Oleh: Ermelinda Noh Wea

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – OPINI.
Perjalanan menuju kedewasaan, remaja yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar kota sering kali dihadapkan pada berbagai godaan dan tekanan.

Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah mempertahankan integritas dan menghargai pengorbanan orang tua yang telah bekerja keras untuk mendanai pendidikan mereka.

Tanpa bimbingan dan pemahaman yang kuat tentang nilai diri dan norma sosial, tak jarang mereka terperangkap dalam hubungan yang tidak sehat, bahkan ada yang rela mengorbankan prinsip-prinsip mereka demi mendapatkan perhatian atau memenuhi kebutuhan emosional sesaat.

Orang tua yang bekerja keras membiayai pendidikan anak-anak mereka, sering kali mengorbankan waktu, tenaga, dan impian pribadi demi memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya.

Sayangnya, banyak remaja yang jauh dari orang tua tidak selalu menyadari hal ini. Ketika mereka menghadapi tekanan emosional, terutama dalam hubungan asmara atau keinginan untuk diterima di lingkungan sosial baru, mereka kadang terjebak dalam pola pikir yang mengabaikan pengorbanan orang tua.

Hal ini bisa menyebabkan mereka melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial, seperti terlibat dalam hubungan yang hanya menguntungkan pihak lain atau bahkan menyimpang dari prinsip moral yang telah diajarkan. Untuk itu, pendidikan karakter menjadi aspek yang tak kalah penting dalam perkembangan seorang remaja.

Pendidikan yang tidak hanya menekankan pada pengetahuan akademik, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kepribadian yang baik, akan memberi pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana menghargai diri sendiri dan orang lain.

Remaja harus diajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak mereka diterima oleh orang lain atau seberapa jauh mereka rela mengorbankan diri demi mendapatkan perhatian.

Sebaliknya, mereka harus belajar untuk mengedepankan harga diri, integritas, dan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar memenuhi keinginan sesaat.

Remaja yang berada jauh dari orang tua, seringkali merasa kesepian dan terisolasi. Dalam kondisi ini, mereka mungkin mudah tergoda untuk menjalin hubungan dengan individu yang tidak memiliki niat baik.

Penting bagi mereka untuk belajar mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat baik itu dari sisi fisik, emosional, atau sosial dan memahami bahwa hubungan yang baik harus saling mendukung, bukan saling merugikan.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2 April 2025.

Forum Jurnalis Ngada (Forja) telah melaporkan MG, seorang pegiat media sosial di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), ke pihak kepolisian atas dugaan fitnah terhadap profesi wartawan.

MG diduga mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat wartawan dalam sebuah forum penyelesaian perkara dengan menyebut “Wartawan-Wartawan Titipan”.

Laporan resmi Forja Ngada, yang dipimpin oleh Robertus Belarminus Radho, telah diterima kepolisian dengan Nomor: LP/B/62/III/2025/SPKT/POLRES NGADA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR.

Langkah hukum ini diambil untuk menjaga kredibilitas dan integritas profesi jurnalis yang selama ini mengemban tugasnya dengan prinsip independensi dan etika jurnalistik.

Menanggapi laporan ini, Aliansi Jurnalis Nagekeo (Arjuna) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Forja Ngada dan mendesak kepolisian agar menangani kasus ini dengan serius.

Ketua Arjuna, Doni Moni, menegaskan bahwa tindakan MG tidak hanya mencederai profesi wartawan tetapi juga berpotensi melemahkan kebebasan pers di Indonesia.

“Forja Ngada harus bersikap tegas dan konsisten dalam mengambil langkah hukum. Ini penting untuk memberikan efek jera kepada siapapun yang mencoba merendahkan, menghina, atau memfitnah wartawan,” ujar Doni Moni, yang juga merupakan wartawan TVRI Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 25 Maret 2025.

Oleh : Ermelinda Noh Wea

Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sebuah negara, karena politik memiliki pengaruh besar terhadap segala sektor kehidupan masyarakat.

Dalam politik, terutama dalam negara demokratis, peran politisi sangat penting. Mereka dituntut untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan negara, serta menjaga integritas dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Namun, dalam kenyataannya, banyak politisi yang menyalahgunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, menciptakan apa yang sering disebut dengan “politisi busuk.”

Hal ini menimbulkan banyak dampak buruk, baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, bahkan moral masyarakat. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat untuk menuntut integritas dari para politisi dan melawan politisi busuk.

Politisi busuk seringkali diidentikkan dengan mereka yang terlibat dalam berbagai bentuk tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dalam praktiknya, politisi busuk ini memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap rakyat.

Menurut Amin S. M. (2019), politisi busuk adalah individu yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk meraih keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memperhatikan kepentingan publik.

Ciri-ciri Politisi Busuk

1. Korupsi, menyalahgunakan jabatan dan kewenangan untuk memperkaya diri atau kelompok tertentu.

2. Kolusi dan Nepotisme, mengutamakan hubungan pribadi dalam pengambilan keputusan, sering kali untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kepentingan kelompok.

3. Manipulasi Publik, menggunakan isu-isu sensitif untuk mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan politik, meskipun dengan cara yang tidak etis atau dengan penyebaran informasi yang menyesatkan.

4. Kurangnya Transparansi, menutup-nutupi kebijakan dan keputusan yang diambil, sehingga publik tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 25 Maret 2025.
Wakil Bupati (Wabup) Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menegaskan komitmen mereka dalam membenahi Pasar Danga dengan meninjau langsung kondisi pasar pada Senin, 24 Maret 2025.

Dalam inspeksi tersebut, Wakil Bupati menemukan berbagai permasalahan mendesak, mulai dari sampah berserakan, drainase tersumbat, hingga aroma tak sedap di area los pasar ikan.

Dalam kunjungannya, Wabup Gonzalo menyampaikan bahwa penataan Pasar Danga dan pengelolaan sampah menjadi prioritas utama dalam program 100 hari kerja mereka.

Ia menekankan bahwa kebersihan pasar bukan hanya demi memenuhi target program, tetapi harus menjadi budaya yang terus dijaga oleh pedagang dan pengunjung.

“Kenyamanan pedagang dan pembeli adalah tujuan utama. Pasar yang bersih dan tertata akan meningkatkan daya tarik serta aktivitas ekonomi,” ujar Wabup Nagekeo.

FAKTAHHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Maret 2025.
Pendidikan adalah pilar utama dalam membangun masa depan yang cerah, dan hal ini kembali ditegaskan dalam kegiatan sosialisasi bertajuk “Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendidikan” yang digelar oleh PLAN Indonesia Unit Nagekeo di Aula Kantor Desa Gerodhere, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Jumat 21 Maret 2025.

Acara menghadirkan tiga pemateri utama yang menyoroti tantangan globalisasi, akses pendidikan bagi anak putus sekolah, serta pentingnya pendidikan vokasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Hironimus Wada Medi, S.Pd., M.S., dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, menegaskan bahwa pendidikan menjadi senjata utama dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Dalam pemaparannya bertajuk “Pendidikan dan Tantangan Globalisasi di Kabupaten Nagekeo”, ia menjelaskan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci agar Kabupaten Nagekeo dapat bersaing di kancah global.

“Di era digitalisasi dan persaingan global, pendidikan harus beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar kerja,” ujar Hironimus.

FAKTAHUKUMNTT.COM, OPINI – 22 Maret 2025.

Oleh: Ermelinda Noh Wea

Isu gender selalu menjadi topik yang relevan dalam konteks pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara.

Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, juga menghadapi permasalahan terkait peran gender dalam kehidupan politik.

Meski secara konstitusional perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki, realitas politik di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan antara kedua gender tersebut dalam memegang kekuasaan politik.

Pada umumnya, perempuan di Indonesia masih dianggap sebagai pihak yang lebih rendah dalam hirarki kekuasaan politik, meskipun ada beberapa pencapaian yang patut diapresiasi.

Diskursus mengenai perempuan dalam panggung politik Indonesia menggugah untuk melihat bagaimana dinamika antara gender dan kekuasaan bekerja dalam sistem politik Indonesia yang lebih luas.

Sejarah politik Indonesia sejak masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tidak bisa dianggap sepele meskipun mereka sering terpinggirkan.

Di era perjuangan kemerdekaan, tokoh-tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini dan Cut Nyak Dien menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan baik oleh penjajah maupun oleh sistem patriarki yang berlaku di masyarakat.

Namun, meskipun perempuan telah berjuang dalam ranah perjuangan kemerdekaan, representasi mereka dalam ranah politik formal baru terjadi jauh setelah Indonesia merdeka.

Pada masa awal kemerdekaan, partisipasi politik perempuan Indonesia mulai diakui, terutama melalui organisasi-organisasi wanita seperti Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia) dan Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Namun, meskipun ada organisasi-organisasi ini, peran perempuan dalam politik masih sangat terbatas. Bahkan, hingga beberapa dekade setelah kemerdekaan, posisi perempuan dalam struktur pemerintahan tetap marginal.

Baru setelah reformasi 1998, yang membuka ruang lebih besar bagi demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, perempuan mulai mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam politik.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 21 Maret 2025.
Sejumlah masyarakat dari Desa Tonggo dan Desa Weko Dekororo, Kecamatan Nangaroro,  mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nagekeo, Kamis 20 Maret 2025.

Kehadiran mereka di lembaga DPRD adalah untuk mengadukan persoalan penerbitan sertifikat tanah atas nama investor untuk kepentingan investasi pariwisata yang diduga syarat rekayasa dan cacat administrasi.

Mereka mengaku hal tersebut menjadi pemicu kegaduhan dalam masyarakat adat, baik dari Desa Tonggo maupun masyarakat Desa Weko Dekororo.

Mereka meminta agar DPRD Nagekeo memfasilitasi BPN/ATR melakukan klarifikasi menyangkut berkas permohonan penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan informasi, dugaan penyerahan tanah untuk kepentingan investasi pariwisata di Desa Tonggo seluas 70.000 meter persegi (7 Hektar).

Dua bidang tanah telah disertifikat atas nama pemegang hak, PT Proffestama Teknik Cemerlang,  dengan luas masing-masing 9.048 meter persegi (sertifikat tahun 2018) dan luas 34.483 meter persegi (sertifikat tahun 2021).

Kurang lebih 3 Hektar belum ada bukti sertifikat, diduga merupakan wilayah tanah adat Ndekododo, Desa Weko Dekororo, diduga juga diserahkan untuk investor.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Maret 2025.
Wakil Bupati (Wabup) Nagekeo, Gonzalo Gratianus Muga Sada, menghadiri acara buka puasa bersama Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Nagekeo yang berlangsung di Aula Kantor Kemenag Nagekeo, Kamis 20 Maret 2025.

Acara yang mengusung tema “Merajut Persaudaraan dalam Keberkahan Ramadhan” ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antarumat beragama sekaligus membahas tantangan pembangunan daerah.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan elemen masyarakat, termasuk Wakil Ketua II DPRD Nagekeo Yohanes Siga, Vikep Mbay RD. Asterius Lado, Pastor Paroki Stela Maris Danga RD. Kristoforus Betu, para biarawan-biarawati, imam masjid, serta pimpinan lembaga dan ormas Islam.

Sebelum berbuka, hadirin mendapatkan tausiah dari Ustaz Askar Hamid, yang menekankan pentingnya Ramadan sebagai momen refleksi dan kepedulian sosial.

Merajut Persaudaraan dan Moderasi Beragama

Kepala Kantor Kemenag Nagekeo, Kresentia Reo, S.Sos, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema yang diusung bukan sekadar slogan, melainkan ajakan nyata untuk memperkuat solidaritas.