FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 5 Maret 2026.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo diminta untuk membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap sejumlah obyek tanah di Desa Wololelu, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo yang diajukan oleh pemohon atas nama Laurentius Laki.

Permohonan pembatalan kepada BPN Nagekeo yang diajukan oleh Hendrikus Dhenga, SH mewakili kliennya yang merupakan keturunan lurus almarhum Wilhelmus Wedo dan Almarhum Felix Mola berserta Ebu Mosa Mogi yang diklaim memiliki hak atas obyek tanah yang diajukan pemohon.

Hendrikus Dhenga menegaskan bahwa kliennya telah menguasai obyek bidang tanah yang dimaksud selama puluhan tahun yang dibuktikan dengan tanda bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

“Klien saya Juga merupakan ahli waris lurus dan selama ini menguasai tanah dengan cara mengelola dan memanfaatkan tanah puluhan tahun yang dibuktikan dengan SPPT selalu dibayar oleh klien saya terhadap seluruh obyek tanah warisan tersebut”, tegas Hendrikus.

Ia mengutarakan bahwa kliennya mengakui masih memiliki hubungan darah dengan Laurentius Laki, Namun belum pernah melakukan kesepakatan apapun terhadap pembagian hak warisan bidang tanah warisan almarhum Wilhelmus Wedo dan Ebu Mosa Mogi termasuk mendatangi berita acara mediasi oleh pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan.

Menurutnya mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Mauponggo tanggal 4 November 2025 yang melibatkan kliennya tidak pernah membuahkan kesepakatan bersama Laurentius Laki maupun Paulinus Mere Wedo tentang pembagian warisan atas tanah almarhum Wilhelmus Wedo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 19 Februari 2026

Sevrin Waja, wartawan yang bertugas di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengharumkan nama daerah di panggung nasional. Ia berhasil menembus tiga besar Lomba Karya Jurnalistik yang diselenggarakan oleh Bappenas bekerja sama dengan Kompas Gramedia dalam rangka Akselerasi SDGs.

Lewat karya jurnalistik berjudul “Mendorong Migrasi Aman Pejuang Devisa”, Sevrin dinyatakan lolos nominasi tiga terbaik dari ratusan peserta wartawan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, baik media lokal, nasional, hingga internasional.

“Iya, benar. Saya baru menerima email resmi dari panitia penyelenggara dari Kompas Group Media untuk hadir dalam acara puncak di Menara Kompas, Jakarta,” ujar Sevrin, Kamis 18 Februari 2026.

Isu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang selama ini kerap luput dari perhatian publik nasional berhasil diangkat secara mendalam oleh Sevrin, wartawan Viva.co.id yang bertugas di Nagekeo.

Karyanya menyoroti persoalan migrasi tenaga kerja dari NTT, mulai dari proses perekrutan yang tidak transparan, lemahnya perlindungan hukum, hingga tingginya risiko di negara tujuan.

Lomba karya jurnalistik Akselerasi SDGs tersebut telah berlangsung sejak Desember 2025 dan diikuti ratusan jurnalis dari berbagai platform media. Dari seluruh peserta, dewan juri memilih 10 karya terbaik, yang kemudian kembali berkompetisi dengan menulis dua karya jurnalistik tambahan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 16 Februari 2026
Suku Tegu Udawolo mengambil langkah tegas dengan menanam pisang di area SMPN 2 Gako sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang dinilai lalai menginventarisasi dan menertibkan aset tanah yang sebelumnya telah diserahkan secara adat kepada pemerintah.

Aksi simbolik ini dilakukan sebagai respons atas dugaan penyalahgunaan lahan. Di atas tanah yang seharusnya diperuntukkan bagi
kepentingan publik khususnya lokasi sekolah SMPN 2 Gako kini berdiri rumah pribadi serta bangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makanan  Bergizi Gratis (MBG), yang memicu kekecewaan masyarakat adat.

Salah satu tokoh adat Suku Tegu Udawolo, Hermanus Bu’u, kepada FaktaHukumNTT.com menjelaskan bahwa kegiatan penanaman pisang tersebut diikuti sekitar 50 masyarakat adat dari tiga anak suku, yakni  suku Sodha, suku Anawa, dan suku Gawi.

Rangkaian kegiatan diawali dengan ritual adat di rumah adat, dilanjutkan dengan prosesi penanaman pisang di lokasi SMPN 2 Gako, lalu kembali ke rumah adat.

Ritual tersebut dilakukan sebagai bentuk permohonan restu leluhur atas aksi yang yang mereka lakukan. Seluruh kegiatan berlangsung sekitar satu jam, dimulai sejak pukul 09.00 WITA.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Februari 2026.
Publik Kabupaten Nagekeo dihebohkan oleh pernyataan Kosmas Jo Oko yang dimuat di salah satu platform media online, yang menyebut bahwa Anton Sukadame Wangge, anggota DPRD Nagekeo, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polsek Nangaroro.

Informasi tersebut kini dipastikan tidak benar. Kepolisian Sektor (Polsek) Nangaroro secara resmi membantah adanya penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge, sekaligus meluruskan narasi yang dinilai menyesatkan dan berpotensi menggiring opini publik.

Klarifikasi itu disampaikan langsung oleh Kapolsek Nangaroro, Iptu Juliardi Sinambela, SH, MH, saat dikonfirmasi media faktahukumntt.com melalui pesan WhatsApp, Rabu malam, 11 Februari 2025.

“Yang menyampaikan soal status tersangka itu bukan kami penyidik. Kami tidak pernah menyatakan demikian. Pak Anton sudah dimintai keterangan sebagai subjek yang dilaporkan, itu saja,” tegas Iptu Juliardi Sinambela.

Kapolsek menegaskan bahwa hingga saat ini tidak pernah ada rilis resmi, pernyataan penyidik, maupun konfirmasi institusional dari Polsek Nangaroro terkait penetapan status tersangka terhadap Anton Sukadame Wangge.

“Kami tidak pernah melansir, tidak pernah dikonfirmasi. Tiba-tiba muncul foto kantor Polsek Nangaroro dan beritanya menyebut Polres Nagekeo menetapkan tersangka. Itu tidak benar,” jelasnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 12 Februari 2026.
Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menyalurkan bantuan logistik kepada warga Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keotengah, yang terdampak bencana angin kencang beberapa waktu lalu.

Bantuan tersebut disalurkan pada Senin , 9 Februari 2026, setelah Pemerintah Desa Ladolima Timur menyampaikan laporan resmi kejadian bencana kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo. Penjabat Kepala Desa Ladolima Timur menyebutkan, respons pemerintah daerah datang beberapa hari setelah laporan disampaikan.

“Bantuan dari Dinas Sosial berupa terpal, makanan siap saji, makanan bayi dan anak, serta perlengkapan bayi untuk 11 kepala keluarga (KK) terdampak,” ungkap PJ Kepala Desa Ladolima Timur, Mariano Dolores Jona Sera Jawa.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, Sesilia Nuwa membenarkan penyaluran bantuan tersebut. Ia menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan secara khusus menyasar 11 KK terdampak, dengan rincian logistik berupa 110 paket makanan siap saji, 11 unit tenda gulung, satu paket kids ware, serta delapan paket makanan anak.

Menurutnya, mekanisme penyaluran dilakukan melalui pemerintah desa karena pemerintah desa dinilai paling memahami kondisi riil masyarakat di lapangan. Seluruh bantuan tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nagekeo.

“Bantuan disalurkan melalui pemerintah desa karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Anggaran bantuan ini bersumber dari APBD,” jelasnya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 11 Februari 2026.

Hendrikus Dhenga, SH, Kuasa Hukum, Anton Sukadame Wangge,  menilai pernyataan Kosmas Jo Oko yang menyampaikan ke publik terkait status tersangka kliennya merupakan upaya untuk merusak citra Anton Sukadame Dame Wangge selaku anggota DPRD Nagekeo.

Kosmas Jo Oko merupakan pengecara dari Margaretha Bai (pelapor) yang merupakan saudari kandung Anton Sukadame Wangge.

Perkara ini merupakan persoalan internal keluarga yang berhubungan dengan adat dan budaya, kemudian meluas menjadi persoalan hukum diduga akibat ketidak pahaman Margaretha Bai dan anak-anaknya terkait pranata adat dan budaya, teristimewa penghormatan terhadap saudara dan paman dalam konteks budaya.

Hendrikus Dhenga, SH menilai pernyataan Kosmas Jo Oko terkait  status tersangka Kliennya, mendahului keterangan resmi Polsek Nangaroro merupakan sebuah tindakan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Ia menduga ada motif lain yang ikut dimainkan dalam perkara yang melibatkan klienya dengan tujuan merusak citra Anton Sukadame Wangge yang merupakan pejabat publik yakni anggota DPRD Nagekeo.

“sebenarnya kewenangan untuk menyatakan tersangka adalah penyidik Polsek Nangaroro. Klien saya diduga melakukan penghinaan, pasal yang diterapkan adalah pasal 315 dengan ancaman maksimal 3 bulan saja. statusnya masih dugaan. Bagi saya pernyataannya (Kosmas Jo Oko) di media sudah sangat merugikan klien saya yang notabene adalah anggota DPRD. Saya menduga ada upaya terselubung untuk menghancurkan popularitas atau karir klien saya”, ungkap Hendrikus Dhenga.

Ia menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Kosmas Jo Oko terkait status tersangka kliennya terlalu dini disampaikan ke publik mendahului pernyataan resmi penyidik Polsek Nangaroro. Hal tersebut merupakan penggiringan opini publik yang mengarah pada pencemaran nama baik kliennya.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 9 Februari 2026.

Warga Desa Labolewa dan Desa Ulupulu terdampak pembangunan waduk Mbay-Lambo mengancam akan menghentikan dan memblokade seluruh aktivitas pembangunan waduk jika hak ganti kerugian lahan mereka tidak segera dibayarkan.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul aksi warga yang kembali mendatangi Kantor Bupati Nagekeo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo untuk menuntut kepastian pembayaran kompensasi pengadaan tanah yang hingga kini belum terealisasi sejak tahun 2022.

Rombongan warga warga datang dengan mengenakan busana adat didampingi tim kuasa hukum yang terdiri dari Aristo Yanuarius Seda, SH, Ferdinandus Sabu, SH, dan Tarsisius Paso Kara Deru, di bawah koordinasi Thomas Jawa Sina dan Kanisius Suku.

Kedatangan mereka membawa aspirasi terkait dugaan penyelewengan proses ganti kerugian lahan pembangunan Waduk Mbay-Lambo yang dinilai mengabaikan hak 84 warga terdampak di Desa Labolewa dan Ulupulu.

Di Kantor Bupati Nagekeo, para warga diterima langsung oleh Bupati Nagekeo, Simplisius Donatus. Dalam pertemuan tersebut, warga dan kuasa hukum memaparkan kronologi panjang persoalan ganti kerugian, mulai dari penetapan sebagai pihak yang berhak menerima kompensasi hingga mandeknya pembayaran tanpa kejelasan.

Warga mendesak pemerintah daerah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan hak masyarakat yang terdampak langsung oleh PSN Waduk Mbay-Lambo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Simplisius Donatus berjanji akan membentuk tim khusus serta segera berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengurai persoalan dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 6 Februari 2026.
Pemerintah Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keotengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara resmi menyerahkan laporan data kerusakan dan kerugian masyarakat akibat bencana angin kencang yang terjadi pada di Jumat 23 Januari 2026 lalu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo.

Kepala Desa Ladolima Timur, Marino Dolores Jena Sera Jawa, menjelaskan bahwa dokumen laporan tersebut diantar langsung oleh Sekretaris Desa Ladolima Timur pada Kamis, 5 Februari 2026, sebagai bentuk tanggung jawab administratif dan upaya percepatan penanganan bencana.

Sebelumnya, faktahukumntt.com telah memberitakan bahwa bencana angin kencang yang melanda Desa Ladolima Timur mengakibatkan kerusakan signifikan pada rumah warga, fasilitas umum, serta kebun masyarakat yang ditanami komoditas produktif seperti cengkeh dan pala.

Antonius Towa, Tokoh masyarakat Desa Ladolima Timur mengeluhkan lemahnya respons pemerintah pascabencana.

Menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dan serius dari pemerintah daerah dalam menangani dampak bencana yang dialami warga.

Ia menegaskan, dampak bencana tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memukul perekonomian masyarakat desa.

Kerusakan tanaman produktif seperti cengkeh dan pala, kata dia, memiliki konsekuensi jangka panjang karena membutuhkan waktu hingga enam tahun untuk kembali berproduksi jika harus ditanam ulang.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 4 Februari 2025.

Keluarga besar Suku Tegu Udawolo, Kampung Udawolo, Desa Rigi, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, resmi melayangkan somasi kepada Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Rabu 4 Februari 2026.

Somasi tersebut berkaitan dengan dugaan kegagalan pemerintah daerah dalam mengadministrasikan dan menertibkan lahan sekolah yang sebelumnya telah diserahkan untuk kepentingan umum, namun kini diduga dikuasai secara tidak sah.

Somasi itu disampaikan melalui kuasa hukum mereka, Vinsensius Adrian Van Gouda Wogo, SH, M.Hum, advokat pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo.

Kuasa hukum mewakili delapan klien, yakni Fransiskus Ceme Seda, Yohanes Siga Wea, Hermanus Bu’u Teku, Antonius Teda, Kristoforus Dhay Je, Yohanes Pelo, David Wangi Bhoko, dan Vinsensius Tangi Teku, yang merupakan fungsionaris dan ahli waris Suku Tegu Udawolo.

Lahan Sekolah Berubah Fungsi

Somasi dilayangkan menyusul adanya bangunan rumah pribadi di atas lahan SMP Negeri 2 Boawae yang terletak di Gako.

Padahal, lahan seluas kurang lebih 11.000 meter persegi tersebut merupakan tanah ulayat Suku Tegu Udawolo yang secara resmi diserahkan untuk pembangunan sekolah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun aset lain di luar fungsi pendidikan.

“Tanah ini diserahkan secara sah untuk kepentingan pembangunan sekolah menengah pertama, bukan untuk rumah pribadi,” tegas Avan, sapaan akrab kuasa hukum hukum suku Tegu Udawolo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 1 Februari 2026.
Sikap Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagekeo, Remigius Jago, yang memblokir nomor wartawan usai  diberitakan bungkam terhadap bencana angin kencang di Desa Ladolima Timur, Kecamatan Keotengah, mendapatkan tanggapan dari Ketua Aliansi Jurnalis Nagekeo (Arjuna), Yohanes D.B Moni alias Doni Moni.

Menurut Ketua Arjuna, tindakan tersebut mencerminkan lemahnya komunikasi publik, juga berpotensi melanggar prinsip keterbukaan informasi, etika pejabat publik, hingga mengarah pada praktik maladministrasi.

Wartawan TVRI wilayah tugas Kabupaten Nagekeo tersebut berpendapat bahwa dalam konteks hukum pers, tindakan Kepala BPBD  justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap mekanisme kerja jurnalistik.

Ia menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial dan berhak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan informasi.

“Jika terdapat keberatan atas suatu pemberitaan, UU Pers secara tegas menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan pemblokiran atau intimidasi terhadap wartawan”, urai Doni Moni.

Melayani hak jawab adalah kewajiban pers,  diatur dalam UU Pers pasal 5 ayat 2.  yang perlu diingat adalah Pasal 18 UU Pers secara tegas mengancam pidana bagi pihak yang dengan sengaja menghambat kerja jurnalistik.

“Fakta bahwa wartawan telah berulang kali melakukan upaya konfirmasi kepada Kepala BPBD sebelum berita diterbitkan, ini menunjukkan kepatuhan terhadap etika pers. Kepala BPBD tidak menjawab konfirmasi, kemudian protes setelah berita ditayangkan, memberikan pernyataan yang bernada intimidatif hingga memblokir nomor wartawan ini bagian dari upaya menghambat kerja jurnalistik”, tegas Doni Moni.