FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 25 FEBRUARI 2026.

Oleh : Ermelinda Noh Wea

Kepercayaan yang diberikan sebagai penjabat desa persiapan bukan sekedar mandat administratif, melainkan amanah sosial yang sarat tanggungjawab.

Desa persiapan adalah fase transisi yang menentukan arah masa depan sebuah wilayah, apakah ia akan tumbuh menjadi desa definitif yang mandiri dan berdaya, atau justru terhambat oleh lemahnya tata kelola dan minimnya partisipasi masyarakat.

Dalam konteks inilah, revitalisasi semangat berdesa menjadi fondasi utama dalam menyiapkan seluruh perangkat menuju desa definitif.

Sebagai penjabat desa persiapan, langkah pertama yang harus dibangun adalah legitimasi sosial melalui pendekatan partisipatif.

Kepercayaan masyarakat tidak lahir dari jabatan, tetapi dari keterbukaan, komunikasi, dan kesediaan mendengar.

Musyawarah bersama perlu dihidupkan sejak awal sebagai ruang menyatukan visi, menyusun prioritas, serta menegaskan bahwa pembentukan desa definitif adalah proyek kolektif, bukan agenda personal atau kelompok tertentu.

Menuju desa definitif mensyaratkan kesiapan administratif dan kelembagaan yang matang. Penataan batas wilayah, pendataan penduduk, penyusunan profil desa, hingga pembentukan perangkat dan struktur organisasi harus dilakukan secara sistematis dan akuntabel.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 14 September 2025.

“Menimbang janji kesejahteraan di balik risiko ekologis dan politik kepentingan”.

Wacana pembangunan energi panas bumi (geothermal) di Flores telah menimbulkan perdebatan panjang. Di satu sisi, pemerintah dan politisi menyuarakan kepentingan nasional untuk mengejar target bauran energi terbarukan. Di sisi lain, masyarakat lokal menaruh kekhawatiran mendalam atas risiko lingkungan, sosial, dan budaya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka.

Politisi kerap hadir dengan wajah penuh perhatian. Mereka menyalurkan bantuan sosial ketika masyarakat diterpa bencana, hingga program filantropi yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di Flores, praktik ini tidak asing: masyarakat menerima sumbangan, bahkan perhatian simbolis yang seolah-olah menunjukkan kepedulian tulus.

Namun, ketika proyek panas bumi (geothermal) digulirkan, wajah ganda politisi mulai terlihat. Bantuan sosial dan filantropi kerap dipakai untuk melembutkan hati masyarakat, seakan menukar kesetiaan rakyat dengan proyek besar yang berpotensi mengorbankan lingkungan dan masa depan generasi berikutnya.

Di titik inilah, masyarakat Flores perlu membuang sikap dilematis. Bantuan sesaat tidak boleh mengaburkan ancaman jangka panjang. Alam Flores bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan filantropi politik.

Skala Risiko Geothermal

Secara nasional, geothermal dipandang sebagai energi terbarukan yang ramah lingkungan. Namun, di Flores, kenyataannya lebih kompleks. Pulau ini berada di kawasan cincin api (ring of fire) dengan potensi gempa, letusan gunung, dan tanah longsor. Aktivitas pengeboran  panas bumi di wilayah rawan justru bisa memperbesar kerentanan bencana, bukan menguranginya.

Selain itu, geothermal membutuhkan lahan luas dan memengaruhi ekosistem hutan serta sumber mata air. Padahal, bagi masyarakat Flores, hutan bukan sekadar bentang alam, tetapi ruang hidup, sumber pangan, bahkan tempat berakar budaya dan spiritualitas. Jika rusak, bukan hanya lingkungan yang hilang, melainkan juga identitas kultural yang diwariskan lintas generasi.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 23 Juli 2025.

Oleh : ERMELINDA NOH WEA

Di awal kehidupan, pelukan ibu adalah tempat pertama seorang anak mengenal dunia. Dalam hangatnya pelukan itu, tersimpan rasa aman, cinta, dan harapan.

Sejak itulah, anak-anak tumbuh dengan naluri dasar untuk merasa dilindungi. Namun, seiring waktu, kehidupan tidak selalu sehangat pelukan pertama itu. Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam kasih sayang. Tidak semua anak mendapat hak yang semestinya. Di sinilah negara, masyarakat, dan kita semua diuji apakah kita benar-benar menjadi payung yang menaungi anak-anak kita, atau justru membiarkan mereka berjalan sendiri di tengah hujan kehidupan?

Hari Anak Nasional, yang diperingati setiap 23 Juli, seharusnya bukan hanya seremoni penuh hiasan dan kata-kata manis. Ini adalah cermin besar yang memperlihatkan sejujurnya bagaimana kondisi anak-anak di negeri ini. Apakah mereka benar-benar hidup dalam suasana yang ramah anak? Atau masih menjadi korban dari sistem yang abai terhadap suara-suara kecil mereka?

Di banyak sudut negeri ini, anak-anak tumbuh di lingkungan yang jauh dari ideal. Kekerasan dalam rumah tangga masih kerap terjadi dan mirisnya, sering kali anak menjadi korban langsung atau saksi bisu. Data menunjukkan bahwa banyak anak mengalami kekerasan fisik, verbal, dan emosional dari orang-orang terdekatnya. Padahal, rumah seharusnya menjadi tempat perlindungan pertama.

Ketika pelukan ibu berganti menjadi bentakan, dan ayah yang seharusnya menjadi panutan justru menjadi sumber trauma, maka anak akan kehilangan pijakan awal dalam hidup. Mereka tidak hanya terluka secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Luka yang kadang tak terlihat ini bisa tumbuh bersama mereka, dan jika tidak diobati, akan diwariskan dalam bentuk perilaku dan rasa takut yang membekas sepanjang hayat.

Negara harus hadir bukan sekedar di atas kertas, Undang-Undang Perlindungan Anak, lembaga sosial, dan berbagai program pemerintah sudah ada. Namun pertanyaannya: seberapa efektif mereka bekerja? Seberapa serius negara menegakkan perlindungan terhadap anak, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan di pelosok desa, di jalanan kota, di panti sosial yang kekurangan tenaga, bahkan di ruang-ruang kelas tempat bullying menjadi rahasia umum?.

Penulis : Ermelinda Noh Wea

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 18 MEI 2025.

Kekerasan terhadap perempuan bukanlah peristiwa baru. Ia hadir dalam sejarah panjang patriarki, bersembunyi di balik adat, agama, dan institusi. Yang berubah hari ini bukan bentuk kekerasannya, melainkan keberanian perempuan untuk tidak lagi diam.

Perempuan hari ini bersatu. Mereka menolak tunduk. Ketika satu bersuara, seribu lainnya bangkit. Kekerasan yang dulu ditutupi, kini mulai disingkap. Dan dalam kesatuan suara itulah kita menemukan harapan akan dunia yang lebih adil.

Masih banyak orang melihat kekerasan terhadap perempuan sebagai insiden pribadi. Padahal, ini adalah masalah struktural. Kekerasan ini tumbuh dari sistem sosial yang menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua dari rumah tangga, tempat kerja, hingga institusi pendidikan.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan (2024) mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Namun angka ini dipahami sebagai “puncak gunung es” karena banyak perempuan memilih diam, takut pada stigma atau tidak percaya kepada sistem hukum.

Kasus-kasus seperti perkawinan anak, pemaksaan peran domestik, diskriminasi di tempat kerja, hingga kekerasan seksual di ruang publik bukan sekadar pelanggaran hukum.

Mereka adalah refleksi dari budaya dan hukum yang tidak berpihak pada keadilan perempuan. Perempuan tidak lagi sendiri,
pola lama mulai berubah.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 1 Mei 2025.

Oleh : Ermelinda Noh Wea, Ketua Pemuda Katolik   Cabang Nagekeo.

Setiap bangsa yang ingin maju dan berkembang harus memiliki sistem ekonomi yang kuat, dan sistem ekonomi yang kuat hanya dapat dibangun dengan fondasi tenaga kerja yang kokoh.

Dalam konteks Indonesia, buruh merupakan bagian paling vital dari proses pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, keberadaan buruh masih sering diposisikan hanya sebagai roda penggerak, bukan sebagai subjek utama dari pembangunan itu sendiri.

Kita terlalu sering menyederhanakan peran buruh hanya sebagai “tenaga,” padahal mereka adalah manusia yang punya ide, harapan, dan kehidupan yang layak untuk diperjuangkan.

Menyambut Hari Buruh Internasional, sudah saatnya kita merenungkan kembali sejauh mana bangsa ini benar-benar menghargai buruh sebagai jantung dari perekonomian nasional.

Buruh adalah garda depan dalam setiap proses produksi, distribusi, dan penyediaan jasa. Mereka terlibat dalam berbagai sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, transportasi, kesehatan, hingga sektor informal seperti pedagang hingga pada pengemudi ojek.

Tanpa kehadiran mereka, mustahil roda ekonomi dapat terus berputar. Namun sayangnya, kontribusi besar ini tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan, kesejahteraan, dan pengakuan yang mereka terima.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 50% pekerja di Indonesia masih berada di sektor informal, yang berarti mereka bekerja tanpa kontrak resmi, tanpa perlindungan hukum yang memadai, dan sering kali menerima upah di bawah standar.

Sementara itu, di sektor formal pun, masih banyak buruh yang tidak mendapatkan hak-hak dasar seperti cuti, jaminan kesehatan, dan perlindungan keselamatan kerja.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa ada kesalahan sistemik dalam cara negara dan masyarakat memandang buruh. Kita terlalu terpaku pada pertumbuhan ekonomi sebagai angka, tanpa melihat manusia-manusia di balik angka tersebut.

Salah satu isu paling mendasar yang dihadapi buruh di Indonesia adalah masalah upah. Meski setiap tahun pemerintah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), namun implementasinya sering kali tidak adil.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 26 April 2025.

Oleh: Ermelinda Noh Wea (Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Nagekeo)

Kematian Paus Fransiskus menyisakan duka mendalam di seluruh dunia. Beliau bukan sekadar pemimpin spiritual Gereja Katolik, tetapi juga suara kenabian global yang membawa pesan cinta kasih, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap bumi serta sesama manusia.

Lebih dari satu dekade masa kepemimpinan Paus Fransiskus di Vatikan, ia telah menjadi lambang keberanian moral dan kelembutan hati di tengah dunia yang keras dan penuh ketimpangan.

Ketika Jorge Mario Bergoglio diangkat menjadi Paus pada tahun 2013, dunia menyaksikan sebuah perubahan penting dalam wajah Gereja Katolik. Sebagai Paus pertama dari Amerika Latin dan dari ordo Serikat Yesus (Jesuit), ia membawa semangat yang segar dan radikal dalam kesederhanaan.

Salah satu keputusan awalnya yang menggambarkan karakter Paus Fransiskus adalah menolak tinggal di Istana Apostolik Vatikan, dan memilih menetap di Wisma Santa Marta tempat yang lebih sederhana dan lebih dekat dengan kehidupan para imam dan staf gereja.

Hal ini bukanlah isyarat simbolik semata, melainkan penegasan nilai hidup bahwa pemimpin sejati hidup bersama, bukan di atas umatnya.

Kesederhanaan ini bukan hanya terlihat dalam gaya hidupnya, tetapi juga dalam tutur katanya yang hangat, rendah hati, dan sering kali menyentuh langsung pengalaman umat kecil.

Paus Fransiskus menyapa dengan senyum, memeluk anak-anak dengan tulus, dan berbicara dengan penuh empati pada mereka yang menderita.

Ia menolak protokoler kaku yang selama ini menjadi bagian dari tradisi Kepausan, dan lebih memilih menjangkau langsung mereka yang tidak didengar oleh dunia.

Warisan pemikirannya juga menjadi tonggak penting bagi perkembangan Gereja dan kemanusiaan. Salah satu ensiklik paling berpengaruh dalam masa kepemimpinannya adalah Laudato Si (2015), yang menjadi suara kenabian bagi dunia modern terkait krisis lingkungan.

Dalam ensiklik tersebut, Paus Fransiskus dengan tegas menyatakan bahwa bumi adalah rumah bersama yang sedang “merintih” karena ulah manusia.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO, OPINI – 21 April 2025.
Indonesia merayakan Hari Kartini setiap tanggal 21 April, sebuah hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan.

Kartini dianggap sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita di Indonesia, dengan ide-ide revolusionernya tentang pendidikan untuk perempuan dan kesetaraan gender.

Ia mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri mereka, termasuk dalam dunia kerja, yang pada masa itu masih dianggap sebagai ranah eksklusif laki-laki. Namun, perjuangan Kartini di dunia kerja tidak berakhir hanya pada gagasan pendidikan.

Sebagaimana kita ketahui, dunia kerja di Indonesia dan global semakin membuka kesempatan bagi perempuan untuk berperan serta. Meskipun ada kemajuan besar, masih banyak tantangan yang harus dihadapi perempuan di dunia kerja.

Kartini menulis dalam surat-suratnya yang terkenal bahwa perempuan harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki, agar mereka dapat berperan lebih aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan bangsa.

Dalam konteks dunia kerja, ini berarti bahwa perempuan seharusnya tidak dibatasi oleh norma tradisional yang menganggap bahwa pekerjaan hanya untuk laki-laki.

Semangat Kartini ini harus kita teruskan hingga hari ini, dengan memberi perempuan akses yang lebih luas terhadap peluang kerja yang setara.

Sejarah perjuangan Kartini mengajarkan kita bahwa pemberdayaan perempuan bukan hanya soal kesempatan untuk bekerja, tetapi juga hak untuk mengejar cita-cita tanpa dibatasi oleh stereotip gender.

Perempuan berhak untuk berada di berbagai bidang pekerjaan, dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga teknologi, sains, dan politik. Meskipun saat ini perempuan semakin terlihat di berbagai sektor, masih terdapat hambatan-hambatan yang menghalangi mereka untuk mencapai posisi-posisi puncak di dunia kerja.

Sebagai contoh, berdasarkan data dari McKinsey & Company (2021), meskipun ada peningkatan jumlah perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja, proporsi perempuan di posisi eksekutif dan CEO masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki akses yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam dunia kerja, mereka masih menghadapi kesulitan dalam menembus hambatan struktural dan budaya di tempat kerja yang lebih menguntungkan laki-laki.

Perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja. Salah satu tantangan terbesar adalah “ketimpangan upah”.

Oleh: Ermelinda Noh Wea

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – OPINI.
Perjalanan menuju kedewasaan, remaja yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar kota sering kali dihadapkan pada berbagai godaan dan tekanan.

Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah mempertahankan integritas dan menghargai pengorbanan orang tua yang telah bekerja keras untuk mendanai pendidikan mereka.

Tanpa bimbingan dan pemahaman yang kuat tentang nilai diri dan norma sosial, tak jarang mereka terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan ada yang rela mengorbankan prinsip-prinsip mereka demi mendapatkan perhatian atau memenuhi kebutuhan emosional sesaat.

Orang tua yang bekerja keras membiayai pendidikan anak-anak mereka, sering kali mengorbankan waktu, tenaga, dan impian pribadi demi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Sayangnya, banyak remaja yang jauh dari orang tua tidak selalu menyadari hal ini. Ketika mereka menghadapi tekanan emosional, terutama dalam hubungan asmara atau keinginan untuk diterima di lingkungan sosial baru, mereka kadang terjebak dalam pola pikir yang mengabaikan pengorbanan orang tua.

Hal ini bisa menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial, seperti terlibat dalam hubungan yang hanya menguntungkan pihak lain atau bahkan menyimpang dari prinsip moral yang telah diajarkan. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi aspek yang tak kalah penting dalam perkembangan seorang remaja.

Pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kepribadian yang baik, akan memberi pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana menghargai diri sendiri dan orang lain.

Remaja harus diajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak mereka diterima oleh orang lain atau seberapa jauh mereka rela mengorbankan diri demi mendapatkan perhatian.

Sebaliknya, mereka harus belajar untuk mengedepankan harga diri, integritas, dan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar memenuhi keinginan sesaat.

Remaja yang berada jauh dari orang tua, seringkali merasa kesepian dan terisolasi. Dalam kondisi ini, mereka mungkin mudah tergoda untuk menjalin hubungan dengan individu yang tidak memiliki niat baik.

Penting bagi mereka untuk belajar mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat baik itu dari sisi fisik, emosional, atau sosial dan memahami bahwa hubungan yang baik harus saling mendukung, bukan saling merugikan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 27 Maret 2025.

Penulis : Ermelinda Noh Wea

Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.

Sistem ini dirancang untuk merekrut tenaga profesional yang mampu bekerja dengan standar tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara.

Namun, dalam praktiknya, banyak terjadi penyimpangan yang merusak esensi dari kebijakan tersebut, salah satunya adalah praktik nepotisme dalam rekrutmen P3K oleh pemerintah daerah.

Nepotisme ini tidak hanya merugikan individu yang berkompeten tetapi juga mencoreng citra pemerintahan yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.

Nepotisme merujuk pada praktik pengutamaan anggota keluarga atau orang dekat dalam proses perekrutan, pemberian jabatan, atau alokasi sumber daya, meskipun tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

Dalam konteks rekrutmen P3K, nepotisme sering kali terjadi ketika pejabat pemerintah daerah memberikan kesempatan kerja kepada individu-individu yang tidak memiliki latar belakang atau kualifikasi yang sesuai, hanya karena hubungan personal atau keluarga dengan pihak yang berkuasa.

Fenomena ini semakin memperburuk citra pemerintahan yang seharusnya berlandaskan pada prinsip meritokrasi, dimana setiap individu diberikan kesempatan berdasarkan kemampuan dan kualifikasinya, bukan berdasarkan kedekatan pribadi.

Proses rekrutmen P3K seharusnya dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berbasis pada kompetensi.

Pemerintah daerah, sebagai penyelenggara, wajib memastikan bahwa seleksi dilakukan dengan jujur dan tanpa adanya intervensi yang merugikan pihak-pihak yang tidak memiliki kedekatan dengan penguasa.

Namun, realitas di lapangan sering kali berbeda. Banyak laporan yang menyebutkan adanya praktik nepotisme dalam seleksi P3K di sejumlah daerah.

Beberapa daerah bahkan mencatat   adanya keberhasilan individu yang tidak memenuhi persyaratan administratif atau tidak memiliki skor ujian yang memadai, tetapi tetap diluluskan karena hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat daerah.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 25 Maret 2025.

Oleh : Ermelinda Noh Wea

Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sebuah negara, karena politik memiliki pengaruh besar terhadap segala sektor kehidupan masyarakat.

Dalam politik, terutama dalam negara demokratis, peran politisi sangat penting. Mereka dituntut untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Namun, dalam kenyataannya, banyak politisi yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menciptakan apa yang sering disebut dengan “politisi busuk.”

Hal ini menimbulkan banyak dampak buruk, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, bahkan moral masyarakat. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menuntut integritas dari para politisi dan melawan politisi busuk.

Politisi busuk seringkali diidentikkan dengan mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam praktiknya, politisi busuk ini memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat.

Menurut Amin S. M. (2019), politisi busuk adalah individu yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan publik.

Ciri-ciri Politisi Busuk

1. Korupsi, menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.

2. Kolusi dan Nepotisme, mengutamakan hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan, sering kali untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok.

3. Manipulasi Publik, menggunakan isu-isu sensitif untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan politik, meskipun dengan cara yang tidak etis atau dengan penyebaran informasi yang menyesatkan.

4. Kurangnya Transparansi, menutup-nutupi kebijakan dan keputusan yang diambil, sehingga publik tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.