, Kecamatan Aesesa.

Kepada Bupati dan DPRD mereka menuntut agar Pemerintah Daerah secara resmi dan terbuka menyatakan sikap menolak proyek Geothermal di wilayah Kabupaten Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Juni 2025.
Dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup sedunia, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Lingkungan Hidup Kevikepan Mbay hari ini, Kamis 5 Juni 2025 menggelar aksi Damai untuk menolak proyek Geothermal di Pulau Flores, secara khusus di Kabupaten Nagekeo.

Pantauan faktahukumntt.com, Ribuan massa aksi yang terdiri Orang Muda Katolik (OMK), Umat Kevikepan Mbay, para Biarawan-biarawati dan tokoh lintas agama tersebut kini berkumpul di Aula Stasi Penginanga.

Mereka awali segenap rangkaian Aksi Damai denga ibadat bersama yang dipimpin oleh Romo Vikep Mbay, Asterius Lado,Pr.

Setelah melaksanakan ibadat bersama massa aksi akan menggelar aksi damai dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di dua titik lokasi yakni Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor DPRD Nagekeo.