Setiap kebijakan harus memastikan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi yang layak.
Perencanaan yang bermartabat harus bebas dari korupsi dan kepentingan kelompok tertentu, dengan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat secara transparan.
Meskipun gagasan ini penting, realisasi perencanaan yang bermartabat tidak selalu mudah.
Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya akses informasi bagi masyarakat,
tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan akses terhadap proses perencanaan, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif.
Birokrasi yang Rumit, struktur pemerintahan yang kompleks sering kali memperlambat pelaksanaan program yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Kepentingan Politik dan Ekonomi, dalam beberapa kasus, perencanaan lebih didasarkan pada kepentingan politik atau ekonomi tertentu daripada kepentingan masyarakat luas.
Tetap Terhubung Dengan Kami:



CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.