FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2 Mei 2025.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  (Nakertrans) Kabupaten Nagekeo bekerjasama dengan PT Bhakti Unggul Sejahtera (BUS) melakukan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara khusus wanita untuk bekerja di Negara Malaysia.

Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh agama dan Para Kepala Desa dan Kelurahan se-wilayah Kabupaten Nagekeo yang dilangsungkan di Aula Pondok SVD Danga, Jumat 2 Mei 2024.

Direktur Utama PT BUS, Faridz Unggul Pangestu menjelaskan bahwa PT BUS sudah cukup berpengalaman dalam urusan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia.

PT BUS Sendiri baru resmi berdiri Pada 20 September 2022, diwarisi dari usaha orangtuanya yang telah berpengalaman selama 25 Tahun dalam urusan Penempatan Tenaga Kerja keluar Negeri.

Selama kurang lebih 3 Tahun PT BUS telah menempatkan 1500 orang tenaga kerja dari seluruh Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

“Untuk NTT menyumbang 30 sampai 40 persen tenaga kerja. Sejauh ini belum ada masalah dan tidak pernah ada tenaga kerja yang diperlakukan tidak adil oleh majikannya”, Jelas Faridz.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2 Mei 2025.

Banyak tenaga kerja Indonesia secara khusus Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merantau ke luar negeri seperti ke Negara Malaysia melalui jalur Ilegal sehingga kerap menjadi polemik urusan tenaga kerja di Indonesia.

Fenomena meningkatnya jumlah warga Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya dari pedesaan, yang merantau ke Malaysia melalui jalur ilegal menjadi perhatian serius berbagai pihak.

Masalah ini disoroti dalam kegiatan sosialisasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Transnaker) Kabupaten Nagekeo bekerja sama dengan PT Bhakti Unggul Sejahtera.

Acara berlangsung di Aula Pondok SVD Danga, Jumat 2 Mei 2025, dengan melibatkan para tokoh agama serta kepala desa dan kelurahan se-Kabupaten Nagekeo.

Dalam sosialisasi tersebut, Ketua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi NTT, Suratmi Hamidah, memaparkan kondisi yang mengkhawatirkan terkait tingginya angka migrasi ilegal ke Malaysia.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 19 Maret 2025.
Penulis : Ermelinda Noh Wea, Mantan Fasilitator PNPM – MP,  ASN di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nagekeo.

Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar, memiliki potensi besar dalam hal tenaga kerja yang siap pakai.

Banyaknya pencari kerja, baik untuk pasar domestik maupun luar negeri, menjadikan sektor ini sebagai tantangan besar bagi negara.

Saat ini, banyak calon pekerja yang masih belum siap terjun ke dunia kerja, baik dari segi keterampilan maupun pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai pekerja.

Di sisi lain, praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit calon pekerja yang diperlakukan secara tidak manusiawi di tempat penampungan yang disediakan oleh pihak swasta.

Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak di bawah umur juga dipaksa untuk bekerja. Oleh karena itu, pemerintah harus terlibat lebih aktif dalam mempersiapkan tenaga kerja Indonesia, bukan hanya dengan menyerahkannya kepada pihak swasta yang sering kali mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan pekerja.

Pemerintah harus terlibat aktif dalam penyediaan pelatihan dan pendidikan, Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten, agar dapat bersaing di pasar kerja global terutama mengingat tantangan yang semakin berat.

Banyak pekerja Indonesia yang terpaksa bekerja di luar negeri karena terbatasnya lapangan pekerjaan di dalam negeri. Padahal, banyak sektor di dalam negeri, seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan teknologi, yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tetapi juga mempersiapkan mereka dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai di dalam negeri.

Penting untuk diingat bahwa sektor pekerjaan yang berkembang pesat, seperti pertanian, membutuhkan keterampilan teknis yang tidak bisa diperoleh secara instan. Oleh karena itu, perlu ada kurikulum yang lebih aplikatif di bidang ini, yang tidak hanya mencakup teori, tetapi juga praktik langsung di lapangan.

Selain itu, sektor perdagangan dan industri pengolahan juga memerlukan pekerja yang terampil dalam teknologi produksi, manajemen kualitas, dan efisiensi operasional.

Kenyataan ini mengharuskan bahwa Pemerintah harus hadir dalam setiap tahap proses persiapan tenaga kerja untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan di dunia kerja, baik dalam negeri maupun di luar negeri.

Disamping itu Pemerintah juga memainkan peran pengawasan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan pelatihan dan pengiriman tenaga kerja, serta memastikan setiap agen atau perusahaan yang terlibat dalam proses pengiriman tenaga kerja beroperasi secara transparan dan adil.