FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 3 September 2024.
Penjabat Bupati (Pj) Nagekeo, Raimundus Nggajo secara resmi membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang dilangsungkan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo, Senin 2 September 2024.

Pada kesempatan tersebut Pj Bupati Nagekeo mengungkapkan sejumlah carut marut manajemen birokrasi Kabupaten Nagekeo yang berdampak pada lambatnya realisasi program dimasa awal kepemimpinannya.

Ia menerangkan bahwa saat awal menjalankan tugas, sebagai wujud dari komitmen untuk membangun Nagekeo sesuai arahan reformasi birokrasi, Dirinya bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan review terhadap perencanaan anggaran tahun 2024.

“Karena kami sadar yang menjadi permasalahan utama tindakan korupsi model baru saat ini adalah dengan melakukan intervensi  terhadap perencaan program dan anggaran”, ucapnya.

Saat melakukan review anggaran Tahun 2024, Pj Bupati Nagekeo dan Para Pimpinan OPD menemukan permasalahan dalam perencanaan, dimana proyeksi atau asumsi pendapatan daerah tidak didukung dengan kondisi pendapatan ril daerah.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 2  September 2024.
Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), mengunjungi Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin 2 September 2024.

Tim KPK yang hadir antara lain, Dian Patria, Kasatgas V1 Korup KPK RI, Ben Hardy Sharagi dan Trianto Adhi Wardono, Kordinasi Supervisi,  Aleksandra Mayan, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Pertama serta Heri Purwanto, Penyidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya.

Sesungguhnya kehadiran tim KPK RI  bertujuan untuk melakukan  Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Nagekeo yang dilaksanakan di Aula Setda, Kantor Bupati Nagekeo,  Senin 2 September 2024 siang.

Dalam kegiatan Rakor Pencegahan Korupsi, Perwakilan KPK memberikan pemahaman dan pencerahan mengenai  pengelolaan keuangan negara serta hal-hal yang dapat dikategorikan dalam unsur korupsi dan dampak hukum yang diterima oleh para koruptor.

Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK RI mendasari surat undangan dari PJ Bupati Nagekeo Nomer : 700.1.1.2/ PEM-NGK/IK/259/VIII/2024.