FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 30 April 2025.

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Nagekeo menggelar apel pagi dan pengaturan lalu lintas secara serentak di delapan titik strategis Kota Mbay, sebagai upaya memperkuat budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 30 April 2025,  sejak pukul 06.30 hingga 07.30 WITA dengan tujuan utama menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) di wilayah hukum Polres Nagekeo.

Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Nagekeo, IPTU Fransiskus Bay Meo, sebanyak 14 personel Satlantas diterjunkan ke lapangan untuk mengatur arus kendaraan dan memberikan pelayanan lalu lintas kepada masyarakat.

Delapan titik yang menjadi fokus pengamanan antara lain: pertigaan depan MIN Nagekeo, perempatan Toko Matahari, perempatan KPU, pertigaan Masjid Babussalam Danga, perempatan Hotel Pepita, pertigaan depan St. Theresia Danga, pertigaan Hotel Sasandi, dan pertigaan depan Pancaran Mart.

“Pengaturan ini menyasar semua pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara roda dua, empat, dan kendaraan besar. Petugas kami melakukan pengaturan arus kendaraan di titik-titik rawan kemacetan, membantu penyeberangan, serta memberikan imbauan hingga teguran kepada pengendara yang melanggar aturan,” jelas IPTU Fransiskus.

FAKTAHUKUMNTT.COM – 18 Maret 2025.
Mulai April 2025, aturan baru lalu lintas akan diberlakukan terkait kendaraan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mati selama dua tahun.

Kendaraan yang STNK-nya tidak diperpanjang dalam jangka waktu tersebut akan langsung disita dan datanya dihapus dari registrasi kendaraan bermotor.

Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan serta memastikan kendaraan yang beroperasi di jalan raya memiliki legalitas yang jelas.

Sanksi Berat untuk STNK Mati 2 Tahun

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, sanksi bagi pemilik kendaraan yang tidak melakukan perpanjangan STNK selama lebih dari dua tahun setelah masa berlaku habis meliputi:

1. Penghapusan data kendaraan dari registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (Regident Ranmor).
2. Penyitaan kendaraan oleh pihak kepolisian.

Dengan dihapusnya data registrasi kendaraan, maka kendaraan tersebut tidak dapat digunakan kembali di jalan raya secara legal.