FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 24 Februari 2025.
Kepolisian Resort (Polres) Nagekeo menegaskan komitmennya dalam menangani dugaan manipulasi administrasi dalam rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dugaan ini diadukan oleh Forum Eks Tenaga Harian Lepas (THL) yang merasa dirugikan dalam proses seleksi.

Kasat Reskrim Polres Nagekeo, Iptu Dominggus N. S. L. Duran, S.H menegaskan bahwa pihaknya sedang mendalami laporan Forum Eks THL dengan melakukan serangkaian penyelidikan. Sejumlah saksi telah dipanggil untuk memberikan keterangan guna memperjelas dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses rekrutmen tersebut.

“Kami sudah mengirimkan undangan kepada saksi-saksi yang disebutkan oleh pelapor untuk dimintai keterangan,” jelas Kasat Reskrim Polres Nagekeo melalui pesan WhatsApp kepada Faktahukumntt.com pada Minggu, 23 Februari 2025 malam.

Dalam penyelidikan ini, pihak kepolisian juga berencana untuk memanggil pejabat yang mengeluarkan surat keterangan (Suket) bagi calon PPPK yang diduga tidak memenuhi syarat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap prosedur seleksi telah dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Februari 2025.
Forum  Eks Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meminta agar seleksi PPPK dibatalkan karena dinilai cacat hukum. Hal itu dikemukakan eks THL Kabupaten Nagekeo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, Kamis 22 Februari 2025.

Ada 4 poin utama pernyataan sikap eks THL Kabupaten Nagekeo dalam RDP tersebut yakni,

1. Meminta panitia seleksi PPPK memiliki informasi atau data ril tenaga honorer yang ada di Kabupaten Nagekeo.

2. Meminta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nagekeo tentang penjelasan teknis pendataan tenaga non ASN, poin a, Pemerintah Daerah dilarang mengangkat tenaga non ASN.

3. Pengadaan PPPK harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, khusus pasal 99.

4. Meminta DPRD membatalkan proses seleksi PPPK di Nagekeo tahun 2024 karena diduga cacat hukum, sambil menunggu Bupati terpilih menjadi Bupati Nagekeo.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 20 Februari 2025.
Nasib mantan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo untuk ikut ambil bagian dalam seleksi administrasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 menuai hambatan karena disekat verifikasi administrasi.

Beberapa diantara mereka yang merupakan calon PPPK tenaga teknis terkendala surat keterangan (Suket) Pengalaman kerja dengan alasan sedang tidak mengabdi pasca dirumahkan sejak tahun 2018 silam, padahal mereka sesungguhnya telah mengabdi belasan tahun sejak awal terbentuknya Kabupaten Nagekeo.

Mirisnya, Ditengah perjuangan panjang eks THL yang terus disekat dengan beragam dalil karena kebijakan dan regulasi, tercium aroma manipulasi administrasi untuk meloloskan calon PPPK.

FAKTAHUKUMNTT.COM, NAGEKEO – 18 Februari 2024.
Puluhan mantan Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendatangi Kantor Bupati Nagekeo untuk memprotes proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 yang mereka anggap tidak transparan dan manipulatif.

Mereka diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Eusabius Ebo, dan Sekretaris Daerah Nagekeo, Lukas Mere, di Aula Sekretariat Daerah Nagekeo, Senin 17 Februari 2025 siang.

Para mantan THL menuduh bahwa sejumlah calon PPPK yang dinyatakan lulus administrasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Salah satu persyaratan yang dipersoalkan adalah Surat Keputusan (SK) yang menyatakan pengalaman kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagekeo selama dua tahun berturut-turut. Mereka mengklaim bahwa beberapa pelamar yang tidak memenuhi syarat tersebut justru diluluskan oleh panitia verifikasi.

“Ada 30 orang yang notabene tidak memenuhi syarat tetapi diluluskan teman-teman verifikator, katanya persoalan sistem, ada yang hari ini sedang tidak bekerja tapi lulus, kami mengabdi puluhan tidak lulus” Protes Agustinus Bebi Daga, Eks THL saat audiens dengan Kepala BKPP dan Sekda.