FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 29 April 2025.

Asisten I Setda Nagekeo, Immanuel Ndun, menghadiri acara Fokus Group Discussion (FGD)  yang diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan tema Menggagas Peraturan Daerah (PERDA) Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo, Selasa 29 April 2025.

Immanuel Ndun Hadir mewakili Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Nagekeo dan membawakan materi tentang Komitmen Pemerintah Daerah dalam memajukan kehidupan masyarakat adat di Kabupaten Nagekeo.

Asisten I menyampaikan bahwa keberadaan Peraturan Daerah (PERDA) sangat ditentukan oleh kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, PERDA bukan produk rekayasa politik, melainkan lahir dari dua hal mendasar, pertama perintah regulasi yang lebih tinggi dan kedua aspirasi masyarakat itu sendiri.

“Dari FGD ini dengan sendirinya kita melihat antusiasme dan keinginan masyarakat. Ini menjadi sinyal kuat bahwa keberadaan PERDA sangat dibutuhkan,” ungkap Immanuel Ndun, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Nagekeo, Ketika diwawancarai faktahukumntt.com, Senin Sore, 28 April 2025.

Immanuel menambahkan bahwa regulasi daerah hadir bukan sekadar merespons konflik atau ketegangan sosial, tetapi menjadi pagar pelindung nilai-nilai budaya yang selama ini hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 27 April 2025.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Flores Bagian Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Menggagas PERDA Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Nagekeo“.

Kegiatan penting dan bersejarah tersebut akan berlangsung di Kampung Adat Tutubhada, Desa Rendututubhada, Kecamatan Aesesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, Senin 28 April 2025.

FGD yang digelar AMAN daerah Flores bagian tengah menjadi momentum strategis dalam memperkuat posisi masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan lagi sekadar objek.

Ketua Panitia Pelaksana FGD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Flores Bagian Tengah, Kristian Minggu, menegaskan bahwa dalam UUD 1945 pasal 18 B ayat 2 memuat  bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Jadi sebenarnya dasar negara sudah mencantumkan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu unsur dalam mendirikan Republik Indonesia, Namun Realitas menunjukkan bahwa generasi pewaris hanya dijadikan objek pembangunan. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita harus memastikan keberadaan masyarakat adat diakui secara hukum,” Papar Kristian.

Pemuda AMAN yang merupakan mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tersebut menjelaskan bahwa di kabupaten Nagekeo saat ini belum memiliki satupun produk hukum yang mengatur khusus tentang masyarakat adat.

Masyarakat adat kabupaten Nagekeo terus menuai persoalan. Masalah yang mereka hadapi adalah belum ada kepastian hukum yang mengatur tentang kehidupan masyarakat adat.

“Ada beberapa peristiwa yang terjadi yakni konflik tapal batas dengan kehutanan dan pemekaran Desa, konflik akibat dari kebijakan pembangunan yang tidak mengakui kebudayaan setempat dan konflik izin Pertambangan”, jelas Kristian Minggu yang juga merupakan Dewan Aman Flores bagian tengah, yang meliputi wilayah Kabupaten Ngada, Nagekeo dan Ende.

]]>