Tragedi Kemanusiaan Di Papua: Menakar Ulang Strategi Penanganan KKB

Tragedi Kemanusiaan Di Papua: Menakar Ulang Strategi Penanganan KKB.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 23 Maret 2025.

Penulis: Ermelinda Noh Wea

Konflik di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), telah mencapai titik nadir dengan serangkaian tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, yang paling tragis kejadian di pegunungan Yahukimo Distrik Anggruk,  21 Maret 2025.

Ada 9 Korban dalam kejadian ini, yang terdiri dari tanaga pendidikan dan Kesehatan. 1 orang diantaranya meninggal dunia dalam peristiwa pilu itu.

kejadian di pegunungan Yahukimo Distrik Anggruk serta berbagai aksi kekerasan lainnya menjadi bukti nyata bahwa pendekatan yang selama ini diterapkan belum mampu meredam eskalasi konflik, maka sangat dibutuhkan pendekatan yang komprehensif dan multi aspek.

Akar Permasalahan Konflik Papua

Akar permasalahan berbagai konflik kemanusiaan di Papua sangat kompleks dan multi faktor.

1. Ketidakadilan dan marginalisasi

Rasa ketidakadilan akibat ketimpangan pembangunan dan marginalisasi masyarakat asli Papua menjadi salah satu pemicu, sejarah panjang konflik dan trauma masa lalu memperburuk situasi.

2. Aktifitas KKB yang semakin brutal

KKB terus meningkatkan intensitas dan brutalitas aksi mereka menyasar warga sipil, aparat keamanan dan fasilitas publik, tujuan mereka bukan hanya mencari perhatian tetapi juga menciptakan teror dan ketidakstabilan.

3. Kurangnya dialog yang efektif

Upaya dialog yang dilakukan belum mampu menjangkau semua pihak yang terlibat dalam konflik, Kurangnya kepercayaan antara pemerintah dan kelompok –kelompok di Papua menjadi hambatan.
Selama ini, pendekatan keamanan cenderung dominan dalam penanganan KKB, namun tragedi-tragedi kemanusiaan yang terus berulang menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan.

Poin pentingnya adalah dampak pada warga sipil, operasi keamanan seringkali berdampak pada warga sipil menyebabkan trauma, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini justru memperburuk sentimen pemerintah di kalangan masyarakat Papua.

Pendekatan keamanan tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan yaitu ketidakadilan, marginalisasi dan rasa tidak percaya.

Kelompok Kriminal Bersenjata terus merekrut anggota baru dari kalangan pemuda yang merasa kecewa dan terpinggirkan.

Kenyataan ini dipandang perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap strategi keamanan yang diterapkan, melalui pendekatan keamanan yakni perlu meningkatkan jumlah personel TNI dan POLRI di daerah rawan untuk menciptakan  aman bagi masyarakat.

Melengkapi aparat dengan peralatan dan teknologi modern untuk mendukung operasi, melakukan operasi militer yang terukur dengan memprioritaskan keselamatan warga sipil.

Jika pendekatan persuasif yang dikedepankan maka dialog sebelum menggunakan kekuatan militer dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan, tokoh adat, tokoh agama untuk mengidentifikasi, memberikan informasi intelijen yang lebih akurat agar dapat diperoleh akar permasalahan dan mencari solusi yang komprehensif serta penting untuk mengedepankan tindakan yang lebih humanis dan menghormati HAM.

Dialog inklusif ini harus berfokus pada penyelesaian akar permasalahan dan mencari solusi  yang adil dan berkelanjutan, pemulihan trauma karena tragedi kemanusiaan telah meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Papua.

Pemerintah juga perlu memberikan dukungan psikologis dan sosial kepada para korban dan keluarga mereka.

Selain itu juga bisa dilakukan negosiasi dengan kelompok KKB yang masih bisa diajak dialog dengan menawarkan perdamaian dan memberikan peluang pengembangan ekonomi bisa menjadi pilihan.

Menghadapi tragedi kemanusiaan di Papua, pendekatan kemanusiaan dan dialog menjadi sangat penting.

Pembangunan kesejahteraan di Papua juga harus  dilakukan dengan pendekatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat asli Papua.

Dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu juga untuk memahami dan menghormati budaya dan adat masyarakat Papua.

Penting juga memberi mereka akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Disamping itu pelaku pelanggaran HAM harus diproses hukum secara adil dan transparan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu baik terhadap anggota KKB maupun aparat keamanan.

Pada kasus pembakaran rumah guru penggerak yang berasal dari NTT Jumat 21 Maret 2025 adalah serangan langsung terhadap kemanusiaan dan dunia pendidikan.

Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan dan kenyamanan tenaga pengajar, termasuk penyediaan fasilitas keamanan di daerah konflik, perlu juga melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga keamanan dan memberi dukungan bagi para guru dan tenaga kesehatan yang berada di lokasi tersebut.

Tragedi kemanusiaan di Papua adalah luka bagi Bangsa Indonesia, sudah saatnya kita semua bersatu untuk menghentikan kekerasan dan membangun perdamaian yang berkelanjutan, semua pihak harus menghentikan kekerasan dan mencari solusi damai melalui dialog.

Pemerintah harus menegakkan keadilan bagi semua korban pelanggaran HAM dan kita semua memiliki tanggungjawab untuk membangun Papua yang damai, adil dan sejahtera bagi semua warganya melalui pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Kita berharap dengan keprihatinan, tanggungjawab dan pendekatan persuasif dapat mengakhiri konflik yang berujung tragedi maut di Papua dan tetap membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, namun penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki strategi agar lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Papua. (***)